anatomikata.co.id, Palopo – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Palopo, Juan, menegaskan bahwa dorongan pembentukan Provinsi Luwu Raya harus dipahami sebagai jawaban atas ketimpangan struktural pembangunan yang selama ini dialami masyarakat di wilayah Tana Luwu.
Juan menyampaikan, berdasarkan kajian GMNI, wilayah Luwu Raya yang meliputi Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Sulawesi Selatan, terutama dari sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, dan sumber daya alam strategis lainnya. Namun, kontribusi tersebut belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan rakyat di daerah.
“Luwu Raya adalah wilayah kaya sumber daya, tetapi rakyatnya belum menikmati hasil pembangunan secara adil. Ini adalah persoalan ketimpangan struktural yang bertentangan dengan amanat keadilan sosial,” tegas Juan, Ketua DPC GMNI Palopo.
Ia menjelaskan, secara geografis dan administratif, rentang kendali pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan yang terlalu luas berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta perencanaan ekonomi yang berbasis kebutuhan lokal di Luwu Raya.
Dalam perspektif Marhaenisme, lanjut Juan, negara seharusnya hadir secara nyata untuk melindungi kepentingan rakyat kecil (marhaen) dan memastikan distribusi hasil pembangunan yang adil dan merata.
“Pembentukan Provinsi Luwu Raya bukan tuntutan emosional apalagi kepentingan elit. Ini adalah tuntutan objektif berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan historis wilayah. Negara wajib menghadirkan struktur pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat,” ujarnya.
Juan juga menyoroti kebijakan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang masih diberlakukan pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh diterapkan secara menyeluruh tanpa melihat konteks dan kesiapan daerah.
“Moratorium tidak boleh menjadi alat pembungkam aspirasi rakyat. Kajian GMNI menunjukkan bahwa Luwu Raya memiliki identitas sejarah yang kuat, basis sosial yang solid, serta potensi ekonomi yang mampu menopang pemerintahan provinsi,” lanjutnya.
Sebagai organisasi mahasiswa ideologis, GMNI Palopo, kata Juan, berkomitmen untuk mengawal perjuangan Provinsi Luwu Raya secara ilmiah, konstitusional, dan berkelanjutan, melalui kajian akademik, advokasi kebijakan, serta konsolidasi gerakan mahasiswa dan rakyat.
“Provinsi Luwu Raya adalah keniscayaan sejarah dan bagian dari agenda besar mewujudkan keadilan sosial. GMNI Palopo akan terus berdiri bersama rakyat hingga cita-cita itu terwujud,” pungkas Juan.
