anatomikata.co.id, MAKASSAR — Masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, kembali dihadapkan pada persoalan kebutuhan dasar yang menambah tekanan di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah. Kelangkaan BBM, LPG, pemadaman listrik bergilir, serta persoalan pemenuhan kebutuhan dasar dinilai telah menciptakan beban berlapis bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Situasi tersebut mendapat sorotan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar. Organisasi mahasiswa itu menilai pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, perlu menunjukkan respons yang lebih konkret terhadap persoalan yang dirasakan masyarakat.
Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan HMI Cabang Makassar, Amril Adriansyah, menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai cenderung menunggu persoalan berkembang sebelum mengambil tindakan.
Menurut Amril, pemerintah semestinya mampu membaca gejala persoalan sejak awal karena memiliki sistem, data, serta perangkat pemerintahan yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan intervensi.
“Kami menyayangkan pasifnya tindakan pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif. Mestinya mereka tidak harus menunggu jeritan dan kritikan masyarakat baru seolah-olah mau bekerja,” kata Amril, Selasa (8/9/2026).
Ia mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan pemerintah ketika persoalan kebutuhan dasar dapat dirasakan masyarakat secara bersamaan.
“Pemerintah punya sistem, punya data, punya perangkat. Lalu apa yang terjadi hari ini di Sulsel, khususnya di Kota Makassar, menjadi keprihatinan. Kalau semua perangkat itu tersedia, mengapa masyarakat harus terlebih dahulu merasakan tekanan sebelum pemerintah memberikan respons yang serius?” ujarnya.
Menurut Amril, persoalan tersebut tidak dapat dilihat semata-mata sebagai gangguan teknis pada masing-masing sektor. Kelangkaan BBM dan LPG serta pemadaman listrik memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan rumah tangga dan aktivitas ekonomi.
Masyarakat kecil membutuhkan energi untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, sementara pelaku usaha membutuhkan BBM, LPG, dan listrik untuk menjalankan kegiatan produksi maupun perdagangan. Ketika pasokan atau pelayanan terganggu, konsekuensinya dapat berupa meningkatnya biaya operasional, terganggunya aktivitas usaha, hingga semakin beratnya beban pengeluaran masyarakat.
“Masyarakat kecil sedang berada di tengah tekanan ekonomi. Pelaku usaha juga sedang berusaha bertahan. Kemudian ditambah dengan persoalan-persoalan yang berlarut, tentu tekanan terhadap masyarakat semakin besar,” kata Amril.
Karena itu, HMI Cabang Makassar meminta pemerintah tidak sekadar memberikan pernyataan bahwa persoalan sedang ditangani. Pemerintah diminta membuka data dan menjelaskan secara transparan kondisi stok, distribusi, titik gangguan, mekanisme pengawasan, serta langkah konkret yang telah dilakukan.
Menurut Amril, transparansi menjadi penting untuk memastikan publik dapat mengetahui apakah persoalan tersebut disebabkan oleh gangguan pasokan, distribusi, lemahnya pengawasan, atau faktor lain yang perlu segera diperbaiki.
“Kami meminta pemerintah membuka data hasil kinerjanya. Bagaimana kondisi stok, bagaimana distribusinya, di mana persoalannya, apa langkah yang sudah dilakukan, dan kapan target penyelesaiannya. Jangan sampai publik hanya mendapatkan pernyataan normatif,” tegasnya.
HMI Desak Segera Digelar RDP
Selain meminta pemerintah membuka data, HMI Cabang Makassar mendesak agar segera digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan pihak-pihak terkait untuk membahas secara serius persoalan yang tengah menekan masyarakat.
Menurut HMI, RDP diperlukan sebagai ruang resmi untuk mempertemukan pemerintah, lembaga legislatif, instansi teknis, serta pihak terkait lainnya guna memperoleh penjelasan secara terbuka dan memastikan adanya langkah penyelesaian yang terukur.
“Kami mendesak agar segera digelar RDP. Ini bukan persoalan yang cukup dijawab melalui pernyataan di media. Harus ada forum resmi untuk membahas persoalan ini secara serius, membuka data, mengurai akar masalah, dan memastikan siapa melakukan apa serta kapan penyelesaiannya,” ujar Amril.
HMI menilai RDP juga penting untuk memastikan persoalan tidak berhenti pada saling lempar tanggung jawab antarinstansi. Setiap pihak harus menjelaskan kewenangan, langkah yang telah ditempuh, hambatan yang dihadapi, serta bentuk intervensi yang akan dilakukan.
“Masyarakat membutuhkan kepastian. RDP harus menjadi momentum untuk menghadirkan solusi, bukan sekadar forum seremonial,” tegasnya.
APH Diminta Telusuri Dugaan Penyimpangan
HMI Cabang Makassar juga meminta aparat penegak hukum (APH) menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran dalam rantai pasok dan distribusi BBM maupun LPG apabila ditemukan indikasi yang mengarah pada tindak pidana.
Amril menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin membangun tuduhan tanpa bukti. Namun, apabila terdapat pihak yang dengan sengaja menimbun, memainkan harga, menyalahgunakan distribusi barang bersubsidi, atau mengambil keuntungan secara melawan hukum dari kondisi kelangkaan, maka aparat diminta tidak ragu melakukan penindakan.
“Kami tidak ingin menuduh pihak tertentu tanpa bukti. Tetapi manakala ditemukan ada oknum yang berlagak seperti mafia dan memanfaatkan kesulitan masyarakat untuk mengambil keuntungan secara melawan hukum, APH harus menelusuri sebabnya, mengungkapnya dan menindak sesuai hukum,” ujarnya.
Menurut HMI, pengawasan tidak boleh berhenti pada persoalan di tingkat hilir. Pemerintah dan aparat terkait perlu melihat keseluruhan rantai distribusi untuk memastikan tidak ada kebocoran, penyimpangan, ataupun praktik yang merugikan masyarakat.
HMI Cabang Makassar menegaskan bahwa persoalan kebutuhan dasar merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara pemerintahan dalam memastikan pelayanan publik berjalan secara efektif dan masyarakat memperoleh akses yang layak.
Amril mengatakan pihaknya masih memberikan ruang kepada pemerintah untuk mengambil langkah konkret. Namun, apabila dalam waktu yang patut tidak terdapat perkembangan yang jelas, HMI Cabang Makassar akan melakukan konsolidasi kader untuk menentukan langkah advokasi selanjutnya.
“Kalau dalam waktu yang patut pemerintah masih diam, HMI Cabang Makassar akan menggelar konsolidasi kader dan meminta pemerintah membuka data hasil kinerjanya. Kami ingin melihat tindakan nyata, bukan sekadar respons setelah tekanan publik muncul,” katanya.
Ia menegaskan, kritik HMI bukan semata-mata untuk menyudutkan pemerintah, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa.
“Kami tidak sedang mencari panggung. Kami sedang menjalankan fungsi kontrol sosial. Pemerintah jangan menjadi penonton ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan. Pemerintah harus hadir, membaca persoalan, membuka data, memperbaiki distribusi, dan memastikan masyarakat tidak menjadi korban,” pungkas Amril.
