Bongkar Dugaan Pelangsiran Solar Subsidi di Lutra, Massa Demo Depot Karang-karangan dan SPBU Tanalili

- Jurnalis

Kamis, 7 Mei 2026 - 17:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anatomikata.co.id, Luwu — Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Energi menggelar aksi unjuk rasa di Depot Pertamina Karang-karangan, Kamis (7/5/2026).

Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas dugaan praktik pelangsiran dan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi pada SPBU 74-929.05 Bungadidi (Tanah Lili), Kabupaten Luwu Utara.

Dalam orasinya, massa aksi menilai distribusi BBM subsidi di tengah situasi krisis energi seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat kecil, khususnya petani dan nelayan. Namun di lapangan, mereka menduga distribusi justru dimanfaatkan oleh kelompok pelangsir dan penimbun BBM.

Koordinator lapangan aksi, Reski Halim, menyebut persoalan tersebut bukan lagi sekadar pelanggaran biasa, melainkan telah mengarah pada dugaan praktik mafia distribusi energi yang merugikan masyarakat luas.

“Di tengah masyarakat kesulitan mendapatkan solar, justru muncul dugaan praktik pelangsiran yang berlangsung terang-terangan. Ini bukan hanya soal antrean BBM, tetapi soal hak rakyat yang diduga dirampas oleh kepentingan segelintir pihak,” tegas Reski dalam orasinya, Kamis (07/05).

Aliansi juga menyoroti situasi krisis energi global akibat konflik geopolitik dan perang di kawasan Timur Tengah. Menurut mereka, kondisi tersebut telah mempengaruhi stabilitas pasokan energi dunia, memicu tekanan harga minyak global, hingga berdampak pada distribusi BBM di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Baca Juga :  Sejarah Pemilu Indonesia dan Transformasi Asas Luber Jurdil

Dalam kajian strategis yang disampaikan saat aksi, massa menilai pemerintah pusat hingga Presiden RI tengah berupaya menjaga ketahanan energi nasional melalui kebijakan penghematan, pengawasan subsidi, dan distribusi tepat sasaran. Namun upaya itu dinilai akan sia-sia apabila di daerah justru terjadi dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.

“Negara sedang berjuang menjaga stabilitas energi di tengah tekanan global. Presiden berbicara soal efisiensi dan penghematan energi untuk menyelamatkan ekonomi rakyat. Tapi di daerah malah muncul dugaan praktik pelangsiran dan permainan distribusi BBM subsidi. Ini bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat,” lanjut Reski

Massa aksi menilai apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka terdapat kegagalan pengawasan dalam rantai distribusi BBM subsidi. Massa juga menyoroti tanggung jawab Depot Pertamina Karang-karangan dalam memastikan penyaluran BBM berjalan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Dalam tuntutannya, massa aksi mendesak Pertamina Patra Niaga segera melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM subsidi di wilayah Luwu Utara.

Baca Juga :  Rokok Ilegal Marak, HMI Desak Aksi Nyata Polda Sulsel dan Bea Cukai

“Kami mendesak Pertamina Patra Niaga menjatuhkan sanksi tegas hingga pencabutan kerja sama operasional terhadap SPBU 74-929.05 Bungadidi apabila terbukti terlibat dalam praktik pelangsiran dan penyalahgunaan BBM subsidi,” ujarnya.

Selain itu, massa juga meminta aparat kepolisian melakukan penyelidikan terhadap dugaan penimbunan dan distribusi ilegal BBM subsidi yang dinilai merugikan masyarakat kecil.

Aliansi menegaskan bahwa BBM subsidi merupakan instrumen negara untuk menjaga stabilitas ekonomi rakyat, sehingga segala bentuk penyimpangan distribusi harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut mereka memiliki barang bukti berupa sejumlah video aktivitas pelangsiran solar subsidi untuk ditimbun untuk di komersialisasikan ke pihak-pihak yang membutuhkan Solar degan harga murah tanpa melalui BBM Industri.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan diwarnai pembentangan spanduk tuntutan serta orasi secara bergantian di depan area Depot Pertamina Karang-karangan.

Hingga aksi berakhir, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pertamina maupun pengelola SPBU terkait tudingan yang disampaikan massa aksi.

Berita Terkait

“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”
HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan
Siapa Di Balik Dominasi Tender? Dugaan Skema Terstruktur di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Dicopot Lewat Flyer Saja? Ketua Terpilih PK KNPI Wajo: Ini Bukan Organisasi, Tapi Main Tunjuk Semata!
ALIANSI MAHASISWA ANTI MAFIA HUKUM DESAK TRANSPARANSI HARTA KEKAYAAN KADIS PENDIDIKAN SULSEL
PENGADUAN RESMI APK INDONESIA DITERIMA KEMENKES RI, DESAK AUDIT INVESTIGATIF DAN EVALUASI MENYELURUH RSUD SYEKH YUSUF PASCA MENINGGALNYA BAYI MUHAMMAD ATTAR
Laporkan Dugaan Pemukulan oleh Oknum Satpol PP Kota Makassar, Korban Meminta Keadilan
Membakar Bukan Tanpa Sebab: Ketika KNPI Kota Makassar Berorganisasi Seperti Obrolan Kedai Kopi

Berita Terkait

Senin, 22 Juni 2026 - 19:28 WIB

“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”

Senin, 22 Juni 2026 - 18:21 WIB

HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan

Minggu, 21 Juni 2026 - 11:58 WIB

Siapa Di Balik Dominasi Tender? Dugaan Skema Terstruktur di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Jumat, 19 Juni 2026 - 19:05 WIB

Dicopot Lewat Flyer Saja? Ketua Terpilih PK KNPI Wajo: Ini Bukan Organisasi, Tapi Main Tunjuk Semata!

Kamis, 18 Juni 2026 - 17:28 WIB

ALIANSI MAHASISWA ANTI MAFIA HUKUM DESAK TRANSPARANSI HARTA KEKAYAAN KADIS PENDIDIKAN SULSEL

Berita Terbaru