“Sulsel Bukan Ladang Dinasti: HMI Unibos Nyatakan Perlawanan Terbuka”

- Jurnalis

Selasa, 20 Januari 2026 - 00:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

anatomikata.co.id, Makassar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat Universitas Bosowa secara terbuka menyatakan sikap tegas kepada publik: menolak segala bentuk penetrasi politik dinasti yang dimotori oleh Geng Solo beserta jejaring kekuasaannya di Sulawesi Selatan. Sikap ini merupakan bentuk perlawanan terhadap degradasi demokrasi dan matinya kedaulatan rakyat.

Penolakan tersebut berpijak pada nilai Siri’ na Pacce, falsafah luhur masyarakat Sulawesi Selatan yang menjunjung tinggi kehormatan, solidaritas, dan keberpihakan pada penderitaan rakyat. Bagi HMI, nilai ini adalah harga diri yang tidak bisa ditawar. Saat ketidakadilan dibiarkan, kehormatan dan nurani kolektif masyarakat Sulsel ikut dikhianati.

HMI Korkom Unibos menilai demokrasi Indonesia saat ini berada di titik kritis. Upaya melanggengkan kekuasaan melalui politik keluarga, manipulasi hukum, dan penguatan oligarki politik dinilai sebagai ancaman nyata bagi masa depan republik. Sulawesi Selatan, dalam spirit Siri’ na Pacce, tidak boleh dijadikan ladang subur bagi praktik politik dinasti dan kekuasaan yang menindas kehendak rakyat.

Baca Juga :  Anas Urbaningrum Tinjau Titik-Titik Bencana di Sumatera Barat, Salurkan Bantuan untuk Ratusan Pengungsi

Dengan sikap tegas, HMI Korkom Unibos menolak normalisasi kekuasaan Geng Solo dan seluruh jejaring elitnya yang berupaya menanamkan pengaruh politik di Sulawesi Selatan, baik melalui struktur formal kekuasaan maupun jalur politik pragmatis yang mengorbankan prinsip demokrasi. Bagi HMI, diam atas ketidakadilan berarti hilangnya Siri’, dan tunduk pada penindasan adalah matinya Pacce.

HMI juga menolak segala bentuk upaya pemilihan kepala daerah melalui DPR. Skema tersebut dinilai mencederai hak politik rakyat dan menjadi kemunduran serius bagi demokrasi lokal. Kepala daerah harus lahir dari kedaulatan rakyat, bukan dari transaksi elite politik yang bertentangan dengan nilai keadilan dan keberanian moral.

Baca Juga :  Noyu Eat And Drink Diduga Kebal Aturan, SE Nomor 11 Tahun 2026 Diabaikan ‼️

Aksi yang dilakukan hari ini ditegaskan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan historis mahasiswa sebagai penjaga nurani bangsa serta penjaga kehormatan rakyat Sulawesi Selatan. Ini bukan aksi simbolik semata, melainkan peringatan keras bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam melihat demokrasi diperkosa oleh kekuasaan yang rakus. Bagi mereka, lebih baik berdiri melawan ketidakadilan daripada hidup tanpa kehormatan.

Berita Terkait

Palopo Disorot: Reski Halim Kritik Kinerja Wali Kota Soal Sampah yang Kian Parah
Takbiran Hidup Kembali: Ribuan Warga Amessangeng Nyalakan Cahaya Tradisi Lewat Pawai Obor”
Banser Makassar Buka Posko Mudik, Tujuh Hari Berbagi Takjil untuk Masyarakat
Intelijen Tidak Membuat Keputusan, Tidak Juga Memenangkan Perang, dan Tidak Menandatangani Perjanjian.
Ditangkap Satnarkoba, Dilepas Tanpa Jejak: Ada Apa di Tubuh Polrestabes Makassar ⁉️
Massa Gruduk Polrestabes Makassar, Desak Pencopotan Kasat Sabhara
KDRT Berulang, Korban Diseret, Dicekik, hingga Tak Bisa Bergerak
Ketua Umum MATADOR Angkat Bicara Terkait Dugaan Tindakan Represif terhadap Pemuda Pelaku Bakti Sosial di Makassar

Berita Terkait

Minggu, 22 Maret 2026 - 23:02 WIB

Palopo Disorot: Reski Halim Kritik Kinerja Wali Kota Soal Sampah yang Kian Parah

Jumat, 20 Maret 2026 - 22:43 WIB

Takbiran Hidup Kembali: Ribuan Warga Amessangeng Nyalakan Cahaya Tradisi Lewat Pawai Obor”

Kamis, 19 Maret 2026 - 23:43 WIB

Banser Makassar Buka Posko Mudik, Tujuh Hari Berbagi Takjil untuk Masyarakat

Kamis, 19 Maret 2026 - 14:45 WIB

Intelijen Tidak Membuat Keputusan, Tidak Juga Memenangkan Perang, dan Tidak Menandatangani Perjanjian.

Kamis, 19 Maret 2026 - 12:27 WIB

Ditangkap Satnarkoba, Dilepas Tanpa Jejak: Ada Apa di Tubuh Polrestabes Makassar ⁉️

Berita Terbaru