anatomikata.co.id, Makassar – Abraham Lincoln pernah berkata, demokrasi adalah “government of the people, by the people, for the people.” Kekuasaan seharusnya lahir dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan diabdikan sepenuhnya untuk rakyat. Tapi mari kita jujur bertanya: apakah itu yang sedang terjadi di Indonesia hari ini?
Andi Pangeran Nasser, Bendahara Umum HMI Badko Sulsel berpendapat bahwa Yang kita saksikan justru sebaliknya. Demokrasi dibajak, Aturan diutak-atik, Konstitusi dipelintir. Semua demi satu tujuan: melanggengkan kekuasaan. Aturan diubah dalam waktu singkat, bukan karena kebutuhan rakyat, tapi demi membuka jalan bagi sang anak kekuasaan. Rakyat tahu, publik tahu, bahkan dunia tahu—seorang wali kota muda melenggang ke kursi kekuasaan bukan karena prestasi yang panjang, tapi karena darah dan nama.
Rakyat berteriak, “Kami memilih Prabowo, bukan wakilnya!” Tapi suara itu tenggelam.
Sang ayah memberi isyarat.
Sang paman mengetuk palu.
Dan demokrasi pun jatuh ke tangan keluarga.
Inilah ironi terbesar republik ini. Demokrasi yang dulu dijanjikan kini berubah rupa. Government of the people diganti menjadi government of the uncle, by the uncle, for the Gibran. Rakyat hanya bisa menonton, pasrah, marah, dan kecewa. Harapan yang dulu menyala kini padam perlahan.
Padahal politik seharusnya menjadi ruang kebaikan bersama. Negara mestinya hadir untuk semua, bukan untuk segelintir elit dan oligarki. Kekuasaan seharusnya memberi teladan, bukan mempertontonkan akal-akalan. Tapi hari ini, yang kita lihat adalah proyek kekuasaan yang dipaksakan, disiapkan matang sejak lama, dilapisi narasi legal, dan disahkan lewat kekuasaan lembaga.
Tak heran jika kualitas demokrasi kita merosot. Economist Intelligence Unit mencatat, skor demokrasi Indonesia turun dari 6,53 menjadi 6,44 pada 2024. Ini bukan angka kosong. Ini cermin dari rusaknya proses pemilu, melemahnya fungsi pemerintahan, matinya partisipasi politik, rapuhnya budaya demokrasi, dan tergerusnya kebebasan sipil.
Sementara itu rakyat terus menjadi korban.
Tanah digusur atas nama proyek strategis.
Hutan digunduli hingga banjir berbulan-bulan.
Mafia tanah tumbuh subur. Oligarki dirawat. Dan rakyat semakin jauh dari kata sejahtera.
Sejarah Indonesia penuh luka. Soekarno tumbang, rakyat jadi korban. Soeharto jatuh, rakyat kembali menanggung beban. Reformasi lahir dengan harapan besar, demokrasi tumbuh perlahan, hingga akhirnya kekuasaan berpindah secara damai. Tapi kini, pola lama itu kembali. Kekuasaan ingin diwariskan. Aturan dijadikan alat. Negara diperlakukan seperti milik keluarga.
Ini tidak boleh dibiarkan.
Diam berarti membenarkan.
Pasrah berarti menyerah.
Oleh karena itu, Himpunan Mahasiswa Islam tidak boleh tinggal diam. Sebagai kekuatan moral dan intelektual, HMI punya tanggung jawab sejarah untuk berdiri di barisan rakyat. Demokrasi yang dirampas harus direbut kembali. Kedaulatan rakyat harus diperjuangkan.
Saya, Andi Pengeran Nasser, Bendahara Umum HMI Badko Sulawesi Selatan, mengajak seluruh kader HMI Sulsel dari seluruh cabang kabupaten dan kota untuk bersatu, turun ke jalan, dan menyuarakan perlawanan. Ini bukan soal kebencian, ini soal keberanian. Bukan soal kekuasaan, tapi soal masa depan republik.
Kita menuntut politik yang adil.
Kita menuntut negara yang hadir.
Kita menuntut demokrasi yang benar-benar milik rakyat.
Narasi ini harus terus hidup.
Perlawanan ini harus terus bergerak.
Demi Indonesia.
Demi kedaulatan rakyat.
Demi keadilan dan kebaikan bersama.
HMI Bergerak. Rakyat Melawan. Demokrasi Harus Diselamatkan.
