Anatomikata.co.id, Masamba – Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Kabupaten Luwu Utara berujung ricuh. Seorang pembawa aspirasi dari Aliansi Masyarakat Peduli Energi diduga menjadi korban pengeroyokan di area ruang Komisi DPRD Luwu Utara, Senin (11/5/2026).
RDP tersebut dihadiri oleh unsur kepolisian, seluruh pengelola SPBU di Kabupaten Luwu Utara, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UKM (KP2KUKM), Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, pihak Pertamina Patra Niaga, hingga perwakilan Depot Pertamina Karang-karangan.
Agenda utama rapat membahas dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Menurut keterangan pihak aliansi, rapat pada awalnya berlangsung aman dan kondusif. Namun situasi berubah saat forum diskors sementara sekitar 15 menit setelah dimulai untuk memberikan kesempatan kepada peserta melaksanakan salat Asar.
Pada masa skorsing itulah kericuhan terjadi.
Salah satu perwakilan aliansi diduga terlebih dahulu dipukul pada bagian mata oleh seorang pria bernama Wandi bersama beberapa rekannya.
Insiden tersebut kemudian berkembang menjadi aksi pengeroyokan terhadap Jenderal Lapangan Aliansi Masyarakat Peduli Energi, Reski Halim.
Akibat kejadian itu, Reski Halim mengalami sejumlah luka, antara lain lebam dan pembengkakan di beberapa bagian tubuh. Kepala bagian kanan mengalami pembengkakan, paha kanan memar, serta tangan korban mengalami keseleo hingga sulit digerakkan.
Korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Luwu Utara dan menjalani visum medis sebagai bagian dari proses penyelidikan.
Aliansi Masyarakat Peduli Energi mengecam keras insiden tersebut dan mempertanyakan lemahnya pengamanan di lingkungan kantor DPRD Luwu Utara.
“Bagaimana bisa ruang penyampaian aspirasi rakyat justru menjadi tempat pengeroyokan? Kami datang membawa aspirasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, tetapi malah dipukuli di dalam kantor DPRD,” ujar perwakilan aliansi.
Aliansi mendesak DPRD dan aparat kepolisian untuk bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka juga meminta para pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku secara transparan dan profesional.
Peristiwa ini dinilai mencederai kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta menimbulkan pertanyaan serius mengenai jaminan keamanan dalam forum resmi pemerintahan di Kabupaten Luwu Utara.
