anatomikata.co.id, Enrekang – PT. Lima Berkat Sejahtera, penyedia peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terpaksa melakukan penarikan barang yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Enrekang akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran atas dua paket pekerjaan pengadaan TIK tahun 2024. Total tunggakan yang belum diselesaikan mencapai Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Berdasarkan dokumen yang dimiliki, kedua paket pekerjaan tersebut adalah:
1. Pekerjaan Konsolidasi Pengadaan Peralatan TIK PKBM (DAK) 2024
Nilai Kontrak: Rp 200.000.000,00
Nomor Kontrak: 07/11.6/02/SPK/TIK/PKBM/DIKBUD/DAK/2024
Status Pembayaran: Belum dibayar (Rp 0)
2. Pekerjaan Konsolidasi Pengadaan TIK SDN (DAK) 2024
Nilai Kontrak: Rp 400.000.000,00
Nomor Kontrak: 07/19.6/01/SPK/TIK/SDN/DIKBUD/DAK/2024
Status Pembayaran: Belum dibayar (Rp 0)
PT. Lima Berkat Sejahtera telah mengirimkan tiga kali surat pengingat pembayaran, yaitu pada tanggal 10 Februari 2025 (Surat No. 05/LBS-SP/II/2025 dan No. 06/LBS-SP/II/2025), serta surat peringatan terakhir (SP3) dan pemberitahuan penarikan barang pada tanggal 19 Maret 2025 (Surat No. 07/LBS-SP/III/2025 dan No. 08/LBS-SP/III/2025). Karena tidak ada respons atau solusi konkret dari pihak Pemerintah Kabupaten Enrekang, perusahaan akhirnya melanjutkan dengan penarikan barang pada 8 Mei 2025.
Penarikan barang dilakukan berdasarkan Bukti Tanda Terima Penarikan Barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu Prater Ericxon Sihombing selaku Direktur PT. Lima Berkat Sejahtera dan Erik, S.IP.,MM selaku Plh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. Barang yang ditarik meliputi perangkat Chromebook, modem, konektor, dan proyektor yang sebelumnya telah diserahkan untuk mendukung kegiatan pendidikan di wilayah tersebut.
Permintaan Khusus kepada BPK untuk Turun Tangan Perusahaan telah menyampaikan konfirmasi utang secara tertulis kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan pada 21 April 2025. Namun, mengingat tidak adanya realisasi penyelesaian hingga saat ini, kami secara kritis mendorong BPK untuk segera melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Enrekang terkait penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2024.
Kasus ini bukan hanya persoalan tunggakan komersial, tetapi menyangkut akuntabilitas keuangan negara dan dampak terhadap dunia pendidikan di Enrekang. Jika dana DAK telah dicairkan, ke mana alokasinya? Jika belum, mengapa proses pembayaran kepada vendor terhambat? BPK sebagai lembaga audit independen diharapkan dapat mengungkap fakta dan memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan transparan dan bertanggung jawab.
Direktur PT. Lima Berkat Sejahtera, Prater Ericxon Sihombing, menyatakan: “Kami sangat menyesalkan tindakan ini terpaksa diambil. Kami telah memberikan tenggat waktu yang cukup dan berusaha berkomunikasi secara baik, namun hingga batas waktu yang ditentukan, tidak ada realisasi pembayaran maupun itikad penyelesaian dari pihak terkait. Penarikan barang merupakan langkah terakhir yang kami ambil untuk melindungi hak perusahaan. Kami juga mendesak BPK untuk turun tangan memeriksa alur dana dan penyebab gagal bayar ini, agar tidak terjadi lagi di masa depan.”
PT. Lima Berkat Sejahtera berharap adanya penyelesaian yang adil dan transparan, serta mendorong Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk segera memenuhi kewajibannya agar tidak mengganggu proses pembelajaran dan layanan publik di daerah.
