Skandal Bansos di Kepulauan Tanakeke Takalar: Dipotong Sepihak dan Dipungut Rp10 Ribu Per-Karung LPM Desak APH Usut Tuntas

- Jurnalis

Rabu, 24 Desember 2025 - 22:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

anatomikata.co.id, Takalar – Penyaluran bantuan beras Bulog di Dusun Bauluang, Desa Minasa Baji, Kecamatan Kepulauan Tanakeke, menuai protes warga. Masyarakat mencium adanya praktik tidak transparan yang melibatkan oknum perangkat desa dalam proses distribusi bantuan pangan tersebut.

Warga mengaku dipungut biaya sebesar Rp10.000 per karung oleh pihak desa. Tak hanya pungli, hak penerima juga dipangkas; warga yang seharusnya menerima dua karung beras dan hanya diberikan satu karung. Pihak desa berdalih pemotongan tersebut dilakukan demi “pemerataan” bantuan, namun kebijakan ini diambil secara sepihak tanpa musyawarah.

Baca Juga :  Perkuat Ekosistem Ekonomi, Partai Garuda Sulsel Resmi Bentuk Sayap Organisasi "Garuda Autowork"

Hal yang paling disorot adalah dugaan manipulasi data dokumentasi. Warga dipaksa berfoto dengan dua karung beras seolah bantuan diterima utuh, meski kenyataannya mereka hanya membawa pulang separuhnya.

Berdasarkan pengakuan Masyarakat mereka difoto dengan dua karung, tapi yang dibawa pulang cuma satu. Ini jelas pembohongan data,” keluh salah satu warga.

Kini, masyarakat Dusun Bauluang mendesak Kementerian Sosial, Bulog, dan Pemerintah Kabupaten Takalar untuk segera mengusut tuntas keterlibatan kepala dusun dan perangkat desa. Warga menuntut pengembalian hak mereka serta evaluasi total agar penyaluran bansos ke depan lebih jujur dan akuntabel.

Baca Juga :  Dugaan Penyalahgunaan Anggaran: Kegiatan Study Tour PPI Gowa Diduga Jadi Proyek Oknum Pemerintah Gowa anggaran 390jt Jadwal Tidak Sesuai Fakta

Atas permasalahan tersebut, Dewan Komando Lembaga Pergerakan Mahasiswa” Agung Setiawan” secara tegas mendesak aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh.

Lanjutnya” Agung meminta agar dugaan penyalahgunaan bantuan pangan negara ini diusut secara transparan dan tuntas, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat. Jika kasus seperti ini dibiarkan tanpa penindakan hukum, maka akan membuka ruang penyalahgunaan bantuan sosial di kemudian hari serta merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Berita Terkait

Ruang Demokrasi Dicederai: Aksi Damai BEM FISEH UCM dan BEM FH UMI Diduga Dibubarkan Oknum Preman di UpperHills Convention Makassar
Milad ke-15 HIMJUSMAN Digelar di Benteng Somba Opu, Jadi Ruang Refleksi Lintas Generasi
HMK Makassar Kecam Pemanfaatan Jalan dan Pelabuhan Umum Kabaena untuk Aktivitas Tambang
Air Bersih Langka di Tengah Tambang Nikel, SIGAPI Desak Pemkab Bombana, DPRD, dan Perusahaan Buka Data CSR-PPM ke Publik
Bem Hukum Umi Menolak Seremoni Kekuasaan, Menuntut Pertanggungjawaban Negara “Negara yang kehilangan keberanian untuk mendengar kritik akan perlahan kehilangan legitimasi untuk memerintah.”
Mahasiswa Kabaena Barat Soroti Kebijakan Hauling Tambang, Pemerintah Diminta Libatkan Masyarakat
Diduga Beroperasi Tanpa Kepastian Hukum, Tambang Pasir Silika di Pinrang Menuai Sorotan
BEM FISEH Akan Menggelar Aksi “Gruduk UpperHills Convention Hall”, Jadikan Momentum Kedatangan Wakil Ketua DPR RI sebagai Ruang Penyampaian Aspirasi Mahasiswa

Berita Terkait

Selasa, 4 Agustus 2026 - 20:18 WIB

Ruang Demokrasi Dicederai: Aksi Damai BEM FISEH UCM dan BEM FH UMI Diduga Dibubarkan Oknum Preman di UpperHills Convention Makassar

Selasa, 4 Agustus 2026 - 19:45 WIB

Milad ke-15 HIMJUSMAN Digelar di Benteng Somba Opu, Jadi Ruang Refleksi Lintas Generasi

Selasa, 4 Agustus 2026 - 13:17 WIB

HMK Makassar Kecam Pemanfaatan Jalan dan Pelabuhan Umum Kabaena untuk Aktivitas Tambang

Senin, 3 Agustus 2026 - 21:50 WIB

Air Bersih Langka di Tengah Tambang Nikel, SIGAPI Desak Pemkab Bombana, DPRD, dan Perusahaan Buka Data CSR-PPM ke Publik

Senin, 3 Agustus 2026 - 20:07 WIB

Bem Hukum Umi Menolak Seremoni Kekuasaan, Menuntut Pertanggungjawaban Negara “Negara yang kehilangan keberanian untuk mendengar kritik akan perlahan kehilangan legitimasi untuk memerintah.”

Berita Terbaru