anatomikata.co.id, Makassar – Sejumlah aktivis angkat suara soal pengelolaan anggaran Koperasi Merah Putih yang dinilai tertutup dan minim penjelasan ke publik. Mereka menilai, dana koperasi yang seharusnya menjadi penopang kesejahteraan anggota justru rawan diselewengkan jika tidak dikelola secara transparan.
Menurut para aktivis, hingga kini belum ada laporan keuangan yang dibuka secara rinci dan mudah diakses. Kondisi ini memicu kecurigaan serta keresahan di kalangan anggota dan masyarakat. “Kalau uang rakyat dikelola tanpa keterbukaan, potensi masalahnya sangat besar,” tegas salah satu aktivis.
Mereka menuntut pengurus koperasi segera membuka seluruh penggunaan anggaran, mulai dari sumber dana, alokasi, hingga realisasi di lapangan. Transparansi dinilai bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk pertanggungjawaban moral kepada anggota.
Tak hanya itu, aparat penegak hukum (APH) juga diminta aktif memantau dan mengawasi pengelolaan anggaran koperasi tersebut. Aktivis menegaskan, pengawasan sejak dini penting untuk mencegah praktik penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.
“Jangan tunggu masalah meledak baru turun tangan. APH harus hadir lebih awal sebagai pengawas, bukan sekadar pemadam kebakaran,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Koperasi Merah Putih belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan transparansi anggaran tersebut.
