Bongkar Cacat Nalar Birokrasi Tana Toraja, LMND Resmi Laporkan Sekda ke Ombudsman Sulsel Atas Kelalaian Jabatan Sistemik!

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

anatomikata.co.id,MAKASSAR, 5 Oktober 2026 — Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kabupaten Toraja secara resmi menyerahkan berkas laporan pengaduan masyarakat ke Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar hari ini, Senin, 5 Oktober 2026. Laporan formal ini diajukan untuk membongkar kelalaian jabatan fatal Sekretaris Daerah (Sekda) Tana Toraja, Rudhy Andi Lolo, yang secara ex-officio juga memangku jabatan sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

 

Duduk perkara pengaduan ini berakar dari pernyataan kontroversial sdr. Rudhy Andi Lolo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Tana Toraja. Di hadapan publik, Sekda selaku Ketua Satgas Pemkab justru melempar pembelaan dengan berdalih bahwa pihaknya “tidak dilibatkan” dalam mekanisme pengawasan mutu pangan serta proses pengecekan alur distribusi oleh pihak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makale. Akibat luputnya pengawasan tersebut, puluhan siswa dan guru di SMPN 1 serta SMPN 2 Makale menjadi korban tragedi keracunan makanan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga :  Kanita: DPP KNPI Bikin Perpecahan di Kepemudaan Sulsel, Ada Transaksi di Baliknya?

 

Ketua LMND Toraja, Teguh Mulia Bakti, menegaskan bahwa argumen Sekda yang mengaku tidak dilibatkan oleh pihak swasta merupakan blunder birokrasi dan bentuk cacat nalar hukum administrasi negara yang sangat fatal.

 

_”Sdr. Rudhy Andi Lolo secara fungsional adalah bagian dari roda pemerintahan tertinggi di daerah, yang mengemban dua otoritas sekaligus sebagai Sekda dan Ketua Satgas Pemkab. Di dalam koridor Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, posisi ganda tersebut memiliki obligasi hukum mutlak (legal obligation) untuk menjamin keselamatan warga negara. Negara memiliki hak melekat untuk melakukan inspeksi (right to inspect), jadi alasan pasif ‘tidak dilibatkan’ adalah bentuk nyata dari Maladministrasi berupa Pengabaian Kewajiban Hukum (Omission of Duty) serta Kelalaian Jabatan yang Nyata (Gross Negligence)!”_ tegas Teguh Mulia Bakti setelah menyerahkan berkas di loket Ombudsman Sulsel di Makassar, Senin (05/10).

Baca Juga :  Ruang Demokrasi Dicederai: Aksi Damai BEM FISEH UCM dan BEM FH UMI Diduga Dibubarkan Oknum Preman di UpperHills Convention Makassar

 

LMND menilai, pembiaran fungsi kontrol kedaulatan pangan anak sekolah ini membuktikan adanya kelumpuhan sistemik pada fungsi pengawasan internal Pemkab Tana Toraja. Konstitusi dan hukum di Sulawesi Selatan tidak boleh berkompromi dengan kepasrahan birokrasi yang mengorbankan keselamatan fisik anak didik.

 

Melalui mekanisme pelaporan resmi per tanggal 5 Oktober 2026 ini, LMND mendesak Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Selatan untuk segera memanggil serta memeriksa sdr. Rudhy Andi Lolo secara konstitusional, guna mempertanggungjawabkan kelalaian fungsionalnya yang telah menciderai pemenuhan pelayanan publik yang bersih dan akuntabel di Tana Toraja

Berita Terkait

DUGAAN PENGATURAN PEMBELANJAAN BUKU SEKOLAH TAHUN 2027 DI GOWA DISOROT, OKNUM KABID DAN KETUA MKKS DIDUGA INTERVENSI PENYEDIA INSPEKTORAT, BPK, KEJAKSAAN, DAN POLDA SULSEL DIMINTA TURUN TANGAN MELAKUKAN PENGAWASAN
BAKORNAS LKBHMI PB HMI PERSOALKAN PENGUSULAN DASCO SEBAGAI WAKIL PRESIDEN: TUNTUT UJI PUBLIK, AKUNTABILITAS POLITIK, DAN PENGUSUTAN TUNTAS PENYADAPAN ILEGAL!
TEOLOGI DAN HUMANISME: MENGINTEGRASIKAN NILAI KETUHANAN DENGAN PERJUANGAN KEMANUSIAAN
Momentum Hari Pahlawan, Forum Poros Pemuda Sampaikan Empat Isu Strategis kepada Bupati Berau
Heboh Video Asusila Diduga Oknum Beratribut Kejaksaan, Publik Desak Klarifikasi Resmi
ALIANSI BONE BERSATU GELAR AKSI DI POLRES BONE, DESAK PENINDAKAN OKNUM APH DIDUGA SALAHGUNAKAN KEWENANGAN DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA
JAS Bongkar Rekam Jejak PT Karya Pembangunan Rezki: Delapan Paket Proyek Kemenhub Lebih dari Rp500 Miliar, Mantan Direktur Pernah Masuk DPO Kasus Korupsi
MANAJEMEN RSI FAISAL DINILAI INGKARI JANJI, ALIANSI MAHASISWA DAN PEMUDA WIJA TO BONE SIAP KEMBALI GELAR AKSI UNJUK RASA

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 14:12 WIB

DUGAAN PENGATURAN PEMBELANJAAN BUKU SEKOLAH TAHUN 2027 DI GOWA DISOROT, OKNUM KABID DAN KETUA MKKS DIDUGA INTERVENSI PENYEDIA INSPEKTORAT, BPK, KEJAKSAAN, DAN POLDA SULSEL DIMINTA TURUN TANGAN MELAKUKAN PENGAWASAN

Senin, 16 November 2026 - 21:22 WIB

BAKORNAS LKBHMI PB HMI PERSOALKAN PENGUSULAN DASCO SEBAGAI WAKIL PRESIDEN: TUNTUT UJI PUBLIK, AKUNTABILITAS POLITIK, DAN PENGUSUTAN TUNTAS PENYADAPAN ILEGAL!

Minggu, 15 November 2026 - 17:20 WIB

TEOLOGI DAN HUMANISME: MENGINTEGRASIKAN NILAI KETUHANAN DENGAN PERJUANGAN KEMANUSIAAN

Selasa, 10 November 2026 - 16:34 WIB

Momentum Hari Pahlawan, Forum Poros Pemuda Sampaikan Empat Isu Strategis kepada Bupati Berau

Senin, 9 November 2026 - 14:51 WIB

Heboh Video Asusila Diduga Oknum Beratribut Kejaksaan, Publik Desak Klarifikasi Resmi

Berita Terbaru