Anatomikata.co.id, Makassar – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat Universitas Muslim Indonesia, Qemal Habib Adi, angkat bicara terkait penanganan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam konflik yang terjadi saat peringatan April Makassar Berdarah pada April 2026 di Makassar.
Menurut Qemal, peristiwa tersebut tidak bisa sekadar dilihat sebagai benturan spontan di lapangan. Ia menilai ada persoalan dalam cara aparat mengelola situasi sejak awal, terutama ketika potensi konflik sebenarnya sudah terlihat.
“Eskalasinya itu terjadi bertahap, tapi tidak diantisipasi dengan baik. Di situ kami melihat ada kelemahan dalam pengelolaan pengamanan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (25/4/2026).
Ia menegaskan, tindakan penyerangan terhadap mahasiswa serta pengrusakan fasilitas kampus dan kendaraan pribadi merupakan pelanggaran hukum yang seharusnya ditangani secara cepat dan berimbang. Namun, yang terjadi di lapangan justru menimbulkan tanda tanya.
“Kalau dilihat, respons aparat terhadap situasi ini tidak seimbang. Ketika satu pihak cepat ditindak, sementara pihak lain yang mengalami kerugian tidak mendapatkan perlindungan yang sama, wajar kalau publik mulai mempertanyakan,” katanya.
Qemal juga menyoroti proses pengamanan yang dilakukan aparat. Ia menyebut ada mahasiswa yang tidak terlibat langsung dalam aksi demonstrasi justru ikut diamankan. Di sisi lain, belum terlihat adanya tindakan serupa terhadap pihak lain yang diduga terlibat dalam penyerangan.
“Ini yang jadi pertanyaan besar. Ada mahasiswa yang tidak ikut aksi tapi diamankan, sementara belum ada kejelasan soal penindakan terhadap pihak lain yang diduga melakukan kekerasan,” ujarnya.
Ia menambahkan, di lapangan juga muncul dugaan bahwa aparat menyaksikan langsung sejumlah tindakan kekerasan, termasuk penggunaan alat berbahaya seperti busur. Namun, menurutnya, tidak terlihat adanya langkah tegas terhadap pelaku.
“Kalau memang ada tindakan kekerasan yang terjadi di depan aparat, seharusnya ada tindakan cepat. Kalau tidak, wajar kalau kemudian muncul anggapan adanya pembiaran,” kata Qemal.
Lebih jauh, ia menilai konflik antara mahasiswa dan pengemudi ojek online tidak terjadi begitu saja, melainkan berkembang karena situasi yang tidak terkendali.
“Negara itu harus hadir mencegah konflik, bukan menunggu sampai situasi memanas. Ketika sudah terjadi benturan seperti ini, berarti ada yang tidak berjalan dengan baik dalam pengendalian situasi,” ujarnya.
Atas kejadian tersebut, HMI Koordinator Komisariat Universitas Muslim Indonesia mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pelaku penyerangan dan pengrusakan, serta memastikan penegakan hukum berjalan adil tanpa tebang pilih. Mereka juga meminta penjelasan terbuka terkait prosedur pengamanan yang dilakukan saat kejadian berlangsung.
Selain itu, HMI mendorong adanya investigasi independen agar penanganan kasus ini bisa lebih transparan dan akuntabel.
“Ini bukan cuma soal satu kejadian. Ini soal kepercayaan publik. Kalau tidak dijelaskan dengan terbuka, yang hilang bukan cuma keadilan, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap hukum,” tutupnya.
