anatomikata.co.id, Makassar – Aliansi Masyarakat Ujung Tanah Bersatu menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Balai Kota Makassar sebagai bentuk penolakan tegas terhadap rencana penggusuran bangunan warga dan pelaku UMKM yang berada di Jl. Kalimantan dan Tamalabba. Aksi ini merupakan wujud perlawanan masyarakat terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil dan berpotensi merampas hak atas ruang hidup serta mata pencaharian warga.
Dalam aksinya, massa menyampaikan bahwa penggusuran tanpa dialog yang adil, tanpa solusi relokasi yang layak, serta tanpa jaminan keberlanjutan ekonomi bagi warga dan pelaku UMKM merupakan bentuk ketidakadilan struktural. UMKM di kawasan tersebut telah menjadi tulang punggung ekonomi keluarga dan berkontribusi pada perputaran ekonomi lokal. Penggusuran sepihak sama saja dengan mematikan sumber penghidupan masyarakat.
Koordinator lapangan Aliansi Masyarakat Ujung Tanah Bersatu Bung Dwiky Zul Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah kota seharusnya hadir sebagai pelindung rakyat, bukan sebagai pihak yang justru mempercepat penderitaan masyarakat dengan kebijakan represif dan tidak partisipatif. Menurutnya, pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan rakyat kecil, apalagi tanpa mekanisme musyawarah yang terbuka dan transparan.
Aksi ini juga menyoroti pentingnya penegakan prinsip keadilan sosial dalam setiap kebijakan tata ruang kota. Masyarakat menilai bahwa pembangunan yang berorientasi pada kepentingan investasi semata, tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan, hanya akan melahirkan konflik serta memperlebar jurang ketimpangan.
Aliansi Masyarakat Ujung Tanah Bersatu menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain:
Menolak segala bentuk penggusuran bangunan warga dan UMKM di Jl. Kalimantan dan Tamalabba.
Mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk menghentikan seluruh proses yang mengarah pada penggusuran sebelum adanya dialog terbuka dengan masyarakat terdampak.
Menuntut adanya kajian sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang komprehensif sebelum kebijakan apa pun dijalankan.
Mendesak pemerintah menghadirkan solusi yang manusiawi, adil, dan berpihak pada keberlangsungan hidup warga dan pelaku UMKM.
Menuntut transparansi terkait dasar hukum dan perencanaan tata ruang yang dijadikan legitimasi penggusuran.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Massa menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini hingga pemerintah benar-benar mendengar dan memenuhi tuntutan masyarakat.
