Oleh : Muh Ikbal,
“Pengurus Besar HMMI, Ketua Bidang Politik, Hukum & Demokrasi”
anatomikata.co.id, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal dipromosikan sebagai solusi mulia untuk masa depan anak-anak Indonesia. Negara hadir memastikan siswa mendapat asupan gizi layak agar tumbuh sehat dan cerdas. Namun di lapangan, gambaran ideal itu mulai retak.
Tak sedikit siswa menerima menu yang jauh dari kata bergizi. Satu potong tempe, seiris tahu, dan lauk ayam dengan porsi nyaris simbolis. Bukan hanya kurang mengenyangkan, tapi juga minim nilai gizi. Padahal anggaran negara untuk program ini tidak kecil.
Masalahnya bukan sekadar menu. Banyak pihak menduga praktik mark up harga di level mitra dapur menjadi biang keladi. Harga bahan baku dinaikkan di atas kewajaran, sementara porsi makanan ditekan serendah mungkin. Yang dirugikan jelas: siswa.
Keluhan pun bermunculan. Menu monoton, rasa seadanya, dan porsi yang tak cukup untuk menunjang aktivitas belajar. Program yang seharusnya menjadi penyemangat justru berubah jadi sumber kekecewaan.
Ironi lain muncul ketika MBG diklaim mampu menggerakkan ekonomi lokal dan memberdayakan UMKM. Faktanya, pelaku UMKM justru merasa tertekan. Harga bahan pangan ditekan serendah mungkin, margin dipersempit, sementara keuntungan besar diduga hanya berputar di segelintir mitra dapur. UMKM lokal lebih sering jadi pelengkap administrasi ketimbang penerima manfaat nyata.
Jika kondisi ini dibiarkan, MBG berpotensi kehilangan ruhnya. Program gizi berubah menjadi proyek bisnis, dan anak-anak yang seharusnya menjadi pusat perhatian justru menjadi korban.
MBG seharusnya bicara soal gizi, keadilan, dan masa depan generasi. Bukan sekadar laporan serapan anggaran. Transparansi, pengawasan ketat, dan keberpihakan nyata pada siswa serta UMKM lokal bukan pilihan tambahan, tapi keharusan.
