anatomikata.co.id, Makassar – bersiap menggelar Pemilihan RT/RW serentak pada 3 Desember 2025. Hajatan rakyat yang digelar Pemerintah Kota Makassar ini menjadi momentum penting bagi warga untuk memilih pemimpin lingkungan mereka.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Angkatan Pemersatu Pemuda Indonesia (APPI) Kecamatan Makassar berharap pemilihan kali ini bisa berjalan dengan sehat dan meriah. Total ada 9.191 calon Ketua RT dan 2.169 calon Ketua RW yang ikut meramaikan pesta demokrasi tingkat kota tersebut.
“Namanya juga pesta, harusnya disambut dengan riang gembira, tanpa gejolak yang bisa mengganggu jalannya tahapan demokrasi di tingkat masyarakat,” ujar Ketua DPC APPI Kecamatan Makassar, Sulyadi Abbas atau Adhit Abbaz, Jumat (28/11).
Ia menekankan pentingnya pelaksanaan yang netral, terbuka, jujur, dan adil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kota. Hal ini diperlukan agar pemilihan dapat melahirkan pemimpin RT dan RW yang benar-benar diharapkan warga.
“Harapannya, lahir pemimpin lingkungan yang berkualitas,” tambah Adhit.
Secara keseluruhan, 11.360 calon RT/RW nantinya akan memperebutkan 6.027 kursi Ketua RT dan 1.005 kursi Ketua RW di seluruh wilayah Kota Makassar. Pemilihan langsung oleh warga dinilai sebagai ruang demokrasi yang harus dijaga agar menjadi fondasi kuat dalam pembangunan partisipatif.
“Ini sejalan dengan semangat Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan tata kelola yang lebih responsif kepada masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr. Adi Suryadi Culla, menilai pelaksanaan Pemilihan RT/RW Serentak merupakan langkah positif sekaligus contoh baik dalam praktik demokrasi langsung di tingkat paling bawah. Menurutnya, pemilihan ini menjadi pendidikan politik praktis bagi masyarakat untuk memilih pemimpin lingkungannya secara sadar.
“Pemkot Makassar sudah mengambil langkah baik dengan menggelar pemilihan secara serentak. Ini memberi nilai demokrasi langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Meski begitu, ia mengingatkan perlunya persiapan matang, terutama soal alokasi anggaran yang harus dibuat distributif serta pengawasan yang memadai. Hal ini penting untuk memastikan kesiapan teknis di setiap RT dan RW.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi Perda dan petunjuk teknis pemilihan, yang menurutnya harus dilakukan secara masif agar masyarakat paham aturan yang berlaku.
Adi juga menyinggung pengalaman Pemprov DKI Jakarta yang dianggap sukses karena sejak awal menyiapkan anggaran kuat dan mendistribusikannya langsung ke setiap RT/RW untuk membentuk panitia pemilihan.
