anatomikata.co.id, Makassar – Pada tanggal (22/12/2025) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat Universitas Negeri Makassar menilai bahwa data kebencanaan yang telah dipublikasikan hari ini menunjukkan kondisi Sumatra berada dalam situasi krisis serius yang menuntut keputusan nasional yang cepat dan tegas.
Berdasarkan data kebencanaan yang dipublikasikan oleh lembaga resmi, banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra telah berdampak pada banyak daerah, menimbulkan korban jiwa, pengungsian massal, serta kerusakan infrastruktur publik. Namun hingga kini, pemerintah pusat belum menetapkan status Bencana Nasional.
Ketua Umum HMI Koorkom UNM, Azmi Dzulfikar Laitupa, menyampaikan bahwa ketika data telah terbuka dan dapat diakses publik, negara tidak lagi memiliki alasan untuk menunda pengambilan keputusan strategis.
“Data hari ini sudah berbicara. Ketika angka korban, wilayah terdampak, dan kerusakan terus bertambah, negara seharusnya segera meningkatkan status penanganan,” tegas Azmi.
HMI menilai bahwa secara normatif, kondisi tersebut telah memenuhi indikator bencana nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No. 21 Tahun 2008, baik dari aspek skala, dampak, maupun kompleksitas penanganan.
Jenderal Lapangan aksi, Qalam, menambahkan bahwa keterlambatan penetapan status nasional justru berpotensi memperlemah koordinasi dan efektivitas penanganan di lapangan.
“Data bukan sekadar angka, tetapi gambaran nyata penderitaan rakyat. Jika data saja diabaikan, maka negara sedang menutup mata,” ujarnya.
HMI Koordinator Komisariat UNM mendesak pemerintah pusat untuk menjadikan data kebencanaan sebagai dasar kebijakan, bukan sekadar laporan administratif. Penetapan status bencana nasional dinilai sebagai langkah mendesak untuk mempercepat penanganan darurat, pemulihan, dan perlindungan masyarakat terdampak.
HMI menegaskan akan terus mengawal isu darurat ekologis Sumatra dengan pendekatan berbasis data dan keberpihakan pada korban bencana.
