Anatomikata.co.id, Makassar, Pada tanggal 15 Juni 2026 – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan menggelar Aksi Reformasi Jilid II bertajuk “Sulsel Gelap, Mahasiswa Bergerak” sebagai bentuk sikap kritis terhadap berbagai kebijakan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial, transparansi pemerintahan, dan keberpihakan terhadap rakyat.
Aksi yang dipusatkan di kawasan Fly Over Makassar tersebut menjadi momentum konsolidasi gerakan mahasiswa dalam menyampaikan evaluasi terhadap arah pembangunan nasional di bawah Pemerintahan Prabowo–Gibran. BADKO HMI Sulsel menilai bahwa negara harus terbuka terhadap kritik dan evaluasi, terutama ketika berbagai kebijakan publik menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat.
Di tengah meningkatnya beban ekonomi rakyat, melemahnya daya beli masyarakat, serta munculnya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program-program strategis nasional, pemerintah dinilai perlu melakukan koreksi menyeluruh terhadap arah kebijakan yang dijalankan. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tidak boleh kebal terhadap kritik, dan setiap kebijakan wajib diuji berdasarkan manfaat nyata yang dirasakan rakyat.
Dalam aksi tersebut, BADKO HMI Sulsel menyampaikan sejumlah tuntutan nasional, yakni:
1. Mendesak Pemerintah melakukan evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi nasional yang dinilai belum mampu menjawab persoalan meningkatnya biaya hidup masyarakat, ketimpangan ekonomi, dan melemahnya daya beli rakyat.
2. Mendesak Pemerintah menghentikan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih karena dinilai berpotensi mengintervensi kemandirian desa, menimbulkan persoalan tata kelola kelembagaan, serta menggeser prinsip partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal.
3. Mendesak Pemerintah menghentikan Program Badan Gizi Nasional (BGN) serta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya, mulai dari tingkat pusat, Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan, Koordinator Kabupaten/Kota, hingga Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada setiap dapur program yang diduga bermasalah.
4. Mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengusut secara tuntas dan transparan setiap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program strategis nasional guna memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan maupun anggaran negara.
Jenderal Lapangan Aksi sekaligus Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) BADKO HMI Sulawesi Selatan, Muhammad Rafly Tanda, menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa di jalan merupakan refleksi atas berbagai dampak kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kehadiran HMI bukan untuk menciptakan kemacetan atau sekadar menunjukkan eksistensi organisasi. Kami hadir sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap kebijakan negara. Ketika rakyat menghadapi kesulitan ekonomi, ketika kebijakan publik menimbulkan kegelisahan, dan ketika ruang evaluasi semakin terbatas, maka mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan peringatan kepada penguasa,” tegas Rafly.
Menurutnya, HMI sebagai organisasi perjuangan memiliki kewajiban untuk terus mengawal dinamika keummatan dan kebangsaan. Oleh karena itu, kritik terhadap pemerintah harus dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi, bukan sebagai sikap permusuhan terhadap negara.
“Kami mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Tetapi ketika kebijakan itu tidak efektif, menimbulkan persoalan baru, atau berpotensi merugikan masyarakat, maka evaluasi adalah sebuah keharusan. Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik, karena kritik adalah instrumen koreksi dalam negara demokrasi,” ujarnya.
BADKO HMI Sulsel juga menegaskan bahwa aksi yang digelar hari ini merupakan peringatan politik-moral kepada pemerintah agar lebih serius mendengar suara masyarakat dan membuka ruang evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang menuai polemik.
“Aksi hari ini adalah pra-kondisi gerakan. Jika pemerintah tetap menutup telinga terhadap aspirasi rakyat dan tidak menunjukkan keberanian untuk melakukan evaluasi, maka HMI akan terus mengonsolidasikan gerakan. Kami akan hadir di jalanan, di ruang publik, dan di ruang-ruang kekuasaan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak dikorbankan oleh kebijakan yang keliru,” lanjut Rafly.
BADKO HMI Sulsel menegaskan bahwa Reformasi tidak boleh berhenti sebagai peristiwa sejarah, melainkan harus terus hidup sebagai semangat untuk mengoreksi kekuasaan. Ketika pemerintah mulai menjauh dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial, maka gerakan mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan dan mengawal jalannya pemerintahan.
Aksi berlangsung tertib dan kondusif hingga sore hari sebelum massa membubarkan diri. Meski demikian, BADKO HMI Sulsel memastikan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan akan terus dikawal melalui advokasi, kajian strategis, dan gerakan konstitusional yang berkelanjutan.
“Kami percaya bahwa perjuangan yang lahir dari kepentingan rakyat tidak akan pernah sia-sia. Selama masih ada ketidakadilan, selama masih ada kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, maka HMI akan tetap berdiri di garis depan perjuangan. Yakin Usaha Sampai!” tutup Rafly.
YAKIN USAHA SAMPAI!
