Aktivis Kesehatan Kecam Tindakan Represif Polisi saat Eksekusi Lahan: Tuntut Kapolres Polman Dicopot

- Jurnalis

Selasa, 8 Juli 2025 - 11:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Polewali Mandar Peristiwa bentrokan dalam proses eksekusi lahan di Dusun Palludai, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Kamis 3 Juli 2025, menuai kecaman keras dari sejumlah pihak, termasuk dari kalangan aktivis kesehatan.

Muhammad Arif, aktivis kesehatan sekaligus alumni akademi keperawatan, menyampaikan pernyataan tegas yang mengecam tindakan represif aparat kepolisian saat mengawal jalannya eksekusi. Dalam kejadian tersebut, penolakan dari warga terhadap eksekusi lahan memicu bentrokan dengan aparat. Beberapa warga dilaporkan diamankan oleh pihak kepolisian karena dianggap melakukan perlawanan terhadap proses eksekusi.

Menurut Arif, tindakan aparat yang terekam dalam sejumlah video yang kini tersebar luas di media sosial menjadi bukti nyata kegagalan institusi Polri dalam menjalankan tugas secara humanis dan profesional, sebagaimana yang selalu digaungkan dalam reformasi kepolisian.

Baca Juga :  *Presma Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ekonomi & Humaniora Universitas Cokroaminoto Makassar (BEM FISEH UCM) Anugrah Usman*

“Apa yang terjadi di Dusun Palludai jelas menunjukkan wajah buruk aparat di lapangan. Kekerasan tidak seharusnya menjadi pilihan ketika berhadapan dengan masyarakat sipil yang memperjuangkan haknya,” tegas Arif.

Lebih lanjut, Arif menyampaikan bahwa kejadian ini telah menimbulkan kerugian fisik maupun psikis kepada beberapa pihak, termasuk kepada seniornya, Ns. Jamaluddin, S.Kep, yang merupakan Ketua DPD PPNI Polewali Mandar. Jamaluddin dikabarkan mengalami luka serius dan kini tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Andi Depu Polewali Mandar.

Baca Juga :  DUGAAN SUAP DI SATNARKOBA POLRESTABES MAKASSAR: TIGA TERDUGA PENGGUNA SABU SEBUT DIMINTA TEBUSAN RP25 JUTA

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Arif bersama jaringan aktivis kesehatan mendesak agar Kapolres Polman dicopot dari jabatannya, karena dinilai telah gagal membina dan mengarahkan anggotanya untuk bertindak sesuai dengan prinsip perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat.

“Kami melihat adanya pembiaran terhadap gaya kepolisian yang cenderung kasar dan arogan. Ini bukti bahwa kepemimpinan Kapolres Polman gagal menciptakan aparat yang pro-rakyat. Sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh,” pungkas Arif.

Desakan ini menambah tekanan terhadap institusi kepolisian di Polman untuk menindaklanjuti kasus ini secara transparan dan akuntabel, demi menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Berita Terkait

“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”
HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan
ALIANSI MAHASISWA ANTI MAFIA HUKUM DESAK TRANSPARANSI HARTA KEKAYAAN KADIS PENDIDIKAN SULSEL
PENGADUAN RESMI APK INDONESIA DITERIMA KEMENKES RI, DESAK AUDIT INVESTIGATIF DAN EVALUASI MENYELURUH RSUD SYEKH YUSUF PASCA MENINGGALNYA BAYI MUHAMMAD ATTAR
Laporkan Dugaan Pemukulan oleh Oknum Satpol PP Kota Makassar, Korban Meminta Keadilan
SK GANDA DAN DUGAAN NEPOTISME DI DESA BUAKKANG: SOMASI DESA DESAK PENINDAKAN TEGAS
BEM FISEH UCM GELAR AKSI “MERAH PUTIH DALAM KRISIS: SELAMATKAN PENDIDIKAN, EKONOMI, DAN DEMOKRASI INDONESIA
REFORMASI JILID II: SULSEL GELAP, MAHASISWA BERGERAK; HMI TEGASKAN EVALUASI TOTAL PEMERINTAHAN PRABOWO–GIBRAN

Berita Terkait

Senin, 22 Juni 2026 - 19:28 WIB

“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”

Senin, 22 Juni 2026 - 18:21 WIB

HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan

Kamis, 18 Juni 2026 - 17:25 WIB

PENGADUAN RESMI APK INDONESIA DITERIMA KEMENKES RI, DESAK AUDIT INVESTIGATIF DAN EVALUASI MENYELURUH RSUD SYEKH YUSUF PASCA MENINGGALNYA BAYI MUHAMMAD ATTAR

Kamis, 18 Juni 2026 - 17:14 WIB

Laporkan Dugaan Pemukulan oleh Oknum Satpol PP Kota Makassar, Korban Meminta Keadilan

Selasa, 16 Juni 2026 - 14:23 WIB

SK GANDA DAN DUGAAN NEPOTISME DI DESA BUAKKANG: SOMASI DESA DESAK PENINDAKAN TEGAS

Berita Terbaru