anatomikata.co.id, MAKASSAR— Pengungkapan jaringan penipuan daring asal Kabupaten Sidrap oleh Polda Jawa Barat memantik sorotan terhadap kinerja Polda Sulawesi Selatan. Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi HMI Cabang Makassar, Fahmi Sofyan Syahrir, mendesak Polda Sulsel tidak tinggal diam dan segera mengevaluasi kinerja Subdit Siber dalam menangani kejahatan berbasis digital.
Fahmi menilai pengungkapan jaringan penipuan daring yang beroperasi lintas daerah seharusnya menjadi alarm serius bagi aparat penegak hukum di Sulawesi Selatan. Terlebih, jaringan tersebut diketahui memiliki keterkaitan dengan wilayah yang menjadi yurisdiksi Polda Sulsel.
Menurutnya, kejahatan berbasis digital tidak dapat lagi dipandang sebagai tindak pidana konvensional. Modus yang semakin terorganisir, lintas wilayah, serta kecepatan perpindahan dana menuntut aparat bekerja lebih responsif, terukur, dan berbasis teknologi.
“SOBIS atau penipuan online lintas daerah adalah kejahatan serius di era digital. Jangan sampai perkembangan teknologi jauh lebih cepat daripada respons aparat penegak hukum. Kami mempertanyakan sejauh mana efektivitas Subdit Siber Polda Sulsel dalam menangani perkara-perkara penipuan online yang merugikan masyarakat,” tegas Fahmi.
Ia juga menyoroti pengalaman masyarakat yang menjadi korban penipuan daring. Menurut Fahmi, korban kerap berhadapan dengan proses yang panjang ketika hendak melakukan pemblokiran rekening maupun menempuh upaya hukum, sementara dana hasil kejahatan dapat berpindah dengan sangat cepat.
“Ketika korban sudah mengetahui rekening tujuan dan menyerahkan informasi transaksi kepada aparat, respons penanganan seharusnya tidak boleh berjalan lambat. Dalam kejahatan digital, keterlambatan dapat berarti hilangnya jejak dan berpindahnya aset hasil kejahatan,” ujarnya.
Sorotan HMI Cabang Makassar tersebut menguat setelah Polda Jawa Barat mengungkap jaringan penipuan daring yang disebut melibatkan sejumlah warga asal Sidrap. Sebanyak 12 orang diamankan dalam pengungkapan jaringan yang dikenal dengan nama “Pancasona Family”.
Fahmi mengapresiasi langkah Polda Jawa Barat dalam membongkar jaringan tersebut. Namun, ia menilai fakta bahwa jaringan tersebut memiliki keterkaitan dengan wilayah Sulawesi Selatan semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi Polda Sulsel.
“Apa yang dilakukan Polda Jawa Barat tentu patut diapresiasi. Tetapi pada saat yang sama, ini harus menjadi tamparan evaluatif bagi Polda Sulsel. Jangan sampai jaringan kejahatan yang beroperasi atau memiliki keterkaitan dengan wilayah Sulawesi Selatan justru lebih dahulu dibongkar oleh kepolisian dari luar daerah,” katanya.
Menurut Fahmi, persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada keberhasilan penangkapan sejumlah pelaku. Aparat juga perlu menelusuri struktur jaringan, aliran dana, pola operasional, serta kemungkinan adanya pihak lain yang turut membantu atau melindungi aktivitas kejahatan tersebut.
“Kami mendesak Kapolda Sulsel mengevaluasi secara serius kinerja Subdit Siber. Penegakan hukum tidak boleh hanya terlihat ketika kasus sudah menjadi perhatian publik. Negara harus hadir sejak laporan masyarakat diterima dan memastikan korban mendapatkan kepastian hukum,” tegasnya.
Fahmi juga menyinggung adanya informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum tertentu yang disebut-sebut membekingi jaringan penipuan daring. Ia meminta aparat tidak menutup mata apabila informasi tersebut memiliki dasar.
“Kalau benar ada dugaan setoran atau keterlibatan oknum yang membekingi jaringan SOBIS, maka jangan ada kompromi. Telusuri, ungkap, dan proses secara hukum apabila ditemukan bukti. Jangan sampai ada aparat yang justru menjadi pelindung bagi pelaku kejahatan,” tegas Fahmi.
Ia menambahkan, HMI Cabang Makassar akan melakukan konsolidasi dan mengambil langkah lebih lanjut untuk mengawal persoalan tersebut.
“Kami akan segera melakukan konsolidasi untuk merespons persoalan ini. Polda Sulsel harus berbenah. Tidak boleh ada ruang aman bagi pelaku kejahatan digital, dan tidak boleh ada ruang kompromi bagi siapa pun yang terbukti melindungi kejahatan. Kami ingin memastikan penegakan hukum berjalan transparan, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tutup Fahmi Sofyan Syahrir, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi HMI Cabang Makassar.
