anatomikata.co.id, MAKASSAR – Sejumlah persoalan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat kembali menjadi perhatian warga di Kota Makassar. Kelangkaan atau keterbatasan pasokan gas, antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), distribusi air yang tersendat, hingga pemadaman listrik menjadi keluhan yang disampaikan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi HMI Cabang Makassar, Muhammad Thiori Al Fayet menyoroti hal tersebut, Selasa (8/9/2026)
“Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kondisi pelayanan dan ketersediaan kebutuhan dasar, khususnya yang berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari,” ujar Fayet.
Ia juga menegaskan keluhan warga terkait gas misalnya, muncul ketika masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan LPG pada sejumlah titik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan antrean maupun perubahan harga di tingkat konsumen apabila pasokan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Di sisi lain, antrean kendaraan di SPBU juga menjadi perhatian. Antrean panjang dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari peningkatan permintaan, distribusi BBM, keterlambatan pasokan, maupun kebijakan teknis di lapangan. Karena itu, penyebab pasti setiap antrean perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait agar tidak menimbulkan kesimpulan yang prematur.
Persoalan serupa juga dirasakan sebagian masyarakat dalam hal ketersediaan air bersih. Gangguan atau tersendatnya aliran air dapat berdampak langsung terhadap kebutuhan rumah tangga, usaha, hingga fasilitas umum. Namun, penyebab gangguan perlu dijelaskan secara terbuka oleh penyelenggara layanan, apakah berkaitan dengan gangguan teknis, kondisi jaringan, produksi, distribusi, maupun faktor lainnya.
Sementara itu, pemadaman listrik juga menjadi bagian dari keluhan masyarakat. Pemadaman dapat disebabkan oleh pemeliharaan jaringan, gangguan teknis, kondisi cuaca, maupun faktor lain yang membutuhkan penanganan dari pihak penyedia layanan.
Warga Butuh Kepastian, Bukan Sekadar Penjelasan
Rangkaian persoalan tersebut tentu tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai kegagalan pelayanan publik secara keseluruhan. Masing-masing persoalan memiliki penyebab dan karakteristik berbeda sehingga diperlukan data serta keterangan resmi dari instansi atau badan usaha yang bertanggung jawab.
“Namun demikian, keluhan masyarakat patut menjadi perhatian. Sebab, gas, BBM, air bersih, dan listrik merupakan kebutuhan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat,,” tegasnya.
Menurut Fayet ketika salah satu kebutuhan tersebut mengalami gangguan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha kecil, pekerja, sektor jasa, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya penjelasan mengenai adanya gangguan, tetapi juga informasi yang transparan mengenai penyebab, wilayah terdampak, estimasi waktu penanganan, serta langkah konkret yang dilakukan untuk memastikan pelayanan kembali normal.
Perlu Sinergi dan Keterbukaan Informasi
Pemerintah daerah bersama instansi dan badan usaha penyedia layanan memiliki peran penting dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Koordinasi antarpihak juga diperlukan apabila persoalan yang muncul berkaitan dengan rantai distribusi atau infrastruktur yang melibatkan lebih dari satu lembaga.
Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan memperoleh informasi melalui saluran resmi dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
Memandang persoalan ini sebagai bagian dari kontrol sosial dan ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, bukan sebagai upaya untuk menyimpulkan adanya kesalahan atau pelanggaran oleh pihak tertentu tanpa bukti.
Pertanyaannya kemudian sederhana: sejauh mana kondisi sebenarnya di lapangan, apa penyebab gangguan tersebut, dan langkah apa yang telah disiapkan untuk menjamin pelayanan kebutuhan dasar masyarakat Makassar tetap berjalan?
“Publik tentu berhak mendapatkan jawaban yang jelas, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.
