JENEPONTO — Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (PB HPMT) secara resmi melayangkan kecaman keras terhadap korporasi dan instansi sektor kelistrikan yang beroperasi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Keberadaan proyek-proyek energi skala besar dinilai gagal memberikan timbal balik yang adil, terutama bagi masa depan dunia pendidikan tinggi lokal.
Kabupaten Jeneponto selama ini telah menjelma menjadi salah satu lumbung dan penyangga energi nasional yang strategis melalui operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Punagaya, infrastruktur PT PLN (Persero), hingga Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Jeneponto.
Ironisnya, di tengah pasokan listrik megawatt yang menerangi berbagai wilayah luar, kondisi pendidikan dan nasib mahasiswa asal Jeneponto justru sangat memprihatinkan. Ratusan mahasiswa di Butta Turatea kerap terancam putus kuliah akibat himpitan ekonomi dan minimnya alokasi beasiswa pendidikan tinggi. Korporasi raksasa energi yang mengeruk keuntungan di tanah Jeneponto dinilai tutup mata dan abai terhadap investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia (SDM) lokal.
Ketua Umum PB HPMT, Fahri Nurhidayat, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat daerahnya hanya dijadikan tempat pengerukan kekayaan tanpa ada keberpihakan nyata terhadap kesejahteraan mahasiswa dan dunia pendidikan.
“Jeneponto tidak boleh hanya dijadikan lumbung listrik nasional yang mengenyangkan pihak luar, sementara rakyat kami tetap hidup dalam bayang-bayang kesenjangan. Jika kehadiran PLTU, PLN, dan PLTB tidak memberikan efek kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat Turatea, maka kehadiran mereka patut dipertanyakan ulang. Kami memberikan waktu kepada pihak-pihak terkait untuk segera duduk bersama dan mengevaluasi komitmen mereka terhadap Kabupaten Jeneponto,” tegas Fahri Nurhidayat dalam keterangan resminya, Jumat (25/9/2026).
Fahri menyoroti bahwa dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan listrik tersebut tidak pernah transparan dan jarang sekali menyentuh sektor krusial seperti kuota beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu serta pengembangan kapasitas pemuda Jeneponto.
Oleh karena itu, PB HPMT mendesak pihak manajemen PLTU, PLN, dan PLTB serta pemerintah daerah untuk segera menjawab empat tuntutan krusial berikut:
1. Alokasi Beasiswa Mahasiswa Turatea: Menuntut komitmen nyata berupa program beasiswa pendidikan tinggi yang berkelanjutan bagi mahasiswa Jeneponto dari dana CSR perusahaan energi.
2. Transparansi Kontribusi PAD: Membuka data sejauh mana pendapatan asli daerah terdongkrak untuk mendukung fasilitas pendidikan dan peningkatan kualitas SDM lokal.
3. Afirmasi Pekerja Lokal: Menuntut kejelasan kuota dan proporsi penyerapan tenaga kerja putra-putri daerah Turatea di berbagai level jabatan strategis perusahaan.
4. Tanggung Jawab Lingkungan: Menuntut transparansi dokumen AMDAL serta langkah preventif terhadap potensi pencemaran yang merugikan sektor pertanian dan nelayan warga sekitar.
PB HPMT memberikan ultimatum tegas kepada pihak-pihak terkait untuk segera merespons tuntutan ini. Jika seruan dialog dan evaluasi ini diabaikan, Fahri memastikan bahwa pihaknya akan segera mengonsolidasikan gelombang aksi massa untuk turun ke jalan menuntut keadilan bagi rakyat dan mahasiswa Jeneponto.
