GOWA, SULAWESI SELATAN – Dugaan praktik pengaturan pembelanjaan buku untuk satuan pendidikan di Kabupaten Gowa menjelang tahun anggaran 2027 mulai menjadi sorotan.
Sejumlah dugaan serius mencuat, mulai dari intervensi terhadap sekolah dalam menentukan penyedia buku hingga dugaan adanya pungutan terhadap penerbit atau penyedia buku oleh oknum di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa sejumlah penyedia maupun penerbit buku diduga dimintai sejumlah uang oleh oknum yang disebut-sebut melibatkan pejabat kepala bidang (Kabid) dan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
Apabila dugaan tersebut benar, praktik demikian bukan sekadar persoalan tata kelola pengadaan, melainkan berpotensi mencederai prinsip transparansi, persaingan usaha yang sehat, serta integritas pengelolaan anggaran pendidikan.
Persoalan semakin serius ketika muncul dugaan adanya rekomendasi terhadap buku-buku yang belum memenuhi persyaratan penilaian sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan.
Salah satu penerbit yang disebut dalam informasi tersebut adalah Erl yang dimana Karyawannya Meruapakan Anak dari Pengurus MKKS SMP Gowa, Terdapat dugaan bahwa buku dari penerbit tersebut tetap memperoleh rekomendasi untuk dibelanjakan oleh sekolah meskipun disebut-sebut belum lulus penilaian atau belum memenuhi persyaratan SIBI.
Jika benar terjadi, kondisi ini patut dipertanyakan. Atas dasar apa rekomendasi diberikan? Apakah seluruh buku yang diarahkan untuk dibeli sekolah telah melalui proses verifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku?
Jangan sampai kewenangan pejabat justru digunakan untuk mengarahkan pembelanjaan kepada produk atau penerbit tertentu, sementara sekolah kehilangan independensi dalam menentukan kebutuhan bahan ajar yang sesuai dengan aturan.
APARAT PENGAWAS DIMINTA TIDAK TUTUP MATA
Atas munculnya berbagai dugaan tersebut, Inspektorat Kabupaten Gowa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, serta ya Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan diminta melakukan pengawasan dan penelusuran secara objektif.
Pengawasan ini penting agar anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, bukan menjadi ruang bagi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Pendidikan bukan ladang bisnis bagi oknum yang memiliki kewenangan. Sekolah harus diberikan kebebasan menentukan kebutuhan pembelanjaannya berdasarkan aturan, kualitas, dan kebutuhan pembelajaran, bukan karena tekanan atau arahan yang tidak semestinya.
Publik menunggu keberanian aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan untuk menelusuri dugaan ini secara transparan.
Jika tidak ada pelanggaran, buktikan melalui pemeriksaan. Namun jika ditemukan penyimpangan, proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.









