Iptu Nardi Luruskan Pemberitaan Menyesatkan Soal Penanganan Kasus Narkotika M. FPA

- Jurnalis

Selasa, 25 November 2025 - 21:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

anatomikata.co.id, Makassar — Kanit Unit I Satresnarkoba Polrestabes Makassar, Iptu Nardi, mengeluarkan klarifikasi resmi sekaligus membantah keras pemberitaan salah satu media online yang menuding adanya maladministrasi, kejanggalan status hukum, hingga dugaan pungutan dalam perkara narkotika yang menjerat M. FPA alias F.

Iptu Nardi menyebut pemberitaan tersebut tidak akurat, tidak memiliki dasar hukum, dan sarat opini, sehingga dapat menyesatkan publik.

“Informasi yang beredar itu tidak akurat dan cenderung membangun opini. Proses hukum masih berjalan, jadi tidak semestinya diberitakan seolah sudah terjadi pelanggaran,” tegasnya, Senin (24/11/2025).

Sorotan Soal Pelaku Utama Diduga Napi namun Dijadikan DPO

Salah satu isu yang disorot media ialah dugaan bahwa pelaku utama jaringan narkotika merupakan narapidana namun berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Baca Juga :  Ketua gerak misi, akat bicara atas dugaan ketelibatan oknum polri yang menerima setoran jaringan narkoba

Menurut Iptu Nardi, penetapan status tersebut telah melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan yang sah, serta berdasarkan fakta hukum yang ditemukan penyidik.

Ia menegaskan bahwa Polrestabes Makassar bekerja mengikuti SOP, berkoordinasi dengan lembaga terkait, dan memastikan tidak ada celah maladministrasi sebagaimana dituduhkan.

Penyidikan Berjalan Transparan dan Tanpa Pungutan

Iptu Nardi juga menepis keras isu pungutan yang dilekatkan pada kasus ini. Ia menegaskan bahwa tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun, dan menyebut tuduhan itu sebagai narasi tidak bertanggung jawab.

Baca Juga :  Skandal Pemulusan Proyek Dapur MBG di Bulukumba: Aliansi Mahasiswa Sulsel Duduki Kejaksaan Tinggi Sulsel

Ia menilai pemberitaan tersebut telah mengintervensi proses hukum, mengganggu penyidikan, serta membentuk opini publik tanpa dasar.

Imbauan pada Media: Verifikasi Sebelum Menyebarkan Informasi

Iptu Nardi meminta media untuk menjaga profesionalitas dengan mengedepankan verifikasi, konfirmasi, dan akurasi data sebelum diberitakan.

“Kami terbuka untuk memberikan klarifikasi. Namun informasi yang belum teruji kebenarannya tidak boleh dijadikan bahan pemberitaan karena dapat menyesatkan publik,” ujarnya.

Polrestabes Makassar Tegaskan Komitmen Berantas Narkotika

Di akhir keterangannya, Iptu Nardi memastikan Satresnarkoba Polrestabes Makassar tetap fokus pada penegakan hukum secara profesional, objektif, dan tanpa kompromi terhadap jaringan pengedar narkotika di Makassar.

Berita Terkait

Ketua PK KNPI Ujung Pandang Dukung Relokasi PKL demi Penataan Kota Makassar yang Berkeadilan
“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”
HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan
Siapa Di Balik Dominasi Tender? Dugaan Skema Terstruktur di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Dicopot Lewat Flyer Saja? Ketua Terpilih PK KNPI Wajo: Ini Bukan Organisasi, Tapi Main Tunjuk Semata!
ALIANSI MAHASISWA ANTI MAFIA HUKUM DESAK TRANSPARANSI HARTA KEKAYAAN KADIS PENDIDIKAN SULSEL
PENGADUAN RESMI APK INDONESIA DITERIMA KEMENKES RI, DESAK AUDIT INVESTIGATIF DAN EVALUASI MENYELURUH RSUD SYEKH YUSUF PASCA MENINGGALNYA BAYI MUHAMMAD ATTAR
Laporkan Dugaan Pemukulan oleh Oknum Satpol PP Kota Makassar, Korban Meminta Keadilan

Berita Terkait

Selasa, 23 Juni 2026 - 21:25 WIB

Ketua PK KNPI Ujung Pandang Dukung Relokasi PKL demi Penataan Kota Makassar yang Berkeadilan

Senin, 22 Juni 2026 - 19:28 WIB

“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”

Senin, 22 Juni 2026 - 18:21 WIB

HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan

Minggu, 21 Juni 2026 - 11:58 WIB

Siapa Di Balik Dominasi Tender? Dugaan Skema Terstruktur di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Jumat, 19 Juni 2026 - 19:05 WIB

Dicopot Lewat Flyer Saja? Ketua Terpilih PK KNPI Wajo: Ini Bukan Organisasi, Tapi Main Tunjuk Semata!

Berita Terbaru