anatomikata.co.id,Makassar-Pada Simposium Nasional Kependudukan 2026, Kemendiktisaintek menyampaikan rencana pengetatan kurikulum Pendidikan tinggi dengan mendorong kampus memilah hingga menutup program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri.
Enriko Al-Farabi sebagai ketua HMI Komisariat FTI Umi menyampaikan ungkapannya “Saya rasa wacana pemerintah untuk menutup program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan Industri terdengar tegas, bahkan visioner”.
Tapi jika kita telaah lebih jujur, kebijakan ini justru mencerminkan satu hal: kemalasan dalam membaca suatu masalah secara utuh.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Merespon Pernyataan yang disampaikan oleh pak badri selaku sekretaris jenderal Kemendikti Saintek.
Alih-alih membenahi sistem Pendidikan yang timpang, negara justru memilih jalan pintas menyalahkan program studi.
Masalah utama Pendidikan tinggi sebenarnya sudah lama: lulusan banyak, tapi tidak semua terserap. Di bebarapa bahkan timpangnya jauh.
Misalnya di bidang Pendidikan, ratusan ribu lulusan dihasilkan tiap tahun, sementara kebutuhan tenaga kerja tidak sampai sepersepuluhnya.
Lalu dari situ muncul kesimpulan: berarti jurusannya yang salah.
Tapi, apakah sesederhana itu?
kalau industri tidak mampu menyerap lulusan, kenapa yang disalahkan justru program studinya?
Riko menanyakan Kenapa bukan sistemnya yang dibenahi? Kurikulumnya? Kualitas pembelajarannya? Atau bahkan kondisi ekonominya? Rasanya aneh kalua solusi dari masalah yang kompleks malah dipersempit jadi “ya sudah, tutup saja jurusannya karena itu tidak memenuhi kebutuhan industri”,Yang lebih mengkhawatirkan, istilah “relevansi industri” seolah jadi patokan utama.
Kampus didorong untuk mengikuti apa yang dibutuhkan pasar. Lama-lama, Pendidikan tinggi tidak jadi ruang berpikir, tapi berubah jadi tempat produksi tenaga kerja. Mahasiswa diposisikan seperti barang yang harus “siap pakai”.
Padahal, industri bukan entitas suci yang selalu benar. Ia berubah cepat berdasarkan kebutuhannya, Fluktuatif, dan seringkali oportunistik. Menjadikannya Kompas utama pada Pendidikan sama saja mengikat masa depan pada suatu yang tidak stabil.
Bayangkan jika logika ini terapkan. Jurusan seperti filsafat, sejarah, atau sastra yang memang tidak selalu punya jalur kerja yang jelas, apakah layak dihapus? Kalau iya, berarti kita sedang mempersempit cara berpikir kita sendiri. Kita tidak sedang membangun bangsa namun kita sedang membangun pabrik sekiranya seperti itu.
Bahaya lainnya adalah hilangnya keberagaman ilmu dilingkup perguruan tinggi. Kampus akan berlomba membuka jurusan yang “aman secara ekonomi”.
Sementara disiplin ilmu lain perlahan mati. Dalam jangka Panjang, kita akan kekurangan pemikir, peneliti, dan innovator Yang tersisa hanyalah tenaga kerja siap pakai dan siap digantikan.
Ironisnya, negara-negara maju justru banyak berinvestasi di riset dasar dan ilmu-ilmu fundamengtal. Mereka sadar bahwa masa depan tidak dibangun dari apa yang dibutuhkan hari ini saja. Sementara kita, malah sibuk merapikan angka serapan kerja.
Jika pemerintah serius ingin menyelesaikan masalah, maka yang harus dibenahi adalah: ketimpangan antara dunia Pendidikan dan industri, kualitas kurikulum, serta arah pembangunan ekonomi itu sendiri. Bukan dengan menutup prodi, tetapi dengan memperbaiki ekosistemnya.
Karena pada akhirnya, menutup program studi itu bukan solusi. Itu hanya cara cepat supaya terlihat ada Tindakan.
Dan kalaupun itu bakal terjadi kedepannya maka kita benar harus siap menerima satu konsekuensi besar: lahirnya generasi yang terampil bekerja, tetapi miskin berpikir.
