Seragam Seharusnya Melambangkan Perlindungan.

- Jurnalis

Selasa, 24 Februari 2026 - 21:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

anatomikata.co.id, Makassar – Seragam adalah simbol kepercayaan publik, tanda bahwa negara hadir untuk menjaga keselamatan warganya. Namun pada hari ini, ketika kekuasaan yang melekat pada seragam itu digunakan secara berlebihan hingga merenggut nyawa, yang runtuh bukan hanya satu kehidupan melainkan juga kepercayaan masyarakat.

Kasus kekerasan oleh aparat bukan sekadar persoalan individu yang “khilaf”. Ia menyentuh persoalan sistem. bagaimana mekanisme pengawasan dijalankan, bagaimana budaya institusi dibentuk, dan sejauh mana hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Ketika aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru melanggar hukum, luka sosial yang tercipta jauh lebih dalam.

Baca Juga :  Kerugian Negara capai Rp.805.043.611! AMPSS Soroti Kinerja Kadis PU Makassar dan Kejaksaan

Masyarakat tidak menuntut kesempurnaan. Mereka menuntut keadilan. Transparansi dalam penyelidikan, keterbukaan informasi, serta proses hukum yang adil adalah pondasi untuk memulihkan kepercayaan. Tanpa itu, setiap peristiwa kekerasan akan menjadi bara dalam ingatan kolektif.

Baca Juga :  Ucapan Selamat Hari Guru Dari Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar

Kekuasaan tanpa kontrol adalah bahaya. Dalam negara hukum, setiap tindakan termasuk oleh aparat harus dapat dipertanggungjawabkan. Reformasi internal, pendidikan etika, serta pengawasan independen bukanlah ancaman bagi institusi, melainkan cara untuk memperkuatnya.

Karena pada akhirnya, negara yang kuat bukanlah negara yang ditakuti rakyatnya, tetapi negara yang dipercaya rakyatnya.

Berita Terkait

Ketua gerak misi, akat bicara atas dugaan ketelibatan oknum polri yang menerima setoran jaringan narkoba
Aksi Unjuk Rasa di Kejaksaan Agung RI: Desak Pemecatan dan Penangkapan Dua Mantan Kajari Jeneponto Serta Tuntaskan Kasus Korupsi Pupuk Subsidi.
Kabid Hukum dan HAM PB HPMT Soroti Menu MBG di Sejumlah SPPG Jeneponto, Minta Evaluasi Menyeluruh
Aktivis Lingkungan Disomasi Usai Aksi Demonstrasi, Diduga Ada Upaya Pembungkaman Suara Rakyat
Ketua Umum PB HPMT Hadiri Forum Konsultasi Publik RKPD Jeneponto 2027, Dorong Beasiswa Kedaerahan untuk Pembangunan SDM
Noyu Eat And Drink Diduga Kebal Aturan, SE Nomor 11 Tahun 2026 Diabaikan ‼️
Menteri Agama Nasaruddin Umar Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 19 Februari 2026
Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan Sabbang–Tallang, Gerak Indonesia Tantang Prabowo Subianto Tindak Kadernya‼️

Berita Terkait

Selasa, 24 Februari 2026 - 21:55 WIB

Seragam Seharusnya Melambangkan Perlindungan.

Selasa, 24 Februari 2026 - 21:34 WIB

Ketua gerak misi, akat bicara atas dugaan ketelibatan oknum polri yang menerima setoran jaringan narkoba

Selasa, 24 Februari 2026 - 19:31 WIB

Aksi Unjuk Rasa di Kejaksaan Agung RI: Desak Pemecatan dan Penangkapan Dua Mantan Kajari Jeneponto Serta Tuntaskan Kasus Korupsi Pupuk Subsidi.

Selasa, 24 Februari 2026 - 18:50 WIB

Kabid Hukum dan HAM PB HPMT Soroti Menu MBG di Sejumlah SPPG Jeneponto, Minta Evaluasi Menyeluruh

Jumat, 20 Februari 2026 - 15:07 WIB

Aktivis Lingkungan Disomasi Usai Aksi Demonstrasi, Diduga Ada Upaya Pembungkaman Suara Rakyat

Berita Terbaru

Daerah

Seragam Seharusnya Melambangkan Perlindungan.

Selasa, 24 Feb 2026 - 21:55 WIB