Anatomikata.co.id, Gowa – Kasus dugaan kelalaian pelayanan kembali mencuat. Kali ini menimpa korban penyerangan senjata tajam yang dilarikan ke RSUD Syekh Yusuf pada Selasa malam, 14 April 2026.
Alih-alih mendapat penanganan maksimal, korban hanya diberikan pertolongan pertama tanpa kejelasan langkah medis lanjutan. Kondisi ini memicu kekecewaan keluarga, yang sejak awal berharap adanya tindakan cepat mengingat luka serius yang dialami korban.
Ironisnya, pihak rumah sakit sempat menyampaikan bahwa penanganan lanjutan tidak dapat dilakukan dengan alasan biaya dan kendala lain. Pernyataan ini memunculkan tanda tanya besar apakah faktor finansial menjadi penghalang dalam situasi darurat yang seharusnya ditangani tanpa kompromi?
Keluarga pun meminta agar pasien segera dirujuk ke rumah sakit lain. Namun, permintaan tersebut disebut-sebut justru dihambat oleh pihak rumah sakit. Situasi ini memperburuk kondisi, karena waktu yang seharusnya digunakan untuk penyelamatan justru tersita oleh tarik-ulur keputusan.
Setelah berlarut, rumah sakit akhirnya menyatakan akan melakukan operasi. Bahkan, keluarga diminta mempersiapkan pasien untuk puasa sebagai bagian dari prosedur operasi yang dijadwalkan keesokan harinya.
Namun fakta di lapangan berkata lain. Hingga pagi hari, operasi tak kunjung dilakukan. Berbagai alasan disampaikan, hingga akhirnya pihak rumah sakit menyebut ruang operasi penuh. Keputusan pun berubah lagi pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain pada siang hari, 15 April 2026.
Keterlambatan ini bukan hanya memperlihatkan buruknya manajemen penanganan medis, tetapi juga berpotensi membahayakan nyawa pasien. Dalam kondisi luka serius akibat senjata tajam, setiap menit sangat berarti.
Tak berhenti di situ, pihak keluarga juga mengaku dimintai biaya selama proses penanganan. Jumlahnya dinilai tidak masuk akal jika dibandingkan dengan minimnya tindakan medis yang diberikan.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius tentang standar pelayanan dan komitmen kemanusiaan di fasilitas kesehatan. Di saat korban berjuang antara hidup dan mati, pelayanan justru diwarnai ketidakpastian, alasan administratif, hingga dugaan pembebanan biaya yang tak rasional.
Jika benar demikian, ini bukan sekadar kelalaian ini adalah potret buruk layanan kesehatan yang jauh dari prinsip kemanusiaan.
