Anatomikata.co.id, Makassar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Sulawesi Selatan melalui Ketua Bidang Pertanian, Aswan Baharuddin, kembali menyoroti polemik distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah Sulsel. Pihaknya mempertanyakan asal-usul beras SPHP yang beredar di pasaran, mengingat belum adanya perintah resmi penyaluran dari pemerintah.
Aswan menegaskan bahwa dirinya telah mengonfirmasi langsung kepada Kepala Kanwil Bulog Sulselbar melalui Manajer Bisnis, dan diperoleh keterangan bahwa sejak Idul Fitri hingga hari ini, tidak ada perintah penyaluran beras SPHP dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Kami mempertanyakan keabsahan distribusi beras SPHP yang beredar saat ini. Setelah kami konfirmasi ke Kanwil Bulog melalui Manajer Bisnis, dinyatakan bahwa belum ada perintah salur. Maka yang beredar ini dari mana?” tegas Aswan, Senin (30/6/2025).
Lebih lanjut, HMI Badko Sulsel juga menyoroti peran Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Aswan menduga adanya pembiaran atau bahkan kelalaian dari Satgas Pangan dalam mengontrol sirkulasi beras SPHP yang tidak sesuai jalur distribusi resmi.
“Kami menduga ada pembiaran oleh Satgas Pangan. Ini bukan soal teknis distribusi semata, tapi menyangkut kredibilitas institusi pengawasan pangan. Jika Satgas Pangan diam, maka ada yang harus dievaluasi dalam sistem ini,” tambahnya.
HMI Badko Sulsel mendesak agar pihak Bulog, Pemprov Sulsel, dan Satgas Pangan segera membuka data distribusi SPHP kepada publik dan menindak tegas jika ditemukan oknum yang mempermainkan rantai distribusi pangan bersubsidi.
Mereka juga memberi sinyal akan menggelar aksi unjuk rasa jika permasalahan ini tidak segera direspons dengan keterbukaan dan tindakan hukum yang tegas.
