Makassar, 3 Agustus 2026 Bem Hukum Umi menyatakan menolak kedatangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam agenda kunjungan kerja di Kota Makassar.
Penolakan ini bukanlah ekspresi kebencian terhadap individu. Ia merupakan penolakan terhadap cara kekuasaan dijalankan ketika kehadiran pejabat lebih banyak menghadirkan simbol daripada pertanggungjawaban, lebih sering menampilkan seremoni daripada kesediaan mendengar suara rakyat.
Demokrasi tidak mati hanya ketika pemilu ditiadakan. Demokrasi mulai kehilangan rohnya ketika institusi negara berhenti membuka ruang koreksi, ketika kritik diperlakukan sebagai ancaman, dan ketika kebijakan publik lahir lebih dekat dengan kepentingan elite daripada kebutuhan warga negara.
Negara memperoleh kewenangan dari rakyat, tetapi memperoleh legitimasi hanya melalui keadilan. Kekuasaan yang tidak disertai akuntabilitas hanyalah otoritas yang dipertahankan oleh prosedur, bukan oleh kepercayaan. Sebab itu, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak cukup dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi, proyek pembangunan, atau stabilitas politik, melainkan dari sejauh mana rakyat merasa dilibatkan, dilindungi, dan diperlakukan sebagai subjek demokrasi.
Kami mencermati bahwa berbagai kebijakan strategis dalam bidang ekonomi, investasi, pangan, dan legislasi telah memunculkan kritik luas dari masyarakat sipil. Perdebatan mengenai proses pembentukan regulasi, kualitas partisipasi publik, perlindungan terhadap kelompok rentan, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga efektivitas fungsi pengawasan parlemen menunjukkan bahwa terdapat persoalan mendasar dalam relasi antara negara dan rakyat.
Bagi kami, persoalan terbesar bukan semata-mata salah atau benarnya sebuah kebijakan, melainkan kecenderungan bahwa kekuasaan semakin terpusat sementara ruang partisipasi publik terasa semakin sempit. Di titik inilah demokrasi berubah dari ruang dialog menjadi ruang legitimasi bagi keputusan yang telah ditentukan sebelumnya.
Sebagaimana semangat pemikiran yang mengingatkan bahwa setiap konsentrasi kekuasaan harus terus diawasi, kami meyakini bahwa negara tidak boleh ditempatkan sebagai entitas yang kebal terhadap kritik. Kekuasaan yang tidak dikoreksi akan selalu memiliki kecenderungan untuk memperluas dirinya sendiri. Oleh karena itu, mahasiswa hadir bukan sebagai oposisi permanen terhadap negara, melainkan sebagai penjaga agar negara tidak melupakan tujuan keberadaannya: melayani rakyat.
Airlangga Hartarto memegang peranan penting dalam koordinasi kebijakan ekonomi nasional yang terus menjadi bahan evaluasi publik. Zulkifli Hasan memikul tanggung jawab besar terhadap tata kelola pangan nasional yang masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk stabilitas harga dan perlindungan petani. Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad, sebagai pimpinan DPR RI, memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan fungsi pengawasan, legislasi, dan representasi rakyat berjalan secara terbuka, kritis, dan independen.
Oleh karena itu, kami menyatakan:
* Menolak kunjungan yang hanya bersifat seremonial tanpa ruang dialog publik yang terbuka dan bermakna.
* Mendesak pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan ekonomi dan pangan yang masih menjadi sumber kritik masyarakat.
* Mendesak DPR RI mengembalikan fungsi pengawasan sebagai instrumen kontrol terhadap kekuasaan, bukan sekadar pelengkap proses pemerintahan.
* Menegaskan bahwa kritik mahasiswa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan dijamin oleh konstitusi, bukan tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai ancaman terhadap negara.
Kami percaya bahwa bangsa ini tidak kekurangan gedung megah, panggung seremoni, ataupun pidato-pidato optimistis. Yang masih kurang adalah keberanian politik untuk mendengar suara yang tidak selalu menyenangkan bagi penguasa.
Apabila negara memilih menjauh dari rakyat, maka kampus tidak boleh menjauh dari nurani. Sebab sejarah berulang kali mengajarkan bahwa kemunduran demokrasi bukan dimulai oleh kritik yang terlalu keras, melainkan oleh kekuasaan yang terlalu lama tidak mau dikritik.
Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Indonesia!
Salam Perjuangan.
