DPK PPNI Wilayah IV Polman: Usut Kekerasan terhadap Ns. Jamaluddin secara Adil dan Transparan

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 8 Juli 2025 - 11:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Polman, – Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Wilayah IV Kabupaten Polewali Mandar mendesak Kepolisian Resor (Polres) Polman untuk segera memproses secara hukum kasus dugaan kekerasan terhadap Ns. Jamaluddin, S.Kep, yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas Kecamatan Alu sekaligus Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PPNI Polman.

Peristiwa kekerasan tersebut terjadi saat proses eksekusi lahan di Dusun Palludai, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Alu, pada Kamis, 3 Juli 2025.

Ketua DPK PPNI Wilayah IV Polman, Ns. Gafur, S.Kep., S.H, menyampaikan rasa prihatin yang mendalam dan menuntut pihak kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan dan menyeluruh.

Baca Juga :  Simposium Kepemudaan 2025

“Kami sangat prihatin dengan tindak kekerasan yang menimpa sejawat kami, Ns. Jamaluddin, S.Kep. Beliau adalah seorang pemimpin dalam profesi kami dan telah banyak berkontribusi untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Kami meminta pihak kepolisian untuk menegakkan hukum seadil-adilnya,” ujarnya, Selasa (8/7/2025).

Selain mendesak penegakan hukum, Gafur juga mengimbau agar pemerintah daerah dan DPRD setempat turut memberikan perhatian dan bantuan moril maupun materil kepada korban dan keluarganya.

“Kami berharap pemerintah daerah dan para wakil rakyat tidak tinggal diam. Korban dan keluarganya layak mendapatkan perlindungan dan dukungan sebagai bentuk keberpihakan kepada tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas,” tambahnya.

Gafur menegaskan bahwa DPK PPNI Wilayah IV Polman akan mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas dan memastikan keadilan benar-benar ditegakkan.

Baca Juga :  REFORMASI JILID II: SULSEL GELAP, MAHASISWA BERGERAK; HMI TEGASKAN EVALUASI TOTAL PEMERINTAHAN PRABOWO–GIBRAN

“Kami akan terus memantau dan mengawal proses hukum ini. Ini bukan hanya tentang individu, tapi tentang perlindungan terhadap seluruh tenaga kesehatan yang setiap hari berada di garis depan pelayanan publik,” tegasnya.

Dengan pernyataan ini, DPK PPNI Wilayah IV Polman menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kesehatan dan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman dan bermartabat bagi seluruh insan kesehatan di Polewali Mandar.

Berita Terkait

Kuasa Hukum Korban Investasi MBG Gugat Terduga Oknum yang Merugikan Kliennya
KAWAL BEASISWA BOMBANA 2026: DARI ASPIRASI MENUJU EVALUASI
POLEMIK FOTO KECOA DIMENU MBG, PIHAK SPPG TAKALAR PATTALLASSANG KALABBIRANG 01 ANGKAT BICARA
Dua Periode Bupati, Adik Jadi Bupati, Basli Ali Punya Modal Kuat Membidik Senayan 2029
SPMP Desak APH Untuk Segera Mengusut Kerjasama Pengelolaan Parkir RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba
KETUA BEM FEB UMI PERTANYAKAN KLAIM PERTAMINA SOAL STOK BBM AMAN DI TENGAH ANTREAN MAKASSAR
Gas Langka, BBM Mengantre, Air Tersendat, Listrik Padam. HMI Cabang Makassar: Ada Apa dengan Pelayanan Publik?
Akses Kebutuhan Dasar Lumpuh di Makassar. HMI Pertanyakan Komitmen Pelayanan Publik

Berita Terkait

Minggu, 27 September 2026 - 21:23 WIB

Kuasa Hukum Korban Investasi MBG Gugat Terduga Oknum yang Merugikan Kliennya

Sabtu, 26 September 2026 - 00:05 WIB

KAWAL BEASISWA BOMBANA 2026: DARI ASPIRASI MENUJU EVALUASI

Jumat, 18 September 2026 - 09:01 WIB

POLEMIK FOTO KECOA DIMENU MBG, PIHAK SPPG TAKALAR PATTALLASSANG KALABBIRANG 01 ANGKAT BICARA

Kamis, 17 September 2026 - 19:57 WIB

Dua Periode Bupati, Adik Jadi Bupati, Basli Ali Punya Modal Kuat Membidik Senayan 2029

Minggu, 13 September 2026 - 17:32 WIB

SPMP Desak APH Untuk Segera Mengusut Kerjasama Pengelolaan Parkir RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba

Berita Terbaru