Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan Sabbang–Tallang, Gerak Indonesia Tantang Prabowo Subianto Tindak Kadernya‼️

- Jurnalis

Senin, 16 Februari 2026 - 23:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

anatomikata.co.id, Makassar – Pada tanggal 16 Februari 2026 Puluhan Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam Garda Revolusi Rakyat (GERAK) Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di Flyover dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Jl. A.P. Pettarani, Makassar.

Mereka membawa sejumlah tuntutan terkait penuntasan Kasus Proyek Jalan Sabbang-Tallang yang bernilai Rp. 55,6 Miliar.

“Kehadiran kami adalah untuk menyuarakan penuntasan kasus yang merugikan negara Rp.7,4 Miliar. Di antaranya ada aliran dana Rp.4 Miliar yang disebut dalam persidangan ke salah satu pihak yang telah 4 kali mangkir dari pemanggilan”, ungkap Nawir,  Ketua GERAK Indonesia.

Seperti diberitakan bahwa perkembangan kasus proyek jalan Sabbang-Tallang hingga saat ini telah ditetapkan 7 orang terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

“Dalam persidangan, terungkap fakta bahwa salah satu Wakil Ketua DPRD Sulsel saat proyek tersebut dikerjakan menerima aliran dana Rp.4 Miliar dengan 2 kali penerimaan. Pertama Rp.1,5 Miliar,  yang kedua Rp.2,5 Miliar melalui stafnya atas nama Andi Fajar Alias Undu. Namun saat ini, tidak ada kejelasan terkait statusnya selaku orang yang paling berpotensi menjadi tersangka baru dalam kasus tersebut”, tambahnya.

Baca Juga :  Tri Sulkarnain Ahmad Gelar Sosialisasi Perda Tentang Kepemudaan Kepada Warga Biringkanaya Tamalanrea

Menurut Nawir, yang merupakan Ketua Umum HMI Gowa Raya Periode 2023-2024 ini, keterlibatan semua pihak dalam kasus tersebut harus diusut tuntas tanpa pandang bulu.

“Tidak peduli bahwa yang bersangkutan adalah kader Partai Presiden, atau karena sedang duduk di kursi empuk kekuasaan sebagai wakil kepala daerah. Hukum tetap harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Jangan tebang pilih. Jangan runcing ke bawah, tetapi tumpul ke atas”.

“Jika komitmen Rezim Prabowo Subianto adalah menindak korupsi sampai ke akar-akarnya, maka kami menantang agar menindak kadernya yang disebut dalam fakta persidangan tapi selalu mangkir dari pemanggilan hingga 4 kali. Kami secara tegas menyampaikan bahwa Hukum tidak boleh berhenti karena menyentuh lingkar kekuasaan. Hukum harus berjalan tanpa memandang jabatan”, tambhnya.

Baca Juga :  Aliansi Anti Mafia Hukum Mendukung Penuh pernyataan anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar Ma’ruf Adalah Merupakan Kebenaran.

Setelah aksi di Flyover, massa aksi bergerak ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan memasang spanduk bertuliskan “USUT TUNTAS KASUS SABBANG-TALLANG, USUT SEMUA YANG DISEBUT DALAM FAKTA PERSIDANGAN”.

“Tadi kami menyerahkan pernyataan sikap resmi kami kepada petugas yang ada di Kejati. Kami menyampaikan agar disampaikan kepada Pimpinan di Kejati Sulsel. Karena dalam waktu dekat, kami akan kembali menyuarakan aspirasi yang sama, usut tuntas kasus korupsi jalan. Sabbang-Tallang”, tutup Nawir.

Berita Terkait

Ketua PK KNPI Ujung Pandang Dukung Relokasi PKL demi Penataan Kota Makassar yang Berkeadilan
“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”
HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan
Siapa Di Balik Dominasi Tender? Dugaan Skema Terstruktur di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Dicopot Lewat Flyer Saja? Ketua Terpilih PK KNPI Wajo: Ini Bukan Organisasi, Tapi Main Tunjuk Semata!
ALIANSI MAHASISWA ANTI MAFIA HUKUM DESAK TRANSPARANSI HARTA KEKAYAAN KADIS PENDIDIKAN SULSEL
PENGADUAN RESMI APK INDONESIA DITERIMA KEMENKES RI, DESAK AUDIT INVESTIGATIF DAN EVALUASI MENYELURUH RSUD SYEKH YUSUF PASCA MENINGGALNYA BAYI MUHAMMAD ATTAR
Laporkan Dugaan Pemukulan oleh Oknum Satpol PP Kota Makassar, Korban Meminta Keadilan

Berita Terkait

Selasa, 23 Juni 2026 - 21:25 WIB

Ketua PK KNPI Ujung Pandang Dukung Relokasi PKL demi Penataan Kota Makassar yang Berkeadilan

Senin, 22 Juni 2026 - 19:28 WIB

“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”

Senin, 22 Juni 2026 - 18:21 WIB

HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan

Minggu, 21 Juni 2026 - 11:58 WIB

Siapa Di Balik Dominasi Tender? Dugaan Skema Terstruktur di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Jumat, 19 Juni 2026 - 19:05 WIB

Dicopot Lewat Flyer Saja? Ketua Terpilih PK KNPI Wajo: Ini Bukan Organisasi, Tapi Main Tunjuk Semata!

Berita Terbaru