Skandal Bansos di Kepulauan Tanakeke Takalar: Dipotong Sepihak dan Dipungut Rp10 Ribu Per-Karung LPM Desak APH Usut Tuntas

- Jurnalis

Rabu, 24 Desember 2025 - 22:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

anatomikata.co.id, Takalar – Penyaluran bantuan beras Bulog di Dusun Bauluang, Desa Minasa Baji, Kecamatan Kepulauan Tanakeke, menuai protes warga. Masyarakat mencium adanya praktik tidak transparan yang melibatkan oknum perangkat desa dalam proses distribusi bantuan pangan tersebut.

Warga mengaku dipungut biaya sebesar Rp10.000 per karung oleh pihak desa. Tak hanya pungli, hak penerima juga dipangkas; warga yang seharusnya menerima dua karung beras dan hanya diberikan satu karung. Pihak desa berdalih pemotongan tersebut dilakukan demi “pemerataan” bantuan, namun kebijakan ini diambil secara sepihak tanpa musyawarah.

Baca Juga :  Camat Makassar Husni Mubarak Menghadiri Rapat Koordinasi Bersama Seluruh Kepala SKPD Dan Lurah se kota Makassar

Hal yang paling disorot adalah dugaan manipulasi data dokumentasi. Warga dipaksa berfoto dengan dua karung beras seolah bantuan diterima utuh, meski kenyataannya mereka hanya membawa pulang separuhnya.

Berdasarkan pengakuan Masyarakat mereka difoto dengan dua karung, tapi yang dibawa pulang cuma satu. Ini jelas pembohongan data,” keluh salah satu warga.

Kini, masyarakat Dusun Bauluang mendesak Kementerian Sosial, Bulog, dan Pemerintah Kabupaten Takalar untuk segera mengusut tuntas keterlibatan kepala dusun dan perangkat desa. Warga menuntut pengembalian hak mereka serta evaluasi total agar penyaluran bansos ke depan lebih jujur dan akuntabel.

Baca Juga :  SAR UNM Gelar Pelatihan Medical First Responder, Bekali 100 Mahasiswa Kesiapsiagaan Medis Darurat

Atas permasalahan tersebut, Dewan Komando Lembaga Pergerakan Mahasiswa” Agung Setiawan” secara tegas mendesak aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh.

Lanjutnya” Agung meminta agar dugaan penyalahgunaan bantuan pangan negara ini diusut secara transparan dan tuntas, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat. Jika kasus seperti ini dibiarkan tanpa penindakan hukum, maka akan membuka ruang penyalahgunaan bantuan sosial di kemudian hari serta merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Berita Terkait

“Negara Tak Boleh Kalah: Aliansi Pegiat Budaya Gugat Pembiaran Judi Sabung Ayam di Gowa”
Skandal Pemulusan Proyek Dapur MBG di Bulukumba: Aliansi Mahasiswa Sulsel Duduki Kejaksaan Tinggi Sulsel
HMI: Mandat Atau Manfaat ❓
CLAT Desak PGRI Tana Toraja Tolak Restorative Justice Kasus Pengrusakan SMP PGRI Marinding
Anggaran Proyek Tempat Sampah Diselimuti Misteri, Transparansi anggaran harus jelas.
Insinerator di Beberapa Kecamatan Kota Makassar: Sampah Dibakar, Kesehatan Warga Dipertaruhkan ‼️
MBG, Program Bergizi Atau Skema Mark Up Terstruktur
Kongres X PERMAHI Digelar, Azhar Sidiq Terpilih sebagai Ketua Umum dengan Tagline “PERMAHI Mendunia”

Berita Terkait

Jumat, 6 Februari 2026 - 22:53 WIB

“Negara Tak Boleh Kalah: Aliansi Pegiat Budaya Gugat Pembiaran Judi Sabung Ayam di Gowa”

Jumat, 6 Februari 2026 - 22:14 WIB

Skandal Pemulusan Proyek Dapur MBG di Bulukumba: Aliansi Mahasiswa Sulsel Duduki Kejaksaan Tinggi Sulsel

Jumat, 6 Februari 2026 - 20:13 WIB

HMI: Mandat Atau Manfaat ❓

Jumat, 6 Februari 2026 - 19:51 WIB

CLAT Desak PGRI Tana Toraja Tolak Restorative Justice Kasus Pengrusakan SMP PGRI Marinding

Jumat, 6 Februari 2026 - 10:03 WIB

Anggaran Proyek Tempat Sampah Diselimuti Misteri, Transparansi anggaran harus jelas.

Berita Terbaru

Daerah

HMI: Mandat Atau Manfaat ❓

Jumat, 6 Feb 2026 - 20:13 WIB