Makassar, 2 Mei 2025 – Aksi damai yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar di Jalan Botolempangan, tepat di depan sekretariat HMI, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Buruh Internasional (May Day), berujung pada perlakuan intimidatif dari aparat Polrestabes Makassar.
Aksi ini dimulai dengan orasi, pembacaan tuntutan, dan yang menarik perhatian publik adalah hadirnya “Lapak Baca” yang diselenggarakan oleh Direktur Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Makassar, Muhammad Baqir Hakim, sebagai bentuk edukasi publik dan simbol perlawanan terhadap kebodohan struktural. Namun bukannya diapresiasi, aksi edukatif ini justru disambut dengan pengawalan ketat dan intimidasi verbal.
Dalam salah satu momen, Kapolrestabes Makassar menyatakan secara langsung bahwa HMI harus tunduk dan mengikuti arahan polisi, “Kamu HMI atau Anarko?, kalau HMI itu nurut sama saya” Pernyataan ini langsung memicu protes dari massa aksi, karena dianggap melecehkan independensi organisasi mahasiswa tertua di Indonesia tersebut.
Pertanyaan yang membandingkan HMI atau kelompok Anarko dianggap sebagai bentuk upaya delegitimasi terhadap gerakan intelektual mahasiswa.
“Kami bukan anarko, kami adalah organisasi resmi yang sudah lama mengabdi untuk bangsa. Pertanyaan ini sepertinya menuduh kami sebagai kelompon anarko, ini adalah bentuk stigmatisasi yang sangat tidak berkelas dan mencerminkan krisis pemahaman aparat terhadap demokrasi,” tegas Baqir.
HMI Cabang Makassar menyayangkan respons aparat yang justru menciptakan ketegangan, alih-alih menjadi pengayom, Tak lama kemudian 3 kendaraan Jatanras datang dan mengintimidasi dengan merampas HP kader HMI yang sempat merekam kejadian tersebut. Pernyataan sepihak aparat yang meminta mahasiswa “tunduk” juga dianggap sebagai cerminan watak otoriter yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan semangat reformasi.
“Jika aparat tidak mampu memahami nilai-nilai demokrasi dan etika konstitusional, mungkin sudah waktunya mereka kembali belajar di Sekolah Polisi untuk mengambil ulang mata kuliah Pengantar Ilmu Negara,” tegas pernyataan resmi HMI.
Aksi ini sendiri membawa berbagai isu penting, di antaranya:
• Penolakan sistem kerja kontrak dan upah murah,
• Kritik terhadap komersialisasi pendidikan tinggi,
• Wujudkan pendidikan gratis,
• Serta ajakan untuk memperkuat budaya literasi melalui aksi nyata seperti lapak baca.
HMI Cabang Makassar menyatakan akan terus melakukan advokasi dan membangun gerakan kritis yang cerdas. Mereka juga akan mempertimbangkan untuk melaporkan tindakan aparat yang melanggar etika profesi ke Komnas HAM dan Divisi Propam Polri jika tidak ada klarifikasi atau permintaan maaf resmi.
“Kami tidak anti-polisi. Tapi kami akan berdiri melawan siapa pun yang mencoba membungkam suara rakyat dan memandulkan daya pikir mahasiswa,” tutup Baqir dengan tegas.
Jika tidak ada permintaan maaf dalam waktu 24 jam, kami akan melakukan aksi lanjutan dengan gelombang massa yang lebih besar. Ini bukan hanya soal harga diri organisasi, tapi soal martabat konstitusi dan hak sipil yang diinjak-injak,” tutup Alwi Agus Kabid PTKP.
HMI Cabang Makassar menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal demokrasi dan tidak akan tunduk terhadap tekanan kekuasaan mana pun. Mereka juga mempertimbangkan langkah hukum dan pelaporan ke Komnas HAM serta Propam Polri atas insiden ini.
