Memperingati May Day dan Hardiknas, GRD Demo: Gulingkan Prabowo–Gibran, Pukul Balik Rezim Militeristik

- Jurnalis

Sabtu, 2 Mei 2026 - 21:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anatomikata.co.id, Makassar — Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) melakukan aksi unjuk rasa di depan Disnaker Kota Makassar, Jl. AP Pettarani, Sabtu (02/05/2026). Aksi tersebut dalam rangka memperingati momentum Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan “Gulingkan Prabowo-Gibran Pukul Balik Rezim Militeristik” sambil bergantian melakukan orasi.

Jenderal lapangan, Jimi Saputra dalam orasinya mengatakan bahwa sistem pendidikan nasional saat hanya berfokus untuk mencetak sarjana tenaga kerja murah.

Menurutnya, hal itu berkaitan dengan kurikulum pendidikan yang diterapkan saat ini bukan untuk mencetak sarjana yang kritis dan berkualitas tetapi sarjana yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Sistem pendidikan kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Pendidikan dipolitisasi dan dikomersialkan sehingga yang terjadi adalah sarjana yang dihasilkan sesuai kebutuhan industri yang dipekerjakan dengan upah murah,” ujar Jimi Saputra.

Baca Juga :  HMI Koordinator Komisariat UMI Soroti Dugaan Ketimpangan Penanganan Aparat dalam Konflik Peringatan 3 Dekade AMARAH di Makassar

Lebih, Jimi Saputra juga menyoroti persoalan biaya pendidikan yang semakin tinggi sementara pendapatan tenaga pendidik berada di bawah standar kesejahteraan upah minimum.

“Biaya pendidikan semakin mahal sementara gaji guru tidak memenuhi taraf hidup layak. Akses pendidikan yang mahal ini juga menjadi penyebab hanya orang tertentu saja yang mampu mengakses pendidikan hingga tingkat akhir,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Jimi juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Kata, Jimi, masih banyak buruh yang dipekerjakan dengan upah murah dan tidak ada kepastian kerja akibat pemberlakuan sistem kerja kontrak dan outsourcing.

“Buruh adalah jantung perekonomian negara tetapi tidak pernah dihargai. Negara juga hanya hadir untuk membela kepentingan pengusaha sementara kaum buruh dibuatkan kebijakan yang semakin menindas kaum buruh,” tegasnya.

Baca Juga :  "Ustadz Ilham Ar-Rahawy: Orang Tua Adalah Pilar Utama Pendidikan Anak"

“Kami mendesak agar segera menetapkan upah layak nasional bagi buruh dan segera hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang menghilangkan kepastian kerja buruh,” tutupnya.

Dalam momentum Hari Buruh Internasional dan Hardiknas, Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik membawa isu “Rakyat Bersatu Gulingkan Prabowo-Gibran, Pukul Balik Rezim Militeristik, Hancurkan Kapitalisme” dengan isu turunan;

1. Sahkan UU Ketenagakerjaan Baru Pro Buruh.
2. Hapus Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing.
3. Wujudkan Upah Layak Nasional.
4. Hentikan Segala Macam Penindasan, Penghisapan Terhadap Kelas Pekerja.
5. Wujudkan Pendidikan Gratis.
6. Sejahterakan Tenaga Pendidik (Guru).
7. Hentikan Kapitalisme Pendidikan.
8. Segera wujudkan pembangunan gedung Sekolah dan Fasilitas Yang Layak di Pedesaan atau pelosok.
9. Lawan Rezim Militeristik, Kembalikan TNI Ke Barak.

Berita Terkait

Walikota Makassar Dianggap Gagal Dalam Menerapkan Kebijakan.
Skandal Birokrasi UM Barru: Tegur Mahasiswa Melanggar, Kaprodi Malah Dipecat—Kampus Dinilai Melenceng dari Ruh Muhammadiyah
BADKO HMI Sulsel Soroti Dugaan Peredaran Besi Beton yang Diduga Tidak Memenuhi Standar SNI
BADKO HMI Sulsel Soroti Dugaan Peredaran Besi Beton yang Diduga Tidak Memenuhi Standar SNI
SEMPRI Desak Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Selatan Lakukan Reformasi Total Tata Kelola Pemasyarakatan
Mahasiswa KKN-T Inovasi Desa Unhas Gelar Seminar Program Kerja di Desa Sikkuale
Mahasiswa KKN-T Unhas Laksanakan Edukasi Ecoprint di SDN 43 Pinrang
RISET ADVOKASI HMI SULSEL: KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DUKUNG PARTISIPASI PUBLIK DALAM EVALUASI PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

Berita Terkait

Minggu, 2 Agustus 2026 - 19:10 WIB

Walikota Makassar Dianggap Gagal Dalam Menerapkan Kebijakan.

Minggu, 2 Agustus 2026 - 19:08 WIB

Skandal Birokrasi UM Barru: Tegur Mahasiswa Melanggar, Kaprodi Malah Dipecat—Kampus Dinilai Melenceng dari Ruh Muhammadiyah

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 23:37 WIB

BADKO HMI Sulsel Soroti Dugaan Peredaran Besi Beton yang Diduga Tidak Memenuhi Standar SNI

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 22:02 WIB

BADKO HMI Sulsel Soroti Dugaan Peredaran Besi Beton yang Diduga Tidak Memenuhi Standar SNI

Jumat, 31 Juli 2026 - 21:43 WIB

SEMPRI Desak Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Selatan Lakukan Reformasi Total Tata Kelola Pemasyarakatan

Berita Terbaru