anatomikata.co.id, Makassar — Dugaan praktik pungutan liar di lingkungan Samsat Makassar kembali meledak dan kini memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi gerakan rakyat.
Warga menemukan selisih tidak wajar antara tarif yang tertera di aplikasi resmi Bapenda Sulsel Mobile sebesar Rp375.000 untuk pajak dan ganti pelat dengan nominal yang dipaksakan di loket pembayaran langsung, yakni Rp550.000.
Selisih Rp175.000 itu ditarik tanpa dasar hukum, tanpa bukti resmi, dan hanya beralasan “biar proses lebih mudah”. Dugaan permainan terstruktur mulai menguat.
Di tengah kekecewaan dan kemarahan publik, FRONT PEMBEBASAN RAKYAT (FPR) mengeluarkan sikap resmi. Organisasi ini menilai bahwa apa yang terjadi di Samsat Makassar bukan lagi sekadar kelalaian, tetapi indikasi kuat adanya jaringan pungli yang bekerja secara sistematis dan terorganisir.
Dalam pernyataan tertulis, FPR menegaskan
“Kami menganggap Samsat Makassar telah berubah menjadi sarang pungli yang menghisap rakyat. Ini bukan pelayanan ini penjarahan uang rakyat secara terang-terangan.”
FPR juga menyatakan bahwa mereka siap mengambil langkah tegas
1. Menggeruduk Kantor Samsat Makassar jika tidak ada tindakan cepat dari Bapenda Sulsel.
2. Mengajukan laporan resmi ke Tim Saber Pungli, Ombudsman RI, Inspektorat, hingga Kejaksaan Tinggi Sulsel.
3. Mendesak proses pidana terhadap setiap oknum yang terlibat, tanpa pengecualian.
FPR menilai bahwa pungli di lini pelayanan publik adalah bentuk penghianatan terhadap rakyat dan negara. Mereka memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak membersihkan oknum-oknum tersebut, gelombang aksi massa tidak dapat dibendung.
Situasi ini telah membuat masyarakat merasa terintimidasi dan dipaksa menyerah pada praktik ilegal demi menyelesaikan kewajiban administratif. Kepercayaan publik hancur, dan kesabaran rakyat berada di batasnya.
FPR menutup sikapnya dengan ultimatum keras
“Jika pungli ini tidak dihentikan, jangan salahkan rakyat ketika turun ke jalan. Pelayanan publik bukan ruang untuk memperkaya diri, dan kami tidak akan diam ketika rakyat dizalimi.”
Warga kini menunggu apakah pemerintah berani bertindak tegas atau justru membiarkan sarang pungli itu terus merampas hak rakyat di depan mata.
