Skandal Bansos di Kepulauan Tanakeke Takalar: Dipotong Sepihak dan Dipungut Rp10 Ribu Per-Karung LPM Desak APH Usut Tuntas

- Jurnalis

Rabu, 24 Desember 2025 - 22:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

anatomikata.co.id, Takalar – Penyaluran bantuan beras Bulog di Dusun Bauluang, Desa Minasa Baji, Kecamatan Kepulauan Tanakeke, menuai protes warga. Masyarakat mencium adanya praktik tidak transparan yang melibatkan oknum perangkat desa dalam proses distribusi bantuan pangan tersebut.

Warga mengaku dipungut biaya sebesar Rp10.000 per karung oleh pihak desa. Tak hanya pungli, hak penerima juga dipangkas; warga yang seharusnya menerima dua karung beras dan hanya diberikan satu karung. Pihak desa berdalih pemotongan tersebut dilakukan demi “pemerataan” bantuan, namun kebijakan ini diambil secara sepihak tanpa musyawarah.

Baca Juga :  Sekolah Kolong di Maros: Anak-Anak Hanya Bisa Belajar Sekali Sepekan

Hal yang paling disorot adalah dugaan manipulasi data dokumentasi. Warga dipaksa berfoto dengan dua karung beras seolah bantuan diterima utuh, meski kenyataannya mereka hanya membawa pulang separuhnya.

Berdasarkan pengakuan Masyarakat mereka difoto dengan dua karung, tapi yang dibawa pulang cuma satu. Ini jelas pembohongan data,” keluh salah satu warga.

Kini, masyarakat Dusun Bauluang mendesak Kementerian Sosial, Bulog, dan Pemerintah Kabupaten Takalar untuk segera mengusut tuntas keterlibatan kepala dusun dan perangkat desa. Warga menuntut pengembalian hak mereka serta evaluasi total agar penyaluran bansos ke depan lebih jujur dan akuntabel.

Baca Juga :  Inovasi Digitalisasi Ternak, Tani, dan UMKM Desa Kalimporo: Program Kerja Mahasiswa KKN Unhas

Atas permasalahan tersebut, Dewan Komando Lembaga Pergerakan Mahasiswa” Agung Setiawan” secara tegas mendesak aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh.

Lanjutnya” Agung meminta agar dugaan penyalahgunaan bantuan pangan negara ini diusut secara transparan dan tuntas, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat. Jika kasus seperti ini dibiarkan tanpa penindakan hukum, maka akan membuka ruang penyalahgunaan bantuan sosial di kemudian hari serta merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Berita Terkait

BEM FISEH UCM GELAR AKSI “MERAH PUTIH DALAM KRISIS: SELAMATKAN PENDIDIKAN, EKONOMI, DAN DEMOKRASI INDONESIA
REFORMASI JILID II: SULSEL GELAP, MAHASISWA BERGERAK; HMI TEGASKAN EVALUASI TOTAL PEMERINTAHAN PRABOWO–GIBRAN
Pedagang Kelapa Muda Benteng Rotterdam Dorong Menjadi Wisata Kuliner, DPRD: Tidak Ada Penggusuran dan SP 2 Keluar Selama Proses RDP
KSB KNPI Sulsel di Isi Para Ketua Partai, Cerminan Rumah Besar Pemuda Yang Inklusif.
Revisi UU Polri Resmi Disahkan, Ini Aturan Pensiun & Jabatan Sipil Terbaru
Tragedi Apparalang Jadi Alarm, HMI Makassar Soroti Lemahnya Sistem Keselamatan Destinasi Wisata
Polantas Gowa Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, Warga Diberi Pendampingan Langsung di Samsat
KNPI Bontoala Gandeng Universitas Famika, Hadirkan Program Beasiswa untuk Pemuda Kurang Mampu

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 23:44 WIB

BEM FISEH UCM GELAR AKSI “MERAH PUTIH DALAM KRISIS: SELAMATKAN PENDIDIKAN, EKONOMI, DAN DEMOKRASI INDONESIA

Senin, 15 Juni 2026 - 23:36 WIB

REFORMASI JILID II: SULSEL GELAP, MAHASISWA BERGERAK; HMI TEGASKAN EVALUASI TOTAL PEMERINTAHAN PRABOWO–GIBRAN

Senin, 15 Juni 2026 - 23:31 WIB

Pedagang Kelapa Muda Benteng Rotterdam Dorong Menjadi Wisata Kuliner, DPRD: Tidak Ada Penggusuran dan SP 2 Keluar Selama Proses RDP

Minggu, 14 Juni 2026 - 13:02 WIB

KSB KNPI Sulsel di Isi Para Ketua Partai, Cerminan Rumah Besar Pemuda Yang Inklusif.

Rabu, 10 Juni 2026 - 16:07 WIB

Tragedi Apparalang Jadi Alarm, HMI Makassar Soroti Lemahnya Sistem Keselamatan Destinasi Wisata

Berita Terbaru