Aktivis Kesehatan Kecam Tindakan Represif Polisi saat Eksekusi Lahan: Tuntut Kapolres Polman Dicopot

- Jurnalis

Selasa, 8 Juli 2025 - 11:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Polewali Mandar Peristiwa bentrokan dalam proses eksekusi lahan di Dusun Palludai, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Kamis 3 Juli 2025, menuai kecaman keras dari sejumlah pihak, termasuk dari kalangan aktivis kesehatan.

Muhammad Arif, aktivis kesehatan sekaligus alumni akademi keperawatan, menyampaikan pernyataan tegas yang mengecam tindakan represif aparat kepolisian saat mengawal jalannya eksekusi. Dalam kejadian tersebut, penolakan dari warga terhadap eksekusi lahan memicu bentrokan dengan aparat. Beberapa warga dilaporkan diamankan oleh pihak kepolisian karena dianggap melakukan perlawanan terhadap proses eksekusi.

Menurut Arif, tindakan aparat yang terekam dalam sejumlah video yang kini tersebar luas di media sosial menjadi bukti nyata kegagalan institusi Polri dalam menjalankan tugas secara humanis dan profesional, sebagaimana yang selalu digaungkan dalam reformasi kepolisian.

Baca Juga :  TUMMINGISME ANGKAT BICARA: PEMUDA BUTUH ARAH, BUKAN SIMBOL KOSONG

“Apa yang terjadi di Dusun Palludai jelas menunjukkan wajah buruk aparat di lapangan. Kekerasan tidak seharusnya menjadi pilihan ketika berhadapan dengan masyarakat sipil yang memperjuangkan haknya,” tegas Arif.

Lebih lanjut, Arif menyampaikan bahwa kejadian ini telah menimbulkan kerugian fisik maupun psikis kepada beberapa pihak, termasuk kepada seniornya, Ns. Jamaluddin, S.Kep, yang merupakan Ketua DPD PPNI Polewali Mandar. Jamaluddin dikabarkan mengalami luka serius dan kini tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Andi Depu Polewali Mandar.

Baca Juga :  Mandek Karena Setoran di Samsat Gowa: Ketika Pelayanan Publik Dijadikan Alat Tekan

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Arif bersama jaringan aktivis kesehatan mendesak agar Kapolres Polman dicopot dari jabatannya, karena dinilai telah gagal membina dan mengarahkan anggotanya untuk bertindak sesuai dengan prinsip perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat.

“Kami melihat adanya pembiaran terhadap gaya kepolisian yang cenderung kasar dan arogan. Ini bukti bahwa kepemimpinan Kapolres Polman gagal menciptakan aparat yang pro-rakyat. Sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh,” pungkas Arif.

Desakan ini menambah tekanan terhadap institusi kepolisian di Polman untuk menindaklanjuti kasus ini secara transparan dan akuntabel, demi menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Berita Terkait

Jalan Daeng Ngeppe Memprihatinkan: Warga Pinggir Kanal Desak Pemkot Makassar Bertindak Nyata
Bongkar Dugaan Pelangsiran Solar Subsidi di Lutra, Massa Demo Depot Karang-karangan dan SPBU Tanalili
Turun Langsung ke Warga, Polda Sulsel Ubah Wajah Layanan Samsat Jadi Lebih Transparan
Siap Bertarung Sampai Menang, Bumi Putra Samsuddin Panaskan Muskampus HIPMI PT UMI
“ARAH BARU SOLIDARITAS PEMUDA”, Komitmen Perkuat Persatuan di Benteng Fort Rotterdam
Penolakan Pemberitahuan Aksi Hardiknas, BEM FISEH UCM Angkat Bicara
Memperingati May Day dan Hardiknas, GRD Demo: Gulingkan Prabowo–Gibran, Pukul Balik Rezim Militeristik
Kualifikasi Sertifikat ‘Muda’ Steven Hamdani Dinilai Belum Memenuhi Standar Direksi

Berita Terkait

Kamis, 7 Mei 2026 - 21:47 WIB

Jalan Daeng Ngeppe Memprihatinkan: Warga Pinggir Kanal Desak Pemkot Makassar Bertindak Nyata

Kamis, 7 Mei 2026 - 17:54 WIB

Bongkar Dugaan Pelangsiran Solar Subsidi di Lutra, Massa Demo Depot Karang-karangan dan SPBU Tanalili

Selasa, 5 Mei 2026 - 11:06 WIB

Turun Langsung ke Warga, Polda Sulsel Ubah Wajah Layanan Samsat Jadi Lebih Transparan

Sabtu, 2 Mei 2026 - 22:05 WIB

“ARAH BARU SOLIDARITAS PEMUDA”, Komitmen Perkuat Persatuan di Benteng Fort Rotterdam

Sabtu, 2 Mei 2026 - 21:44 WIB

Penolakan Pemberitahuan Aksi Hardiknas, BEM FISEH UCM Angkat Bicara

Berita Terbaru