DPK PPNI Wilayah IV Polman: Usut Kekerasan terhadap Ns. Jamaluddin secara Adil dan Transparan

- Jurnalis

Selasa, 8 Juli 2025 - 11:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Polman, – Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Wilayah IV Kabupaten Polewali Mandar mendesak Kepolisian Resor (Polres) Polman untuk segera memproses secara hukum kasus dugaan kekerasan terhadap Ns. Jamaluddin, S.Kep, yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas Kecamatan Alu sekaligus Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PPNI Polman.

Peristiwa kekerasan tersebut terjadi saat proses eksekusi lahan di Dusun Palludai, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Alu, pada Kamis, 3 Juli 2025.

Ketua DPK PPNI Wilayah IV Polman, Ns. Gafur, S.Kep., S.H, menyampaikan rasa prihatin yang mendalam dan menuntut pihak kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan dan menyeluruh.

Baca Juga :  Aliansi Peduli Pasar Butung Kepung Kejati Sulsel dan Balai Kota, Soroti Dugaan Abuse of Power Wali Kota Makassar

“Kami sangat prihatin dengan tindak kekerasan yang menimpa sejawat kami, Ns. Jamaluddin, S.Kep. Beliau adalah seorang pemimpin dalam profesi kami dan telah banyak berkontribusi untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Kami meminta pihak kepolisian untuk menegakkan hukum seadil-adilnya,” ujarnya, Selasa (8/7/2025).

Selain mendesak penegakan hukum, Gafur juga mengimbau agar pemerintah daerah dan DPRD setempat turut memberikan perhatian dan bantuan moril maupun materil kepada korban dan keluarganya.

“Kami berharap pemerintah daerah dan para wakil rakyat tidak tinggal diam. Korban dan keluarganya layak mendapatkan perlindungan dan dukungan sebagai bentuk keberpihakan kepada tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas,” tambahnya.

Gafur menegaskan bahwa DPK PPNI Wilayah IV Polman akan mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas dan memastikan keadilan benar-benar ditegakkan.

Baca Juga :  HUT ke-130, BRI Panakkukang Rayakan Kebersamaan dengan Nasabah

“Kami akan terus memantau dan mengawal proses hukum ini. Ini bukan hanya tentang individu, tapi tentang perlindungan terhadap seluruh tenaga kesehatan yang setiap hari berada di garis depan pelayanan publik,” tegasnya.

Dengan pernyataan ini, DPK PPNI Wilayah IV Polman menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kesehatan dan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman dan bermartabat bagi seluruh insan kesehatan di Polewali Mandar.

Berita Terkait

“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”
HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan
ALIANSI MAHASISWA ANTI MAFIA HUKUM DESAK TRANSPARANSI HARTA KEKAYAAN KADIS PENDIDIKAN SULSEL
PENGADUAN RESMI APK INDONESIA DITERIMA KEMENKES RI, DESAK AUDIT INVESTIGATIF DAN EVALUASI MENYELURUH RSUD SYEKH YUSUF PASCA MENINGGALNYA BAYI MUHAMMAD ATTAR
Laporkan Dugaan Pemukulan oleh Oknum Satpol PP Kota Makassar, Korban Meminta Keadilan
SK GANDA DAN DUGAAN NEPOTISME DI DESA BUAKKANG: SOMASI DESA DESAK PENINDAKAN TEGAS
BEM FISEH UCM GELAR AKSI “MERAH PUTIH DALAM KRISIS: SELAMATKAN PENDIDIKAN, EKONOMI, DAN DEMOKRASI INDONESIA
REFORMASI JILID II: SULSEL GELAP, MAHASISWA BERGERAK; HMI TEGASKAN EVALUASI TOTAL PEMERINTAHAN PRABOWO–GIBRAN

Berita Terkait

Senin, 22 Juni 2026 - 19:28 WIB

“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”

Senin, 22 Juni 2026 - 18:21 WIB

HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan

Kamis, 18 Juni 2026 - 17:25 WIB

PENGADUAN RESMI APK INDONESIA DITERIMA KEMENKES RI, DESAK AUDIT INVESTIGATIF DAN EVALUASI MENYELURUH RSUD SYEKH YUSUF PASCA MENINGGALNYA BAYI MUHAMMAD ATTAR

Kamis, 18 Juni 2026 - 17:14 WIB

Laporkan Dugaan Pemukulan oleh Oknum Satpol PP Kota Makassar, Korban Meminta Keadilan

Selasa, 16 Juni 2026 - 14:23 WIB

SK GANDA DAN DUGAAN NEPOTISME DI DESA BUAKKANG: SOMASI DESA DESAK PENINDAKAN TEGAS

Berita Terbaru