Iptu Nardi Luruskan Pemberitaan Menyesatkan Soal Penanganan Kasus Narkotika M. FPA

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 25 November 2025 - 21:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

anatomikata.co.id, Makassar — Kanit Unit I Satresnarkoba Polrestabes Makassar, Iptu Nardi, mengeluarkan klarifikasi resmi sekaligus membantah keras pemberitaan salah satu media online yang menuding adanya maladministrasi, kejanggalan status hukum, hingga dugaan pungutan dalam perkara narkotika yang menjerat M. FPA alias F.

Iptu Nardi menyebut pemberitaan tersebut tidak akurat, tidak memiliki dasar hukum, dan sarat opini, sehingga dapat menyesatkan publik.

“Informasi yang beredar itu tidak akurat dan cenderung membangun opini. Proses hukum masih berjalan, jadi tidak semestinya diberitakan seolah sudah terjadi pelanggaran,” tegasnya, Senin (24/11/2025).

Sorotan Soal Pelaku Utama Diduga Napi namun Dijadikan DPO

Salah satu isu yang disorot media ialah dugaan bahwa pelaku utama jaringan narkotika merupakan narapidana namun berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Baca Juga :  Dugaan Keterlibatan Bupati Jeneponto di Kasus Pasar Lassang-Lassang Mencuat, KASUS Sulsel Desak Polda Periksa Semua Pihak

Menurut Iptu Nardi, penetapan status tersebut telah melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan yang sah, serta berdasarkan fakta hukum yang ditemukan penyidik.

Ia menegaskan bahwa Polrestabes Makassar bekerja mengikuti SOP, berkoordinasi dengan lembaga terkait, dan memastikan tidak ada celah maladministrasi sebagaimana dituduhkan.

Penyidikan Berjalan Transparan dan Tanpa Pungutan

Iptu Nardi juga menepis keras isu pungutan yang dilekatkan pada kasus ini. Ia menegaskan bahwa tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun, dan menyebut tuduhan itu sebagai narasi tidak bertanggung jawab.

Baca Juga :  PT Putra Antang Energi Diduga Terlibat Kegiatan Mafia Solar Ilegal, Oknum Polisi Inisial (HR) Polda Sulsel Ikut Terseret

Ia menilai pemberitaan tersebut telah mengintervensi proses hukum, mengganggu penyidikan, serta membentuk opini publik tanpa dasar.

Imbauan pada Media: Verifikasi Sebelum Menyebarkan Informasi

Iptu Nardi meminta media untuk menjaga profesionalitas dengan mengedepankan verifikasi, konfirmasi, dan akurasi data sebelum diberitakan.

“Kami terbuka untuk memberikan klarifikasi. Namun informasi yang belum teruji kebenarannya tidak boleh dijadikan bahan pemberitaan karena dapat menyesatkan publik,” ujarnya.

Polrestabes Makassar Tegaskan Komitmen Berantas Narkotika

Di akhir keterangannya, Iptu Nardi memastikan Satresnarkoba Polrestabes Makassar tetap fokus pada penegakan hukum secara profesional, objektif, dan tanpa kompromi terhadap jaringan pengedar narkotika di Makassar.

Berita Terkait

Heboh Video Asusila Diduga Oknum Beratribut Kejaksaan, Publik Desak Klarifikasi Resmi
ALIANSI BONE BERSATU GELAR AKSI DI POLRES BONE, DESAK PENINDAKAN OKNUM APH DIDUGA SALAHGUNAKAN KEWENANGAN DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA
JAS Bongkar Rekam Jejak PT Karya Pembangunan Rezki: Delapan Paket Proyek Kemenhub Lebih dari Rp500 Miliar, Mantan Direktur Pernah Masuk DPO Kasus Korupsi
MANAJEMEN RSI FAISAL DINILAI INGKARI JANJI, ALIANSI MAHASISWA DAN PEMUDA WIJA TO BONE SIAP KEMBALI GELAR AKSI UNJUK RASA
SERAGAM BUKAN TAMENG KEKEBALAN HUKUM! LKBHMI PB HMI: COPOT KAPOLDA JATENG DAN DIRRESKRIMUM, BONGKAR DUGAAN REPRESI APARAT DI PONPES HAMALATUL QUR’AN!
KABID PPPD KEPMI BONE SOROTI FENOMENA KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL: DINILAI MERUSAK RUANG EDUKASI DAN MEMENGARUHI POLA PIKIR GENERASI MUDA
Warga Padati Grand Opening, Browcyl Perkenalkan Outlet ke-27 di Makassar
Sengketa Lahan SD Negeri Timbuseng II, Warga Harapkan Penyelesaian dari Pemerintah Kota Makassar

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 14:51 WIB

Heboh Video Asusila Diduga Oknum Beratribut Kejaksaan, Publik Desak Klarifikasi Resmi

Minggu, 8 November 2026 - 00:13 WIB

ALIANSI BONE BERSATU GELAR AKSI DI POLRES BONE, DESAK PENINDAKAN OKNUM APH DIDUGA SALAHGUNAKAN KEWENANGAN DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA

Jumat, 6 November 2026 - 17:33 WIB

JAS Bongkar Rekam Jejak PT Karya Pembangunan Rezki: Delapan Paket Proyek Kemenhub Lebih dari Rp500 Miliar, Mantan Direktur Pernah Masuk DPO Kasus Korupsi

Kamis, 5 November 2026 - 23:44 WIB

MANAJEMEN RSI FAISAL DINILAI INGKARI JANJI, ALIANSI MAHASISWA DAN PEMUDA WIJA TO BONE SIAP KEMBALI GELAR AKSI UNJUK RASA

Senin, 2 November 2026 - 16:47 WIB

SERAGAM BUKAN TAMENG KEKEBALAN HUKUM! LKBHMI PB HMI: COPOT KAPOLDA JATENG DAN DIRRESKRIMUM, BONGKAR DUGAAN REPRESI APARAT DI PONPES HAMALATUL QUR’AN!

Berita Terbaru