anatomikata.co.id, Makassar – Kebijakan Pemerintah Kota Makassar terkait program pemilahan sampah dinilai belum diiringi dengan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Penerapan aturan tanpa edukasi yang menyeluruh berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah warga.
Kewajiban masyarakat untuk memilah sampah dinilai belum disertai dengan kesiapan fasilitas dan sosialisasi yang memadai. Jika penerapannya hanya dibebankan kepada masyarakat tanpa dukungan infrastruktur, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan baru.
Proses pemilahan, penyimpanan, dan pengolahan sampah organik hingga menjadi pupuk memerlukan sarana, pengetahuan, serta pengelolaan yang baik. Apabila sampah disimpan dalam waktu tertentu tanpa fasilitas yang memadai, kondisi tersebut berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya lalat, nyamuk, dan hama lainnya yang dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat, termasuk penyakit yang ditularkan oleh nyamuk seperti demam berdarah apabila terdapat genangan air pada wadah penyimpanan.
Karena itu, Pemerintah Kota Makassar seharusnya tidak hanya mewajibkan masyarakat memilah sampah, tetapi juga menyediakan fasilitas pendukung, memberikan edukasi secara menyeluruh, serta memastikan sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah berjalan dengan baik. Kebijakan publik yang baik harus dibangun atas asas kesiapan, keadilan, dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
