BONE – Aliansi Bone Bersatu menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Resor (Polres) Bone sebagai bentuk protes terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan kasus narkotika di Kabupaten Bone.
Aksi tersebut dipicu oleh dugaan adanya oknum anggota kepolisian yang memanfaatkan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dalam proses penanganan perkara narkotika. Massa aksi menilai tindakan tersebut merupakan bentuk abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang tidak hanya mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Terlebih, tindakan tersebut dinilai bertolak belakang dengan semangat masyarakat Bone yang selama ini menggaungkan komitmen menjadikan Kabupaten Bone sebagai daerah zero narkoba.
Salah satu orator aksi, Rafly Fasya, S.H., menegaskan bahwa dugaan praktik tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan. Ia menyebut, alih-alih menjalankan tugas pemberantasan narkotika, oknum yang diduga terlibat justru disinyalir menjadikan kewenangan penegakan hukum sebagai ruang untuk mencari keuntungan pribadi. Bahkan, ia menilai praktik tersebut berpotensi melahirkan industrialisasi hukum, ketika proses penanganan perkara justru dikomersialisasi demi kepentingan tertentu.
“Ini bukan pertama kalinya terjadi. Dugaan praktik seperti ini sudah berulang kali menjadi persoalan di internal Polres Bone, khususnya pada Satuan Reserse Narkoba. Hal tersebut telah menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum. Jangan sampai kewenangan yang diberikan negara untuk memberantas narkotika justru dijadikan wahana mata pencaharian oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Rafly dalam orasinya.
Melalui aksi tersebut, Aliansi Bone Bersatu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Mereka mendesak pimpinan Polres Bone dan institusi kepolisian terkait agar melakukan pemeriksaan secara transparan, objektif, dan menyeluruh terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut serta memberikan sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran hukum maupun kode etik.
Aliansi Bone Bersatu juga menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkotika tidak boleh dijadikan instrumen untuk memperkaya diri sendiri. Penegakan hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan, integritas, dan supremasi hukum, bukan menjadi ladang transaksi bagi mereka yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat.
