Seragam Seharusnya Melambangkan Perlindungan.

- Jurnalis

Selasa, 24 Februari 2026 - 21:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

anatomikata.co.id, Makassar – Seragam adalah simbol kepercayaan publik, tanda bahwa negara hadir untuk menjaga keselamatan warganya. Namun pada hari ini, ketika kekuasaan yang melekat pada seragam itu digunakan secara berlebihan hingga merenggut nyawa, yang runtuh bukan hanya satu kehidupan melainkan juga kepercayaan masyarakat.

Kasus kekerasan oleh aparat bukan sekadar persoalan individu yang “khilaf”. Ia menyentuh persoalan sistem. bagaimana mekanisme pengawasan dijalankan, bagaimana budaya institusi dibentuk, dan sejauh mana hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Ketika aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru melanggar hukum, luka sosial yang tercipta jauh lebih dalam.

Baca Juga :  Kunjungan Study Kecamatan Ujung Pandang Di Kuta Utara Badung

Masyarakat tidak menuntut kesempurnaan. Mereka menuntut keadilan. Transparansi dalam penyelidikan, keterbukaan informasi, serta proses hukum yang adil adalah pondasi untuk memulihkan kepercayaan. Tanpa itu, setiap peristiwa kekerasan akan menjadi bara dalam ingatan kolektif.

Baca Juga :  REFORMASI JILID II: SULSEL GELAP, MAHASISWA BERGERAK; HMI TEGASKAN EVALUASI TOTAL PEMERINTAHAN PRABOWO–GIBRAN

Kekuasaan tanpa kontrol adalah bahaya. Dalam negara hukum, setiap tindakan termasuk oleh aparat harus dapat dipertanggungjawabkan. Reformasi internal, pendidikan etika, serta pengawasan independen bukanlah ancaman bagi institusi, melainkan cara untuk memperkuatnya.

Karena pada akhirnya, negara yang kuat bukanlah negara yang ditakuti rakyatnya, tetapi negara yang dipercaya rakyatnya.

Berita Terkait

Ketua PK KNPI Ujung Pandang Dukung Relokasi PKL demi Penataan Kota Makassar yang Berkeadilan
“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”
HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan
Siapa Di Balik Dominasi Tender? Dugaan Skema Terstruktur di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Dicopot Lewat Flyer Saja? Ketua Terpilih PK KNPI Wajo: Ini Bukan Organisasi, Tapi Main Tunjuk Semata!
ALIANSI MAHASISWA ANTI MAFIA HUKUM DESAK TRANSPARANSI HARTA KEKAYAAN KADIS PENDIDIKAN SULSEL
PENGADUAN RESMI APK INDONESIA DITERIMA KEMENKES RI, DESAK AUDIT INVESTIGATIF DAN EVALUASI MENYELURUH RSUD SYEKH YUSUF PASCA MENINGGALNYA BAYI MUHAMMAD ATTAR
Laporkan Dugaan Pemukulan oleh Oknum Satpol PP Kota Makassar, Korban Meminta Keadilan

Berita Terkait

Selasa, 23 Juni 2026 - 21:25 WIB

Ketua PK KNPI Ujung Pandang Dukung Relokasi PKL demi Penataan Kota Makassar yang Berkeadilan

Senin, 22 Juni 2026 - 19:28 WIB

“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”

Senin, 22 Juni 2026 - 18:21 WIB

HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan

Minggu, 21 Juni 2026 - 11:58 WIB

Siapa Di Balik Dominasi Tender? Dugaan Skema Terstruktur di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Jumat, 19 Juni 2026 - 19:05 WIB

Dicopot Lewat Flyer Saja? Ketua Terpilih PK KNPI Wajo: Ini Bukan Organisasi, Tapi Main Tunjuk Semata!

Berita Terbaru