DUGAAN PENGATURAN PEMBELANJAAN BUKU SEKOLAH TAHUN 2027 DI GOWA DISOROT, OKNUM KABID DAN KETUA MKKS DIDUGA INTERVENSI PENYEDIA INSPEKTORAT, BPK, KEJAKSAAN, DAN POLDA SULSEL DIMINTA TURUN TANGAN MELAKUKAN PENGAWASAN

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 14:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GOWA, SULAWESI SELATAN – Dugaan praktik pengaturan pembelanjaan buku untuk satuan pendidikan di Kabupaten Gowa menjelang tahun anggaran 2027 mulai menjadi sorotan.

Sejumlah dugaan serius mencuat, mulai dari intervensi terhadap sekolah dalam menentukan penyedia buku hingga dugaan adanya pungutan terhadap penerbit atau penyedia buku oleh oknum di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.

Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa sejumlah penyedia maupun penerbit buku diduga dimintai sejumlah uang oleh oknum yang disebut-sebut melibatkan pejabat kepala bidang (Kabid) dan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Apabila dugaan tersebut benar, praktik demikian bukan sekadar persoalan tata kelola pengadaan, melainkan berpotensi mencederai prinsip transparansi, persaingan usaha yang sehat, serta integritas pengelolaan anggaran pendidikan.

Persoalan semakin serius ketika muncul dugaan adanya rekomendasi terhadap buku-buku yang belum memenuhi persyaratan penilaian sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan.

Baca Juga :  Tiga kandidat akan bertarung, Nahkoda selanjutnya HMI Cabang Gowa Raya Periode 2026-2027

Salah satu penerbit yang disebut dalam informasi tersebut adalah Erl yang dimana Karyawannya Meruapakan Anak dari Pengurus MKKS SMP Gowa, Terdapat dugaan bahwa buku dari penerbit tersebut tetap memperoleh rekomendasi untuk dibelanjakan oleh sekolah meskipun disebut-sebut belum lulus penilaian atau belum memenuhi persyaratan SIBI.

Jika benar terjadi, kondisi ini patut dipertanyakan. Atas dasar apa rekomendasi diberikan? Apakah seluruh buku yang diarahkan untuk dibeli sekolah telah melalui proses verifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku?

Jangan sampai kewenangan pejabat justru digunakan untuk mengarahkan pembelanjaan kepada produk atau penerbit tertentu, sementara sekolah kehilangan independensi dalam menentukan kebutuhan bahan ajar yang sesuai dengan aturan.

APARAT PENGAWAS DIMINTA TIDAK TUTUP MATA

Baca Juga :  Marak Beroperasi Tanpa Izin, Tambang Ilegal di Takalar Resmi Dilaporkan ke Polda Sulsel oleh LPM

Atas munculnya berbagai dugaan tersebut, Inspektorat Kabupaten Gowa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, serta ya Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan diminta melakukan pengawasan dan penelusuran secara objektif.

Pengawasan ini penting agar anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, bukan menjadi ruang bagi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Pendidikan bukan ladang bisnis bagi oknum yang memiliki kewenangan. Sekolah harus diberikan kebebasan menentukan kebutuhan pembelanjaannya berdasarkan aturan, kualitas, dan kebutuhan pembelajaran, bukan karena tekanan atau arahan yang tidak semestinya.

Publik menunggu keberanian aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan untuk menelusuri dugaan ini secara transparan.

Jika tidak ada pelanggaran, buktikan melalui pemeriksaan. Namun jika ditemukan penyimpangan, proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berita Terkait

BAKORNAS LKBHMI PB HMI PERSOALKAN PENGUSULAN DASCO SEBAGAI WAKIL PRESIDEN: TUNTUT UJI PUBLIK, AKUNTABILITAS POLITIK, DAN PENGUSUTAN TUNTAS PENYADAPAN ILEGAL!
TEOLOGI DAN HUMANISME: MENGINTEGRASIKAN NILAI KETUHANAN DENGAN PERJUANGAN KEMANUSIAAN
Momentum Hari Pahlawan, Forum Poros Pemuda Sampaikan Empat Isu Strategis kepada Bupati Berau
Heboh Video Asusila Diduga Oknum Beratribut Kejaksaan, Publik Desak Klarifikasi Resmi
ALIANSI BONE BERSATU GELAR AKSI DI POLRES BONE, DESAK PENINDAKAN OKNUM APH DIDUGA SALAHGUNAKAN KEWENANGAN DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA
JAS Bongkar Rekam Jejak PT Karya Pembangunan Rezki: Delapan Paket Proyek Kemenhub Lebih dari Rp500 Miliar, Mantan Direktur Pernah Masuk DPO Kasus Korupsi
MANAJEMEN RSI FAISAL DINILAI INGKARI JANJI, ALIANSI MAHASISWA DAN PEMUDA WIJA TO BONE SIAP KEMBALI GELAR AKSI UNJUK RASA
SERAGAM BUKAN TAMENG KEKEBALAN HUKUM! LKBHMI PB HMI: COPOT KAPOLDA JATENG DAN DIRRESKRIMUM, BONGKAR DUGAAN REPRESI APARAT DI PONPES HAMALATUL QUR’AN!

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 14:12 WIB

DUGAAN PENGATURAN PEMBELANJAAN BUKU SEKOLAH TAHUN 2027 DI GOWA DISOROT, OKNUM KABID DAN KETUA MKKS DIDUGA INTERVENSI PENYEDIA INSPEKTORAT, BPK, KEJAKSAAN, DAN POLDA SULSEL DIMINTA TURUN TANGAN MELAKUKAN PENGAWASAN

Senin, 16 November 2026 - 21:22 WIB

BAKORNAS LKBHMI PB HMI PERSOALKAN PENGUSULAN DASCO SEBAGAI WAKIL PRESIDEN: TUNTUT UJI PUBLIK, AKUNTABILITAS POLITIK, DAN PENGUSUTAN TUNTAS PENYADAPAN ILEGAL!

Minggu, 15 November 2026 - 17:20 WIB

TEOLOGI DAN HUMANISME: MENGINTEGRASIKAN NILAI KETUHANAN DENGAN PERJUANGAN KEMANUSIAAN

Selasa, 10 November 2026 - 16:34 WIB

Momentum Hari Pahlawan, Forum Poros Pemuda Sampaikan Empat Isu Strategis kepada Bupati Berau

Senin, 9 November 2026 - 14:51 WIB

Heboh Video Asusila Diduga Oknum Beratribut Kejaksaan, Publik Desak Klarifikasi Resmi

Berita Terbaru