DPRD Takalar diharap panggil Dinas terkait soal pendataan masyarakat miskin

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 14 Februari 2026 - 20:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Anatomikata-Takalar, 14 Februari 2026. Pendataan masyarakat miskin jadi sorotan, DPRD Takalar diharap memanggil dinas Sosial dan Pmd Takalar serta dinas terkait lainnya agar permasalahan kesalahan data dimasyarakat terselesaikan.

Setelah menjadi sorotan pendataan masyarakat miskin yang belum selesai sampai sekarang membuat banyak masyarakat kesulitan dan banyak yang keluar dari daftar penerima bantuan serta BPJS yang tiba-tiba non aktif.

Muslim Tarru salah satu aktifis kemanusiaan ditakalar mendesak DPRD bisa ambil langkah cepat dengan membuat RDP bersama dinas sosial dan pmd takalar serta dinas-dinas terkait lainnya agar permasalahan ini cepat selesai.

” Kita sudah lihat keadaan di masyarakat, begitu banyak keluhan tentang desil ini dan begitu banyak yang mau memakai BPJS tetapi BPJS mereka nonaktif. Kasihan masyarakat yang memang pantas tetapi malah keluar dari data miskin hanya karena kesalahan pendataan. Seharusnya hal ini tidak terjadi apabila data dari awal sudah benar-benar sesuai fakta dilapangan.” Ujar Muslim Tarru yang juga sekretaris Iwo Takalar ini.

Baca Juga :  SPMP Resmi Layangkan Lapor RSUD Makkatutu Dikejaksaan Negeri Bantaeang

Bupati Takalar juga diharap bisa Evaluasi kinerja kepala dinas yang terkait karena lambannya proses data ini selesai supaya tagline “Takalar Cepat” yang dicanangkan sesuai dengan maknanya.

DPRD takalar harus ambil bagian karena ini adalah kepentingan masyarakat takalar dimana mereka adalah wakil rakyat yang diamanahkan oleh rakyat.

Baca Juga :  Mahasiswa KKN Tematik UCM Bangkitkan UMKM Kadidi Lewat Branding dan Digitalisasi.

Alasan aturan desil yang dimunculkan dimasyarakat seharusnya tak membebani masyarakat apabila pendataannya sudah sesuai, tetapi dimasyarakat masih banyak yang didapat orang miskin tetapi malah berada didesil 6 sehingga mereka keluar dari daftar miskin dan tidak bisa menerima bantuan serta BPJSnya jadi nonaktif.

Sedangkan masih banyak juga didapat yang tak seharusnya berada didesil 1-5 malah mereka masih ada digolongan itu. Dinas sosial dan pmd takalar tak seharusnya hanya menerima laporan tetapi harusnya lebih bekerja cepat dengan terjun langsung melihat keadaan di masyarakat.(*)

Berita Terkait

ALIANSI BONE BERSATU GELAR AKSI DI POLRES BONE, DESAK PENINDAKAN OKNUM APH DIDUGA SALAHGUNAKAN KEWENANGAN DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA
JAS Bongkar Rekam Jejak PT Karya Pembangunan Rezki: Delapan Paket Proyek Kemenhub Lebih dari Rp500 Miliar, Mantan Direktur Pernah Masuk DPO Kasus Korupsi
MANAJEMEN RSI FAISAL DINILAI INGKARI JANJI, ALIANSI MAHASISWA DAN PEMUDA WIJA TO BONE SIAP KEMBALI GELAR AKSI UNJUK RASA
SERAGAM BUKAN TAMENG KEKEBALAN HUKUM! LKBHMI PB HMI: COPOT KAPOLDA JATENG DAN DIRRESKRIMUM, BONGKAR DUGAAN REPRESI APARAT DI PONPES HAMALATUL QUR’AN!
KABID PPPD KEPMI BONE SOROTI FENOMENA KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL: DINILAI MERUSAK RUANG EDUKASI DAN MEMENGARUHI POLA PIKIR GENERASI MUDA
Warga Padati Grand Opening, Browcyl Perkenalkan Outlet ke-27 di Makassar
Sengketa Lahan SD Negeri Timbuseng II, Warga Harapkan Penyelesaian dari Pemerintah Kota Makassar
Dampak Asap Karhutla Sampai Ke Makassar, Organisasi Kesehatan Hipoglossus Foundation (H9F) Bagikan Masker Dan Flayer Ke Beberapa SD Negeri di Makassar

Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 00:13 WIB

ALIANSI BONE BERSATU GELAR AKSI DI POLRES BONE, DESAK PENINDAKAN OKNUM APH DIDUGA SALAHGUNAKAN KEWENANGAN DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA

Jumat, 6 November 2026 - 17:33 WIB

JAS Bongkar Rekam Jejak PT Karya Pembangunan Rezki: Delapan Paket Proyek Kemenhub Lebih dari Rp500 Miliar, Mantan Direktur Pernah Masuk DPO Kasus Korupsi

Kamis, 5 November 2026 - 23:44 WIB

MANAJEMEN RSI FAISAL DINILAI INGKARI JANJI, ALIANSI MAHASISWA DAN PEMUDA WIJA TO BONE SIAP KEMBALI GELAR AKSI UNJUK RASA

Senin, 2 November 2026 - 16:47 WIB

SERAGAM BUKAN TAMENG KEKEBALAN HUKUM! LKBHMI PB HMI: COPOT KAPOLDA JATENG DAN DIRRESKRIMUM, BONGKAR DUGAAN REPRESI APARAT DI PONPES HAMALATUL QUR’AN!

Senin, 2 November 2026 - 00:05 WIB

KABID PPPD KEPMI BONE SOROTI FENOMENA KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL: DINILAI MERUSAK RUANG EDUKASI DAN MEMENGARUHI POLA PIKIR GENERASI MUDA

Berita Terbaru