Anatomikata.co.id,Makassar-Sarah Agus Salim Ketua Umum HMI Cabang Makassar Mewakili Forum Ketua Umum HMI Cabang Se-Indonesia Menyampaikan Tuntutan Digedung MPR RI Jakarta, Jumat (05/12/2025)
Indonesia berada pada momentum kritis pembangunan bangsa. Di tengah kekayaan ekologis yang melimpah, potensi bonus demografi, serta posisi geopolitik yang strategis, bangsa ini justru menghadapi rangkaian tantangan struktural yang semakin kompleks.
Kerusakan lingkungan skala luas, rendahnya kualitas pendidikan, serta lemahnya tata kelola desentralisasi fiskal telah menciptakan ketegangan antara tujuan pembangunan nasional dan realitas implementasi kebijakan di lapangan.
Rangkaian persoalan tersebut bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akibat dari akumulasi kebijakan yang tidak adaptif, minimnya pengawasan, serta absennya keberpihakan penuh pada mandat konstitusi, yakni:
“melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Dengan landasan moral, akademik, serta tanggung jawab kebangsaan, Himpunan Mahasiswa Islam Se-Indonesia menyampaikan dokumen ini sebagai seruan koreksi nasional.
Dinamika Nasional
1.Krisis Ekologis
Global Forest Watch (2024) mencatat Indonesia kehilanganlebih dari 32 juta hektar tutupan pohon dalam rentang 2001– 2024. KLHK (2025) melaporkan bahwa deforestasi netto masih berada pada angka 175,4 ribu hektar dalam satu tahun terakhir. WALHI (2024) menilai peningkatan frekuensi bencana ekologis diakibatkan tekanan industri ekstraktif, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
2.Krisis Pendidikan
Hasil PISA 2022 menempatkan Indonesia di kuartil terbawah global dalam literasi, numerasi, dan sains. Data BPS (2024) menunjukkan fenomena education–employment mismatch, di mana lulusan SMA hingga sarjana justru menjadi penyumbang terbesar pengangguran.
3.Krisis Tata Kelola Fiskal Daerah
Desentralisasi yang diharapkan meningkatkan kualitas layanan publik masih bersifat administratif dan belum berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Apabila kondisi ini tidak dikoreksi secara serius dan sistemik,
Indonesia berpotensi gagal mengoptimalkan bonus demografi, tertinggal dalam transisi ekonomi hijau global, dan gagal mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Dengan Urgensi Kebijakan Nasional
1. HENTIKAN DEFORESTASI DAN PULIHKAN
KAWASAN HUTAN SECARA BERTANGGUNG JAWAB,
2. REFORMASI PENDIDIKAN NASIONAL,
3. DEKOSENTRASI KEUANGAN DAERAH
