anatomimata.co.id,makassar-Kota Makassar kembali lumpuh dalam antrean panjang kendaraan yang mengular di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Ironisnya, krisis bahan bakar ini bukan lagi sekadar persoalan kuota distribusi, melainkan mencerminkan runtuhnya integritas pengawasan di lapangan.
Di tengah penderitaan masyarakat yang harus menghabiskan waktu berjam-jam demi mendapatkan hak atas BBM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulawesi Selatan justru memilih bungkam dan tidur dalam balutan birokrasi yang mandul.
Husnul Mubarak, Ketua Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) Kota Makassar, secara tegas mengecam keras lambannya respons instansi terkait. Menurutnya, carut-marut di tingkat hilir ini merupakan akumulasi nyata dari dugaan pembiaran dan kelalaian akut Disperindag Sulsel dalam menjalankan fungsi pengawasan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (tera dan tera ulang).
*”Ketika tera dan tera ulang diabaikan, maka pintu perampokan legal terhadap hak-hak konsumen di SPBU terbuka lebar. Negara hadir bukan untuk membiarkan rakyatnya diperas oleh ketidakpastian takaran dan antrean yang tak berkesudahan,”* tegas Husnul dengan nada geram.
Kelalaian ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk kejahatan sistemik terhadap hak-hak publik. Alat ukur di SPBU yang luput dari kalibrasi berkala berpotensi besar merugikan masyarakat secara masif—mulai dari takaran yang tidak sesuai hingga celah praktik spekulasi mafia BBM bersubsidi.
Disperindag Sulsel yang diamanahkan untuk mengawal perlindungan konsumen justru memperlihatkan wajah birokrasi yang apatis, lamban, dan tidak memiliki kepekaan sosial terhadap jeritan warga Kota Makassar.
Sapma PP Kota Makassar mendesak Gubernur Sulawesi Selatan untuk segera mengevaluasi total dan mencopot pejabat di Disperindag Sulsel yang terbukti lalai menjalankan fungsi pengawasan tera. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata berupa audit terbuka dan penertiban langsung ke seluruh SPBU, Sapma PP siap memobilisasi gelombang aksi massa turun ke jalan untuk menduduki kantor dinas terkait. Jangan sampai kesabaran masyarakat diprovokasi oleh ketidakbecusan aparat penegak aturan dalam menjaga keadilan energi di tanah Makassar.
