Kabid Hukum dan HAM PB HPMT Soroti Menu MBG di Sejumlah SPPG Jeneponto, Minta Evaluasi Menyeluruh

- Jurnalis

Selasa, 24 Februari 2026 - 18:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

anatomikata.co.id, Jeneponto – Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (PB HPMT) melalui Kepala Bidang Hukum dan HAM, Asrianto Indar Jaya, angkat bicara terkait pelaksanaan Menu Makan Bergizi (MBG) di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jeneponto.

Beberapa titik yang menjadi sorotan di antaranya SPPG Binamu, Rumbia, kelara, Tamalatea, Bangkala, Bontoramba, dan beberapa SPPG yang hari ini menjadi sorotan.PB HPMT menilai perlu adanya evaluasi serius terhadap kualitas, variasi, dan kesesuaian menu yang disajikan, baik untuk siswa maupun kelompok penerima manfaat lainnya seperti ibu hamil dan ibu menyusui.

Asrianto Indar Jaya menegaskan bahwa program MBG tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga memiliki dimensi pencegahan stunting dan peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan menyusui sebagai kelompok rentan yang membutuhkan asupan gizi tambahan.

“Kami menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian komposisi menu dengan kebutuhan gizi berdasarkan kelompok sasaran. Untuk siswa, kebutuhan energi dan protein harus menunjang aktivitas belajar. Sementara bagi ibu hamil dan menyusui, kebutuhan zat besi, asam folat, kalsium, serta protein jauh lebih tinggi dan spesifik. Ini tidak boleh disamaratakan,” tegas Asrianto.

Baca Juga :  Kasi Propam Polres Takalar gerak cepat terima laporan warga, kasus selesai dengan damai dan suasana haru antara pihak polisi dan keluarga korban.

Menurutnya, menu bagi ibu hamil dan menyusui harus benar-benar memperhatikan standar gizi seimbang dan rekomendasi tenaga kesehatan, karena menyangkut kesehatan dua generasi sekaligus: ibu dan anak. Jika asupan tidak optimal, maka risiko anemia, kekurangan energi kronis (KEK), hingga stunting pada bayi dapat meningkat.

PB HPMT menilai bahwa persoalan ini bukan sekadar teknis distribusi makanan, melainkan menyangkut:

1. Hak Dasar atas Pemenuhan Gizi Layak
Anak, ibu hamil, dan ibu menyusui memiliki hak atas asupan gizi yang sesuai standar kesehatan.

2. Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Publik
Setiap rupiah yang dialokasikan untuk program MBG harus benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan penerima manfaat.

Baca Juga :  Ketua PK KNPI Ujung Pandang Dukung Relokasi PKL demi Penataan Kota Makassar yang Berkeadilan

3. Upaya Pencegahan Stunting dan Peningkatan SDM Daerah
Gizi ibu hamil dan menyusui adalah fondasi lahirnya generasi yang sehat dan berkualitas di Jeneponto.

4. Pentingnya Evaluasi dan Pengawasan Berkala
Harus ada pelibatan tenaga ahli gizi, dinas kesehatan, serta mekanisme kontrol yang transparan dalam setiap SPPG.

PB HPMT mendesak pemerintah daerah dan pihak pelaksana untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di seluruh SPPG di Kabupaten Jeneponto, termasuk memastikan adanya standar menu khusus bagi ibu hamil dan menyusui yang berbasis rekomendasi medis dan kebutuhan nutrisi spesifik.

“Kami menegaskan bahwa kritik ini adalah bentuk tanggung jawab sosial. Program yang menyasar generasi dan calon generasi tidak boleh dijalankan secara seragam tanpa memperhatikan kebutuhan masing-masing kelompok. Kepentingan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tutup Asrianto Indar Jaya.

Berita Terkait

Mahasiswa KKN-T Inovasi Desa Unhas Gelar Seminar Program Kerja di Desa Sikkuale
Mahasiswa KKN-T Unhas Laksanakan Edukasi Ecoprint di SDN 43 Pinrang
RISET ADVOKASI HMI SULSEL: KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DUKUNG PARTISIPASI PUBLIK DALAM EVALUASI PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
JAM.ID Gelar Aksi Jilid II, Desak Kejati Sulsel Supervisi Dugaan Korupsi Pengadaan Alsintan di Soppeng
RISET ADVOKASI HMI SULSEL: DINKES UNGKAP KETERBATASAN PENGAWASAN MBG, TEKANKAN URGENSI STANDAR KESEHATAN MENUJU REKOMENDASI NASIONAL
KNPI Sulsel Ajak Kolaborasi KPID Perkuat Literasi Digital, Penyiaran, dan Perfilman untuk Melawan Hoaks
JAM.ID Somasi PDAM Makassar dan CV Empat Satria Perkasa, Siap Turun ke Jalan Soroti Dugaan Pelanggaran Proyek Reservoir
Dirut PT Migas Kaltara Jaya: Seluruh Persyaratan PI 10 Persen Telah Dipenuhi, Realisasi Bergantung pada Status Operasi WK Tarakan Offshore

Berita Terkait

Rabu, 29 Juli 2026 - 19:24 WIB

Mahasiswa KKN-T Inovasi Desa Unhas Gelar Seminar Program Kerja di Desa Sikkuale

Rabu, 29 Juli 2026 - 18:30 WIB

Mahasiswa KKN-T Unhas Laksanakan Edukasi Ecoprint di SDN 43 Pinrang

Selasa, 28 Juli 2026 - 20:34 WIB

RISET ADVOKASI HMI SULSEL: KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DUKUNG PARTISIPASI PUBLIK DALAM EVALUASI PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

Senin, 27 Juli 2026 - 18:46 WIB

JAM.ID Gelar Aksi Jilid II, Desak Kejati Sulsel Supervisi Dugaan Korupsi Pengadaan Alsintan di Soppeng

Senin, 27 Juli 2026 - 18:25 WIB

RISET ADVOKASI HMI SULSEL: DINKES UNGKAP KETERBATASAN PENGAWASAN MBG, TEKANKAN URGENSI STANDAR KESEHATAN MENUJU REKOMENDASI NASIONAL

Berita Terbaru