Aktivis Kesehatan Kecam Tindakan Represif Polisi saat Eksekusi Lahan: Tuntut Kapolres Polman Dicopot

- Jurnalis

Selasa, 8 Juli 2025 - 11:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Polewali Mandar Peristiwa bentrokan dalam proses eksekusi lahan di Dusun Palludai, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Kamis 3 Juli 2025, menuai kecaman keras dari sejumlah pihak, termasuk dari kalangan aktivis kesehatan.

Muhammad Arif, aktivis kesehatan sekaligus alumni akademi keperawatan, menyampaikan pernyataan tegas yang mengecam tindakan represif aparat kepolisian saat mengawal jalannya eksekusi. Dalam kejadian tersebut, penolakan dari warga terhadap eksekusi lahan memicu bentrokan dengan aparat. Beberapa warga dilaporkan diamankan oleh pihak kepolisian karena dianggap melakukan perlawanan terhadap proses eksekusi.

Menurut Arif, tindakan aparat yang terekam dalam sejumlah video yang kini tersebar luas di media sosial menjadi bukti nyata kegagalan institusi Polri dalam menjalankan tugas secara humanis dan profesional, sebagaimana yang selalu digaungkan dalam reformasi kepolisian.

Baca Juga :  Projek FTTH My Republik. Meresahkan Warga kota, Terindikasi Penggelapan Dana Perusahaan dan Merugikan Masyarakat kota Makassar

“Apa yang terjadi di Dusun Palludai jelas menunjukkan wajah buruk aparat di lapangan. Kekerasan tidak seharusnya menjadi pilihan ketika berhadapan dengan masyarakat sipil yang memperjuangkan haknya,” tegas Arif.

Lebih lanjut, Arif menyampaikan bahwa kejadian ini telah menimbulkan kerugian fisik maupun psikis kepada beberapa pihak, termasuk kepada seniornya, Ns. Jamaluddin, S.Kep, yang merupakan Ketua DPD PPNI Polewali Mandar. Jamaluddin dikabarkan mengalami luka serius dan kini tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Andi Depu Polewali Mandar.

Baca Juga :  HMI Sulbar Desak Kapolda Usut Dugaan Korupsi Dana BOS di Dinas Pendidikan Mamasa

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Arif bersama jaringan aktivis kesehatan mendesak agar Kapolres Polman dicopot dari jabatannya, karena dinilai telah gagal membina dan mengarahkan anggotanya untuk bertindak sesuai dengan prinsip perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat.

“Kami melihat adanya pembiaran terhadap gaya kepolisian yang cenderung kasar dan arogan. Ini bukti bahwa kepemimpinan Kapolres Polman gagal menciptakan aparat yang pro-rakyat. Sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh,” pungkas Arif.

Desakan ini menambah tekanan terhadap institusi kepolisian di Polman untuk menindaklanjuti kasus ini secara transparan dan akuntabel, demi menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Berita Terkait

“Negara Tak Boleh Kalah: Aliansi Pegiat Budaya Gugat Pembiaran Judi Sabung Ayam di Gowa”
Skandal Pemulusan Proyek Dapur MBG di Bulukumba: Aliansi Mahasiswa Sulsel Duduki Kejaksaan Tinggi Sulsel
HMI: Mandat Atau Manfaat ❓
CLAT Desak PGRI Tana Toraja Tolak Restorative Justice Kasus Pengrusakan SMP PGRI Marinding
Insinerator di Beberapa Kecamatan Kota Makassar: Sampah Dibakar, Kesehatan Warga Dipertaruhkan ‼️
MBG, Program Bergizi Atau Skema Mark Up Terstruktur
Kongres X PERMAHI Digelar, Azhar Sidiq Terpilih sebagai Ketua Umum dengan Tagline “PERMAHI Mendunia”
Aliansi Mahasiswa Sulsel Geram ❗️ Dugaan Jual Beli Dapur Di Kabupaten Bulukumba. Program Di Jadikan Komoditas

Berita Terkait

Jumat, 6 Februari 2026 - 22:53 WIB

“Negara Tak Boleh Kalah: Aliansi Pegiat Budaya Gugat Pembiaran Judi Sabung Ayam di Gowa”

Jumat, 6 Februari 2026 - 22:14 WIB

Skandal Pemulusan Proyek Dapur MBG di Bulukumba: Aliansi Mahasiswa Sulsel Duduki Kejaksaan Tinggi Sulsel

Jumat, 6 Februari 2026 - 20:13 WIB

HMI: Mandat Atau Manfaat ❓

Jumat, 6 Februari 2026 - 19:51 WIB

CLAT Desak PGRI Tana Toraja Tolak Restorative Justice Kasus Pengrusakan SMP PGRI Marinding

Kamis, 5 Februari 2026 - 15:35 WIB

MBG, Program Bergizi Atau Skema Mark Up Terstruktur

Berita Terbaru

Daerah

HMI: Mandat Atau Manfaat ❓

Jumat, 6 Feb 2026 - 20:13 WIB