Tindakan Pemerasan Oknum LSM terhadap sejumlah Kades Kecamatan Bontocani, Kader KPPM akan melakukan Pelaporan di Mapolda Sul-Sel

- Jurnalis

Senin, 6 April 2026 - 22:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

anatomikata.co.id, Sulsel – Dugaan tindakan pemerasan oleh Oknum yang mengaku dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terhadap sejumlah Kepala Desa di Kecamatan Bontocani menuai respons dari berbagai kalangan.

Sakring, selaku Kabit Investigasi dan Advokasi, Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM), sangat menyayangkan tindakan LSM tersebut.

Menurutnya kehadiran LSM semestinya menjadi garda terdepan untuk melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintahan baik di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota, maupun di tingkat Desa.

Baca Juga :  Aliansi Peduli Keadilan Gelar Aksi di Depan Satker PJN Wilayah 3 Sulsel, Soroti Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan

“LSM harusnya hadir sebagai lembaga yang memberikan edukasi kepada masyarakat dan kontrol sosial terhadap lembaga pemerintahan, namun masih ada saja Oknum LSM yang menyalah gunakan wewenangnya untuk melakukan dugaan Pemerasan terhadap kepala Desa”, jelasnya

Berdasarkan dari pengakuan Kepala Desa Pattuku Kecamatan Bontocani, Sulaiman, mengaku kerap dihubungi oleh Oknum LSM dan dimintai uang dengan Nominal Rp.3,5jt dengan berbagai alasan.

“Bahkan sempat melakukan transfer sebesar Rp.2jt karena merasa tertekan. Dan bukti Tranfernya masih di simpan oleh Kades Pattuku”, ungkapnya

Baca Juga :  Ketua Umum MATADOR Angkat Bicara Terkait Dugaan Tindakan Represif terhadap Pemuda Pelaku Bakti Sosial di Makassar

Sakring, yang juga merupakan pemuda Desa Pattuku menegaskan, jika Oknum LSM yang melakukan dugaan pemerasan terhadap beberapa Kades tersebut terus berlanjut, pihaknya akan melakukan pelaporan secara resmi di Mapolda Sul-Sel.

“Hal ini tidak bisa dibiarkan, sebab akan memberikan dampak terhadap kondisi psikologis Kades yang akan menghambat kerja-kerja pemerintahan di tingkat Desa”, tutupnya.

Berita Terkait

BADKO HMI Sulsel Soroti Dugaan Peredaran Besi Beton yang Diduga Tidak Memenuhi Standar SNI
BADKO HMI Sulsel Soroti Dugaan Peredaran Besi Beton yang Diduga Tidak Memenuhi Standar SNI
SEMPRI Desak Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Selatan Lakukan Reformasi Total Tata Kelola Pemasyarakatan
Mahasiswa KKN-T Inovasi Desa Unhas Gelar Seminar Program Kerja di Desa Sikkuale
Mahasiswa KKN-T Unhas Laksanakan Edukasi Ecoprint di SDN 43 Pinrang
RISET ADVOKASI HMI SULSEL: KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DUKUNG PARTISIPASI PUBLIK DALAM EVALUASI PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
JAM.ID Gelar Aksi Jilid II, Desak Kejati Sulsel Supervisi Dugaan Korupsi Pengadaan Alsintan di Soppeng
RISET ADVOKASI HMI SULSEL: DINKES UNGKAP KETERBATASAN PENGAWASAN MBG, TEKANKAN URGENSI STANDAR KESEHATAN MENUJU REKOMENDASI NASIONAL

Berita Terkait

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 23:37 WIB

BADKO HMI Sulsel Soroti Dugaan Peredaran Besi Beton yang Diduga Tidak Memenuhi Standar SNI

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 22:02 WIB

BADKO HMI Sulsel Soroti Dugaan Peredaran Besi Beton yang Diduga Tidak Memenuhi Standar SNI

Jumat, 31 Juli 2026 - 21:43 WIB

SEMPRI Desak Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Selatan Lakukan Reformasi Total Tata Kelola Pemasyarakatan

Rabu, 29 Juli 2026 - 19:24 WIB

Mahasiswa KKN-T Inovasi Desa Unhas Gelar Seminar Program Kerja di Desa Sikkuale

Rabu, 29 Juli 2026 - 18:30 WIB

Mahasiswa KKN-T Unhas Laksanakan Edukasi Ecoprint di SDN 43 Pinrang

Berita Terbaru