anatomikata.co.id, MAKASSAR – Aliansi Mahasiswa Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Kantor DPRD Kota Makassar, Senin (29/6), sebagai bentuk kontrol sosial terhadap dugaan praktik transaksional dalam pengisian jabatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Aksi yang dipimpin Jenderal Lapangan Ridwan dan Koordinator Lapangan Hendri Taufik itu mengusung tema
”Selamatkan Pendidikan dari Praktik Transaksional Jabatan”. Massa menilai dugaan jual beli jabatan, jika terbukti, merupakan ancaman serius terhadap integritas birokrasi pendidikan dan masa depan dunia pendidikan di Kota Makassar.
Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk menghakimi ataupun menciptakan kegaduhan politik.
Sebaliknya, aksi tersebut merupakan bentuk pengawasan publik agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum.
”Jabatan kepala sekolah harus diperoleh melalui kompetensi, integritas, dan sistem merit, bukan melalui praktik transaksional yang mencederai keadilan,” tegas Jenderal Lapangan Ridwan di hadapan massa aksi.
Aliansi Mahasiswa Sulawesi Selatan juga menyoroti pernyataan Wali Kota Makassar yang telah memerintahkan Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam informasi yang beredar.
Langkah tersebut diapresiasi sebagai awal penyelesaian persoalan, namun dinilai belum cukup apabila tidak disertai keterbukaan hasil pemeriksaan dan penegakan hukum secara tegas.
Menurut massa aksi, kepercayaan publik tidak dibangun melalui pernyataan semata, melainkan melalui proses pemeriksaan yang independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
”Publik membutuhkan hasil, bukan sekadar janji. Tidak boleh ada perlindungan terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan,” ujar Ridwan.
Aliansi menegaskan bahwa dugaan praktik transaksional jabatan tidak hanya merusak tata kelola birokrasi, tetapi juga mengancam kualitas pendidikan karena berpotensi mengabaikan kompetensi dalam proses pengangkatan kepala sekolah.
Massa juga mengingatkan DPRD Kota Makassar agar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan memanggil seluruh pihak terkait guna memastikan proses pemeriksaan berlangsung objektif dan akuntabel.
Tujuh Tuntutan Aliansi Mahasiswa Sulawesi Selatan
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tujuh tuntutan:
Mendesak Inspektorat Kota Makassar menyelesaikan pemeriksaan secara profesional, independen, dan mengumumkan hasilnya secara terbuka kepada publik.
Mendesak Wali Kota Makassar memberikan sanksi tegas kepada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mendesak DPRD Kota Makassar menggunakan fungsi pengawasannya melalui RDP dengan menghadirkan seluruh pihak terkait.
Mendesak Dinas Pendidikan Kota Makassar membenahi sistem seleksi kepala sekolah berdasarkan kompetensi, integritas, dan sistem merit.
Mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi tindak pidana dalam hasil pemeriksaan.
Mendesak Pemerintah Kota Makassar membangun sistem pengaduan (whistleblowing system) yang aman bagi ASN maupun masyarakat.
Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola birokrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar agar praktik serupa tidak kembali terjadi.
Aliansi Mahasiswa Sulawesi Selatan menutup aksi dengan menyerukan agar dunia pendidikan dibebaskan dari segala bentuk praktik penyalahgunaan jabatan demi menjaga kepercayaan masyarakat dan kualitas pendidikan di Kota Makassar.
“Jabatan bukan komoditas. Pendidikan bukan ladang transaksi.”
