Aksi Unjuk Rasa di Kejaksaan Agung RI: Desak Pemecatan dan Penangkapan Dua Mantan Kajari Jeneponto Serta Tuntaskan Kasus Korupsi Pupuk Subsidi.

- Jurnalis

Selasa, 24 Februari 2026 - 19:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

anatomikata.co.id, Jakarta – Dewan Komando Lembaga Pergerakan Mahasiswa Agung Setiawan akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai bentuk komitmen dalam mengawal penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan.

Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan tegas kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yaitu:

1. Mendesak pemecatan dan penangkapan dua mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jeneponto yang diduga terlibat dalam kasus korupsi pupuk subsidi senilai Rp6 miliar.

2. Mendesak agar segera menuntaskan kasus dugaan korupsi pupuk subsidi yang dilakukan oleh 3 distributor pupuk yakni CV ANJAS, PUSKUD DAN KPI yang bergulir sejak tahun 2021 hingga saat ini yang dinilai belum memiliki kepastian hukum.

Baca Juga :  Camat Makassar Husni Mubarak Menghadiri Rapat Koordinasi Bersama Seluruh Kepala SKPD

3. Meminta pengusutan secara menyeluruh dan transparan terhadap seluruh pihak yang terlibat tanpa tebang pilih.

4. Segera memulihkan dan mengembalikan nama baik Amrina yang telah ditahan selama 10 bulan apabila tidak terbukti bersalah sesuai proses hukum yang adil dan objektif.

Dewan Komando AGUNG SETIAWAN menilai bahwa dugaan korupsi pupuk subsidi tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya para petani yang sangat bergantung pada ketersediaan pupuk bersubsidi. Mandeknya penanganan perkara sejak 2021 dinilai mencederai rasa keadilan publik dan menimbulkan pertanyaan besar terhadap komitmen pemberantasan korupsi.

“Kami menuntut agar supremasi hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika terdapat oknum aparat yang terlibat, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Begitu pula jika ada warga yang dirugikan akibat proses hukum yang tidak adil, maka negara wajib memulihkan hak dan martabatnya,” tegas pernyataan Dewan Komando Lembaga Pergerakan Mahasiswa AGUNG SETIAWAN.

Baca Juga :  Kadin Kota Makassar Bersinergi Dukung UMKM Lewat Program Gade-Gade TVRI Sulsel

Aksi unjuk rasa ini akan dilaksanakan secara damai dan konstitusional dengan tetap menjunjung tinggi etika serta ketertiban umum. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat, aktivis, dan insan pers untuk turut mengawal proses penegakan hukum agar berjalan secara transparan dan akuntabel.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam memperjuangkan keadilan dan integritas penegakan hukum di Indonesia.

Hormat kami,
Dewan Komando Lembaga Pergerakan Mahasiswa
AGUNG SETIAWAN

Berita Terkait

Ruang Demokrasi Dicederai: Aksi Damai BEM FISEH UCM dan BEM FH UMI Diduga Dibubarkan Oknum Preman di UpperHills Convention Makassar
Milad ke-15 HIMJUSMAN Digelar di Benteng Somba Opu, Jadi Ruang Refleksi Lintas Generasi
HMK Makassar Kecam Pemanfaatan Jalan dan Pelabuhan Umum Kabaena untuk Aktivitas Tambang
Air Bersih Langka di Tengah Tambang Nikel, SIGAPI Desak Pemkab Bombana, DPRD, dan Perusahaan Buka Data CSR-PPM ke Publik
Bem Hukum Umi Menolak Seremoni Kekuasaan, Menuntut Pertanggungjawaban Negara “Negara yang kehilangan keberanian untuk mendengar kritik akan perlahan kehilangan legitimasi untuk memerintah.”
Mahasiswa Kabaena Barat Soroti Kebijakan Hauling Tambang, Pemerintah Diminta Libatkan Masyarakat
Diduga Beroperasi Tanpa Kepastian Hukum, Tambang Pasir Silika di Pinrang Menuai Sorotan
BEM FISEH Akan Menggelar Aksi “Gruduk UpperHills Convention Hall”, Jadikan Momentum Kedatangan Wakil Ketua DPR RI sebagai Ruang Penyampaian Aspirasi Mahasiswa

Berita Terkait

Selasa, 4 Agustus 2026 - 20:18 WIB

Ruang Demokrasi Dicederai: Aksi Damai BEM FISEH UCM dan BEM FH UMI Diduga Dibubarkan Oknum Preman di UpperHills Convention Makassar

Selasa, 4 Agustus 2026 - 19:45 WIB

Milad ke-15 HIMJUSMAN Digelar di Benteng Somba Opu, Jadi Ruang Refleksi Lintas Generasi

Selasa, 4 Agustus 2026 - 13:17 WIB

HMK Makassar Kecam Pemanfaatan Jalan dan Pelabuhan Umum Kabaena untuk Aktivitas Tambang

Senin, 3 Agustus 2026 - 21:50 WIB

Air Bersih Langka di Tengah Tambang Nikel, SIGAPI Desak Pemkab Bombana, DPRD, dan Perusahaan Buka Data CSR-PPM ke Publik

Senin, 3 Agustus 2026 - 20:07 WIB

Bem Hukum Umi Menolak Seremoni Kekuasaan, Menuntut Pertanggungjawaban Negara “Negara yang kehilangan keberanian untuk mendengar kritik akan perlahan kehilangan legitimasi untuk memerintah.”

Berita Terbaru