anatomikata.co.id-Isu menjatuhkan Prabowo-Gibran (Bogi) mengemuka sejak awal tahun 2026. Hal itu ditandai dengan sejumlah jenderal purnawirawan yang ingin memakzulkan Gibran.
Sebelumnya, pada 2025 hal tersebut terlihat pada isu “garuda biru”, demokrasi mati, dan Agustus kelabu. Sikap para jenderal purnawirawan pun berlanjut ke peryataan Ferry Amsari dan Syaiful Muzani.
Mereka sadar, menggunakan mekanisme konstitusional demikian sulitnya. Sama, dulu saat orang ingin memakzulkan Joko Widodo yang diawali dengan tema Adili Jokowi. UUD 2002 memang mempersulit kejatuhan Presiden dan Wakil Presiden.
Bayangkan, dari mekanisme di DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lalu keputusan MK disampaikan ke MPR dan MPR membuat persidangan. Sementara di DPR, alasan memberhentikan karena terbukti Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan penghianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Itulah aturan pasal 7A dan 7B UUD 2002 yang diberlakukan 10 Agustus 2002. UUD ini mengakui sama dengan UUD 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945.
Aspirasi politik memakzulkan dan revolusi rakyat (people power) itu disebabkan berbagai hal. Dari tudingan melanggar UUD, melanggar UU, perjanjian luar negeri yang bertentangan dengan konstitusi, hingga ke persoalan yang amat sangat sensitif dalam hubungannya dengan Teddy, yang tidak layak saya uraikan.
Memang, Partai Gerindra sebagai pengusung Bogi dalam pasal 11 Anggaran Dasarnya mengamanatkan kembali ke Pancasila dan UUD 1945. Alih-alih mengembalikan ketersesatan sistem, rancunya perjalanan dan bobroknya aktor politik, politik luar negeri Presiden RI ke 8 malah condong ke Washington.
Apalagi dengan Board of Peace (BoP) yang bermakna sebagai persetujuan menggunakan kekerasan untuk perdamaian. Dan karenanya layak memberi jaminan kedamaian bagi Israel. Ini ahistoris tapi juga menyakitkan umat Islam, baik Sunni, Syiah ataupun aliran lainnya.
Krisis kepercayaan seperti ini sebenarnya sekadar pengulangan. Hanya beda pada kemasan dan penampilan. Di awal era reformasi, krisis itu teridentifikasi melalui social/political/economy distrust, social/political/economy disorder, dan social/political/economy disobedient.
Disebabkan negara dan bangsa ini tersesat dengan memegang teguh materialisme individualis dan sekulerisme, maka kondisi krisis itu berkesinambungan hingga tulisan ini tersaji.
Tujuh tahun lalu, tepatnya menjelang Pemilu 2019, terbit buku Bangsa Terbelah (Jakarta, Feb 2019). Buku ini mengurai krisis tersebut dalam lingkup Lima F, yakni krisis financial, food, fuel, frequency, dan fashion.
Latar belakangnya adalah keputusan politik Amerika Serikat (AS) yang memerangi teror, padahal memerangi Islam sebagaimana terbaca dalam berbagai dokumen dan kajian pada 2001 hingga saat ini.
Bersamaan dengan dogma dan doktrin itu dipropagandakan Washington, AS mengalami kekalahan perang dagang pada 2008, melemah dalam perang nilai tukar sejak 2011, dan tersudut dalam perang teknologi sejak peristiwa Black Monday 2015. AS dan kalangan intelektualnya bungkam saat menyaksikan kapitalisme korporasi (korporasi swasta) kalah melawan kapitalisme negara (BUMN).
Mereka membangun berbagai cara untuk bangkit dan menyeimbangkan peranan. Maka doktrin Eisenhower berlaku, yakni perang untuk damai, damai untuk perang yang berlanjut dengan perang untuk keuntungan ekonomi, keuntungan ekonomi untuk perang. GW Bush, Barack H Obama, Joe Biden, dan Donald J Trump melakukannya untuk menahan laju penurunan posisi AS sebagai adi daya global.
Sebagai bagian dari upaya itu adalah pandemi Covid_19 dan vaksinnya. Demikian juga dengan pandemi yang akan datang setelah Badan Kesehatan Dunia (WHO) berhasil mengamandemen Regulasi Kesehatan Internasional. Yakni setiap negara anggota tidak dapat menolak jika WHO menyatakan pandemi.
Patut dicatat, saat pandemi 2020-2022 hanya dua sektor yang menikmati keuntungan, yakni sektor Kesehatan dan sektor TIK. Sektor lain bukan bertahan, bahkan mengalami defisit. Kondisi itu teruraikan dalam artikel bertajuk Corona dan Perang Ekonomi pada 20 Januari 2020 di berbagai media on line.
Tapi kemenangan korporasi AS mendikte dunia saat itu tidak cukup. Rusia dan China tetap bertahan, bahkan ikut menikmati keuntungan. Maka terjadi perang militer dengan dampak yang lebih luas.
Dalam buku Prahara Bangsa (Jakarta, Des 2024) hal itu terlukis dengan tema Kudeta Korporasi di Balik Pandemi. Di sana terurai bahwa dunia sebenarnya hanya dikuasai segelintir orang yang mengendalikan industri keuangan, industri militer, industri teknologi, dan industri kesehatan. Sejak 2008 berkali-kali hal tersebut disampaikan di hadapan para pejabat negara dan dalam pelbagai forum seminar dan diskusi.
Intinya, siapapun pemimpin suatu negara yang sistem, kebijakan dan regulasinya, standarisasi jasa dan barang publik, akuntabilitas negaranya, dan penetapan reputasi tokoh-tokohnya terkait dalam prinsip ekonomi terbuka, sistem politik liberal, dan sistem sosialnya menjunjung tinggi individualism, maka negara tersebut tertundukkan tanpa harus menggunakan senjata. Artinya arena krisis 5F akan selalu menjadi senjata penguasa global itu. Itulah yang saya sampaikan pada pertemuan terbatas di jalan Kertanegara No.4 Jakarta Selatan sekitar 2022.
Karenanya perang Ukraina, diinvasinya Venezuela, dan diserangnya Iran merupakan konsistensi dalam lingkup strategi menegakkan krisis 5F bagi negara yang bersangkutan. Dampak berantai pun tak terhindarkan walau terkadang di luar jangkauan perhitungan. AS dan Israel tidak mengalkulasi Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai senjata. Efek dominonya adalah perekonomian dunia terpukul, negara demokrasi AS pun dikhotbahi raja Inggris bahwa kekuasaan eksekutif ada batasnya dan agama berpihak kepada etika dan kemanusiaan.
Situasi ini tidak menguntungkan Bogi yang sejak awal dirundung isu kecurangan perhitungan Pemilu 2024 berkelanjutan. Krisis kepercayaan, ekonomi dan politik telah melahirkan situasi serba tidak pasti. Ini saya sebut di I-News dalam Rakyat Bicara sebagai situasi gelap. Yakni pertumbuhan ekonomi tersendat diikuti dengan berbagai indikator yang menunjukkan kelemahan internal dan eksternal.
Presiden RI Prabowo membantah. Indonesia tidak gelap, katanya tegas. Bantahan ini tidak banyak gunanya karena nilai tukar (financial) terus melemah, harga BBM (fuel) terus meroket, sikap saling percaya dan menghormati (fashion) memburuk, dan media sosial kisruh serta langit Indonesia diijinkan untuk pesawat AS melintas (frequency). Ini berarti tinggal masalah pangan (food).
Dalam konteks pangan, saya membaca bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) meningkat. Memang, musim Ramadhan dan Idul Fitri 2026 harga beras relatif stabil. Ini karena pemerintah menjamin pasokan yang cukup. Saat itu cadangan beras mencukupi untuk 5-6 bulan ke depan.
Pada 23 April 2026 Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengundang wartawan pelbagai media dan sejumlah pengamat dan analis meninjau CBP. Amran yang sudah melaporkan 192 pejabat dan 76 diantaranya menjadi tersangka ingin membuktikan, capaian kerjanya melampui prestasi yang belum pernah diraih sebelumnya. Dalam konferensi pers di gudang sewaan Bulog di Karawang itu, Amran Sulaiman menyampaikan CBP mencapai 5 juta ton, produksi beras 2025 34,69 juta ton, PDB Pertanian 5,78% dan NTP 125,35. Datanya bersumber dari BPS, Bapanas, FAO, dan USDA. Amran tidak menyampaikan alih fungsi lahan dan angka resmi banyaknya petani gurem.
Saya memasalahkan, apakah CBP itu berasal dari seluruh sentra produksi beras di Indonesia? Apakah PDB Pertanian 5,78% menggambarkan kondisi mikro petani, seperti daya beli pada petani subsektor? Karena NTP 125,35 adalah angka agregat, maka bagaimana NTP per subsektor dan per daerah? Lalu CNN bertanya pada saya tentang kenaikan HET. Jawaban saya, kenaikan HET merupakan dilemma karena akan mendorong inflasi. Kebijakan ini lebih merupakan penyelamatan penggilingan modern. Rezim moneter bebas sejak reformasi ini bertujuan utama menstabilkan nilai tukar karena itu lebih memilih mengendalikan inflasi. Pilihan kebijakan ini berakibat HET dipertahankan. Penggilingan dikorbankan.
Sementara untuk pertanyaan CBP, Amran Sulaiman menjawab, silakan semua pihak memeriksa Gudang Bulog yang kapasitasnya sekitar 3 juta ton. Sisanya sekitar 2 juta ton, Bulog menyewa gudang swasta. Pada konteks ini Amran benar, tapi tidak menyampaikan berapa produktivitas petani tadah hujan, siapa yang sesungguhnya menikmati pertumbuhan 5,78%itu. Benar NTP 125,35 tapi daya beli petani tanaman pangan rendah karena NTP 99,86. Angka ini terkonfirmasi oleh FAO. Menurut badan pangan dunia ini, akses pangan sehat negara berpendapatan tinggi USD 4,22 perhari.
Untuk Indonesia akses pangan sehat ini harganya USD 4,75 per hari, jelas lebih mahal. Terkonfirmasi juga melalui BPS yang melaporkan bahwa kekurangan gizi mencapai 8,27%. Tapi diakui bahwa produktivitas petani meningkat menjadi 6,355 ton/ha.
Sampai pada titik itu berarti CBP menunjukkan ketahanan pangan menuju kemandirian. Apalagi CBP 5 juta ton itu sama dengan ketersediaan pangan terjamin hingga 11 bulan ke depan sepanjang El Nino Godzilla, perubahan iklim, dan perang AMIS vs Iran terantisipasi.
Maka beras yang sudah menjadi kancah perpolitikan sejak Soeharto berkuasa 1966 hingga saat ini, membuat rakyat Indonesia tidak takut kekurangan beras. Masyarakat tidak cemas, inilah politik beras, politik perut. Apalagi ketersediaan itu bukan dari impor.
Tapi masyarakat kelas lain berhadapan dengan masalah nilai tukar, harga BBM yang melambung, harga listrik yang membuat subsidi APBN naik dan pembangkit listrik swasta tersenyum.
Kondisi ini yang membuat Bogi diselamatkan Amran, walau belum tentu selamat di sektor atau kasus lain. Bogi boleh sedikit tenang, karena rakyat tidak cemas akan ketersediaan beras. Bogi tinggal negosiasi, siapa lagi kelompok yang diakomodasi. Bogi juga harus berpikir bagaimana pihak asing tidak menunggangi kelemahan internal. Nah, pada tahap dan kondisi ini, Bogi harus bercermin diri apakah mereka telah sungguh-sungguh memegang sumpah jabatan dan menjalankan amanat kekuasaan sesuai dengan UUD 1945, merujuk aspirasi masyarakat luas dan meningkatkan legitimasi publik. Bogi wajib membuktikan bahwa tudingan miring dan bersifat personal adalah salah.
Tapi jika sebaliknya, CBP yang cukup tidak berguna. Harga kepercayaan publik sangat lebih mahal daripada HET beras. Silakan pilih, melanjutkan krisis kepercayaan publik, amburadul dan pembangkangan sosial, atau segera berbenah diri bahwa memang ada yang salah dan sangat membutuhkan segera diperbaiki.
Ini kesempatan Bogi. Jika tidak, siapapun yang menghianati Pembukaan UUD 1945, semangat kejuangan dan nilai-nilai perjuangan pendiri republik, akhir kekuasaannya akan Tehran. Waktu telah dan akan selalu memberikan buktinya.## #Jkt,300426#
Ichsanuddin Noorsy
