Skandal Oknum Pengacara, HPMB Desak Polres Bantaeng Usut Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Tanpa Pandang Bulu

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 11 Januari 2026 - 18:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

anatomikata.co.id, Bantaeng – Perhatian publik di Kabupaten Bantaeng tengah tertuju pada kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum pengacara di salah satu Yayasan Bantuan Hukum (YBH). Kasus ini tidak hanya ramai diperbincangkan di media sosial, tetapi juga memantik respons dari kalangan mahasiswa.
‎
‎Sekretaris Umum Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng (PP-HPMB), Andi Muh Alfian, menyuarakan keprihatinan sekaligus kecamannya atas dugaan tindakan tidak terpuji tersebut. Ia menegaskan pentingnya penanganan kasus secara serius dan profesional oleh aparat penegak hukum.
‎
‎Kasus ini mencuat setelah korban melaporkan secara resmi dugaan pelecehan seksual ke pihak kepolisian. Dugaan tersebut semakin menyita perhatian publik lantaran korban dan terduga pelaku diketahui memiliki hubungan kerja dalam satu lingkungan lembaga bantuan hukum.
‎
‎Menurut Andi Muh Alfian, profesi pengacara sejatinya merupakan profesi yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Oleh karena itu, jika dugaan pelecehan seksual dilakukan oleh oknum praktisi hukum, hal tersebut dinilai mencederai marwah profesi sekaligus mencoreng kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.
‎
‎“Kami sangat menyayangkan apabila yayasan bantuan hukum yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pencari keadilan justru diduga menjadi tempat terjadinya praktik pelecehan. Dalam hal ini, kami menyatakan berdiri bersama korban,” ujar Fian, sapaan akrabnya, Minggu (11/01).
‎
‎Ia juga mendesak Kepolisian Resor (Polres Bantaeng), khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA Polres Bantaeng), untuk menangani perkara tersebut secara terbuka dan profesional, tanpa adanya perlakuan khusus terhadap pihak manapun.
‎
‎“Kami meminta agar laporan ini diusut secara tuntas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun. Keadilan harus ditegakkan, terlebih korban saat ini tentu mengalami tekanan dan trauma,” lanjutnya.
‎
‎Di akhir pernyataannya, Andi Muh Alfian berharap proses hukum dapat memberikan rasa keadilan bagi korban sekaligus menjadi pembelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Menurutnya, penanganan yang tegas dan berkeadilan penting untuk menjaga integritas para pegiat hukum di Bantaeng serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

Baca Juga :  Manfaatkan Energi Surya, PNUP Kembangkan Sistem Desalinasi Berkelanjutan di Desa Nisombalia

Berita Terkait

ALIANSI BONE BERSATU GELAR AKSI DI POLRES BONE, DESAK PENINDAKAN OKNUM APH DIDUGA SALAHGUNAKAN KEWENANGAN DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA
JAS Bongkar Rekam Jejak PT Karya Pembangunan Rezki: Delapan Paket Proyek Kemenhub Lebih dari Rp500 Miliar, Mantan Direktur Pernah Masuk DPO Kasus Korupsi
MANAJEMEN RSI FAISAL DINILAI INGKARI JANJI, ALIANSI MAHASISWA DAN PEMUDA WIJA TO BONE SIAP KEMBALI GELAR AKSI UNJUK RASA
SERAGAM BUKAN TAMENG KEKEBALAN HUKUM! LKBHMI PB HMI: COPOT KAPOLDA JATENG DAN DIRRESKRIMUM, BONGKAR DUGAAN REPRESI APARAT DI PONPES HAMALATUL QUR’AN!
KABID PPPD KEPMI BONE SOROTI FENOMENA KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL: DINILAI MERUSAK RUANG EDUKASI DAN MEMENGARUHI POLA PIKIR GENERASI MUDA
Warga Padati Grand Opening, Browcyl Perkenalkan Outlet ke-27 di Makassar
Sengketa Lahan SD Negeri Timbuseng II, Warga Harapkan Penyelesaian dari Pemerintah Kota Makassar
Dampak Asap Karhutla Sampai Ke Makassar, Organisasi Kesehatan Hipoglossus Foundation (H9F) Bagikan Masker Dan Flayer Ke Beberapa SD Negeri di Makassar

Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 00:13 WIB

ALIANSI BONE BERSATU GELAR AKSI DI POLRES BONE, DESAK PENINDAKAN OKNUM APH DIDUGA SALAHGUNAKAN KEWENANGAN DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA

Jumat, 6 November 2026 - 17:33 WIB

JAS Bongkar Rekam Jejak PT Karya Pembangunan Rezki: Delapan Paket Proyek Kemenhub Lebih dari Rp500 Miliar, Mantan Direktur Pernah Masuk DPO Kasus Korupsi

Kamis, 5 November 2026 - 23:44 WIB

MANAJEMEN RSI FAISAL DINILAI INGKARI JANJI, ALIANSI MAHASISWA DAN PEMUDA WIJA TO BONE SIAP KEMBALI GELAR AKSI UNJUK RASA

Senin, 2 November 2026 - 16:47 WIB

SERAGAM BUKAN TAMENG KEKEBALAN HUKUM! LKBHMI PB HMI: COPOT KAPOLDA JATENG DAN DIRRESKRIMUM, BONGKAR DUGAAN REPRESI APARAT DI PONPES HAMALATUL QUR’AN!

Senin, 2 November 2026 - 00:05 WIB

KABID PPPD KEPMI BONE SOROTI FENOMENA KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL: DINILAI MERUSAK RUANG EDUKASI DAN MEMENGARUHI POLA PIKIR GENERASI MUDA

Berita Terbaru