Program Pertashop Dinilai Gagal, DPW SPRINDO MIGAS SULAWESI Desak Pertamina Bertanggung Jawab

- Jurnalis

Senin, 3 November 2025 - 20:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

anatomikata.co.id, Makassar — Kekecewaan dan kemarahan mewarnai aksi unjuk rasa yang digelar oleh Dewan Perwakilan Wilayah Serikat Pengusaha Retail Indonesia Minyak dan Gas (DPW SPRINDO Migas Sulawesi) bersama aktivis CLAT (Cinta Lingkungan dan Anti Tipikor) di depan kantor sementara DPRD Sulawesi Selatan dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Senin (3/11/2025).

Mereka menilai program Pertashop Pertamina telah gagal dan justru menyengsarakan pelaku usaha kecil yang semula berharap dapat menjadi bagian dari pemerataan energi nasional.

Dalam orasinya, massa menuding Pertamina menerapkan kebijakan tebang pilih dalam penjualan BBM bersubsidi.

“Kami menduga Pertamina hanya memberikan izin penjualan BBM bersubsidi kepada pengusaha tertentu yang sudah memiliki SPBU. Ini jelas merugikan pelaku UMKM Pertashop kecil,” tegas Fahmi Sofyan, salah satu perwakilan aksi.

Baca Juga :  Mandek Karena Setoran di Samsat Gowa: Ketika Pelayanan Publik Dijadikan Alat Tekan

Suasana sempat memanas ketika massa membakar ban dan mendesak DPRD Sulsel untuk memfasilitasi audiensi dengan Komisi VI DPR RI agar suara mereka didengar langsung di tingkat pusat.

“Insya Allah, paling lambat bulan ini DPRD Sulsel akan memfasilitasi RDP bersama DPR RI. Kami akan kawal perjuangan ini,” janji Lukman B. Kaddy, anggota Komisi D DPRD Sulsel, di hadapan massa.

Dalam mediasi di kantor Pertamina, ketegangan kembali meningkat. Ketua DPW SPRINDO Migas Sulawesi, Ari Wibowo, dengan suara bergetar menyampaikan kekecewaan mendalam atas ketidakadilan yang dirasakan para pelaku Pertashop.

“Kami tidak diberi izin menjual Pertalite, hanya Pertamax yang harganya jauh lebih mahal. Masyarakat desa tak mampu membeli BBM non-subsidi. Apakah ini yang disebut kemitraan adil?” ujarnya sambil menepuk dada menahan emosi.

Baca Juga :  Kerugian Negara capai Rp.805.043.611! AMPSS Soroti Kinerja Kadis PU Makassar dan Kejaksaan

Ari mengungkapkan, banyak pelaku usaha Pertashop kini terjerat hutang akibat janji manis yang tak terealisasi.

“Dulu kami dijanjikan keuntungan. Berdasarkan kajian Pertamina, bank pun berani memberi kredit. Tapi kenyataannya kami rugi. Banyak yang bangkrut, rumah tangga hancur, usaha gulung tikar. Pertamina harus bertanggung jawab!” tegasnya lantang.

Setelah mediasi tak membuahkan hasil, massa aksi meninggalkan kantor Pertamina sambil berjanji akan kembali dengan kekuatan lebih besar.

“Dari sekitar 500 Pertashop di Sulawesi, coba lihat sendiri, berapa yang masih bertahan? Ini bukti nyata kegagalan program Pertashop. Kami akan datang lagi, lebih banyak, sampai keadilan ditegakkan dan tuntuntan kami dipenuhi”. tutup Ari Wibowo penuh emosi.

Berita Terkait

Ketua PK KNPI Ujung Pandang Dukung Relokasi PKL demi Penataan Kota Makassar yang Berkeadilan
“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”
HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan
Siapa Di Balik Dominasi Tender? Dugaan Skema Terstruktur di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Dicopot Lewat Flyer Saja? Ketua Terpilih PK KNPI Wajo: Ini Bukan Organisasi, Tapi Main Tunjuk Semata!
ALIANSI MAHASISWA ANTI MAFIA HUKUM DESAK TRANSPARANSI HARTA KEKAYAAN KADIS PENDIDIKAN SULSEL
PENGADUAN RESMI APK INDONESIA DITERIMA KEMENKES RI, DESAK AUDIT INVESTIGATIF DAN EVALUASI MENYELURUH RSUD SYEKH YUSUF PASCA MENINGGALNYA BAYI MUHAMMAD ATTAR
Laporkan Dugaan Pemukulan oleh Oknum Satpol PP Kota Makassar, Korban Meminta Keadilan

Berita Terkait

Selasa, 23 Juni 2026 - 21:25 WIB

Ketua PK KNPI Ujung Pandang Dukung Relokasi PKL demi Penataan Kota Makassar yang Berkeadilan

Senin, 22 Juni 2026 - 19:28 WIB

“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”

Senin, 22 Juni 2026 - 18:21 WIB

HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan

Minggu, 21 Juni 2026 - 11:58 WIB

Siapa Di Balik Dominasi Tender? Dugaan Skema Terstruktur di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Jumat, 19 Juni 2026 - 19:05 WIB

Dicopot Lewat Flyer Saja? Ketua Terpilih PK KNPI Wajo: Ini Bukan Organisasi, Tapi Main Tunjuk Semata!

Berita Terbaru