anatomikata.co.id, Makassar — Gelombang krisis kebutuhan pokok melanda Kota Makassar secara beruntun dalam beberapa waktu terakhir. Mulai dari kelangkaan gas LPG, antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU, distribusi air bersih yang tersendat, hingga pemadaman listrik berkala, dinilai kian memperberat beban harian dan mengganggu roda perekonomian warga.
Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar. Organisasi kepemudaan tersebut menyoroti efektivitas koordinasi antarinstansi dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di tingkat daerah.
Dampak Sistemik pada Sektor Domestik dan Usaha Mikro
Gangguan serentak pada empat sektor vital ini memicu dampak domino yang dirasakan langsung oleh berbagai lapisan masyarakat:
- Distribusi LPG dan BBM: Keterbatasan pasokan gas melon berpotensi memicu lonjakan harga di tingkat konsumen, sementara antrean panjang kendaraan di SPBU menyita waktu produktif warga dan pelaku usaha transportasi.
- Layanan Air Clean dan Listrik: Terhentinya suplai air bersih dari PDAM serta pemadaman listrik berulang melumpuhkan aktivitas rumah tangga hingga operasional usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sorotan Tajam HMI Makassar: Publik Butuh Kepastian
Secara tegas, MUHAMMAD THIORI AL FAYET, selaku Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi HMI Cabang Makassar, menyatakan bahwa publik membutuhkan kepastian dan langkah nyata, bukan sekadar alasan teknis yang berulang.
“Masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan teknis mengenai adanya gangguan, tetapi kepastian penanganan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait—seperti Pertamina, PDAM, dan PLN—harus membuka kondisi riil di lapangan secara transparan, menyampaikan estimasi waktu pemulihan yang terukur, serta memastikan langkah mitigasi berjalan efektif agar pelayanan publik kembali normal,” tegas MUHAMMAD THIORI AL FAYET.
MUHAMMAD THIORI AL FAYET bersama HMI Cabang Makassar merespons situasi ini dengan mendesak Pemerintah Kota Makassar beserta badan usaha penyedia layanan publik untuk segera memperkuat sinergi interlembaga. Pengawasan rantai distribusi di lapangan juga harus ditingkatkan guna meminimalisasi potensi penyimpangan. Kini, publik menanti langkah nyata dan respons terukur dari para pemangku kebijakan demi memulihkan stabilitas pasokan kebutuhan dasar di Kota Makassar.
