anatomikata.co.id, Makassar – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Jumat. Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum mengusut secara transparan berbagai dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjadi perhatian publik.
Para demonstran turut menyoroti isu dugaan keterlibatan oknum di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang belakangan ramai diperbincangkan. Massa meminta agar setiap dugaan tersebut diproses secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam orasinya, Jenderal Lapangan aksi yang akrab disapa Bung Cimeng mengkritik keberadaan personel TNI yang menurutnya terlihat melakukan pengamanan di rumah pihak yang disebutnya sebagai Febri. Ia menyayangkan apabila institusi yang selama ini dikenal sebagai penjaga kedaulatan negara dianggap memberikan perlindungan kepada pihak yang tengah menjadi sorotan dalam perkara dugaan korupsi.
“Saya tumbuh dengan melihat TNI sebagai profesi yang mulia, menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun hari ini kami justru menyaksikan kondisi yang menurut kami mencederai kepercayaan masyarakat ketika aparat berseragam menjaga rumah pihak yang sedang disorot dalam dugaan korupsi,” tegas Bung Cimeng dalam orasinya.
Menurutnya, apabila informasi yang berkembang di tengah masyarakat benar adanya, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap profesionalisme institusi negara. Karena itu, ia meminta seluruh aparat tetap menjaga netralitas dan menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.
Sementara itu, orator lainnya, Ojan, menyoroti persoalan penegakan hukum yang dinilainya masih menyisakan ketimpangan. Dalam orasinya, ia mempertanyakan rasa keadilan masyarakat apabila terdapat pihak-pihak tertentu yang dianggap memperoleh perlakuan berbeda dalam proses hukum.
“Keadilan seharusnya berlaku sama bagi seluruh warga negara. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Semua orang harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” ujar Ojan.
Selain menyampaikan tuntutan terkait dugaan korupsi dan TPPU, massa aksi juga menyoroti pengamanan di Kantor Kejati Sulsel yang melibatkan personel TNI. Kehadiran aparat tersebut menjadi salah satu perhatian peserta aksi yang mempertanyakan dasar dan mekanisme pelibatan TNI dalam pengamanan objek tersebut.
Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan. Hingga kegiatan berakhir, demonstrasi berjalan kondusif tanpa adanya bentrokan antara massa dan petugas.
Pihak Kejati Sulsel maupun institusi terkait belum memberikan keterangan resmi atas tuntutan yang disampaikan massa aksi maupun pernyataan para orator. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
