DPK PPNI Wilayah IV Polman: Usut Kekerasan terhadap Ns. Jamaluddin secara Adil dan Transparan

- Jurnalis

Selasa, 8 Juli 2025 - 11:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Polman, – Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Wilayah IV Kabupaten Polewali Mandar mendesak Kepolisian Resor (Polres) Polman untuk segera memproses secara hukum kasus dugaan kekerasan terhadap Ns. Jamaluddin, S.Kep, yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas Kecamatan Alu sekaligus Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PPNI Polman.

Peristiwa kekerasan tersebut terjadi saat proses eksekusi lahan di Dusun Palludai, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Alu, pada Kamis, 3 Juli 2025.

Ketua DPK PPNI Wilayah IV Polman, Ns. Gafur, S.Kep., S.H, menyampaikan rasa prihatin yang mendalam dan menuntut pihak kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan dan menyeluruh.

Baca Juga :  Dukungan Penuh Mengalir: Demisioner Ketua Umum HMI Koorkom UNM Tegaskan Prof. Juhanis Figur Tepat untuk FIKK UNM”

“Kami sangat prihatin dengan tindak kekerasan yang menimpa sejawat kami, Ns. Jamaluddin, S.Kep. Beliau adalah seorang pemimpin dalam profesi kami dan telah banyak berkontribusi untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Kami meminta pihak kepolisian untuk menegakkan hukum seadil-adilnya,” ujarnya, Selasa (8/7/2025).

Selain mendesak penegakan hukum, Gafur juga mengimbau agar pemerintah daerah dan DPRD setempat turut memberikan perhatian dan bantuan moril maupun materil kepada korban dan keluarganya.

“Kami berharap pemerintah daerah dan para wakil rakyat tidak tinggal diam. Korban dan keluarganya layak mendapatkan perlindungan dan dukungan sebagai bentuk keberpihakan kepada tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas,” tambahnya.

Gafur menegaskan bahwa DPK PPNI Wilayah IV Polman akan mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas dan memastikan keadilan benar-benar ditegakkan.

Baca Juga :  CLAT Soroti Mandeknya Kasus Tipikor di Kejati Sulsel

“Kami akan terus memantau dan mengawal proses hukum ini. Ini bukan hanya tentang individu, tapi tentang perlindungan terhadap seluruh tenaga kesehatan yang setiap hari berada di garis depan pelayanan publik,” tegasnya.

Dengan pernyataan ini, DPK PPNI Wilayah IV Polman menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kesehatan dan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman dan bermartabat bagi seluruh insan kesehatan di Polewali Mandar.

Berita Terkait

TIM ADVOKASI BADKO HMI SULAWESI SELATAN DESAK AUDIT MENYELURUH ATAS DUGAAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT DUGAAN KETIDAKPATUHAN PERPAJAKAN PT WALBRIK SINDO SEJAHTERA MAKMUR
FPM Sulsel Desak Aparat Usut Dugaan Distribusi Avtur Ilegal, Minta Periksa PT Citra Jaya Makmur Sejahtera
Aktivis Muda Makassar Kritik Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Soal Kebijakan Energi Kota Makassar
Diduga Tipu Pembeli Rumah Rp35 Juta, Seorang Pengembang Dilaporkan ke Polresta Gowa
Milad ke-15 HIMJUSMAN Digelar di Benteng Somba Opu, Jadi Ruang Refleksi Lintas Generasi
HMK Makassar Kecam Pemanfaatan Jalan dan Pelabuhan Umum Kabaena untuk Aktivitas Tambang
Air Bersih Langka di Tengah Tambang Nikel, SIGAPI Desak Pemkab Bombana, DPRD, dan Perusahaan Buka Data CSR-PPM ke Publik
Mahasiswa Kabaena Barat Soroti Kebijakan Hauling Tambang, Pemerintah Diminta Libatkan Masyarakat

Berita Terkait

Kamis, 6 Agustus 2026 - 22:12 WIB

TIM ADVOKASI BADKO HMI SULAWESI SELATAN DESAK AUDIT MENYELURUH ATAS DUGAAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT DUGAAN KETIDAKPATUHAN PERPAJAKAN PT WALBRIK SINDO SEJAHTERA MAKMUR

Kamis, 6 Agustus 2026 - 14:41 WIB

FPM Sulsel Desak Aparat Usut Dugaan Distribusi Avtur Ilegal, Minta Periksa PT Citra Jaya Makmur Sejahtera

Rabu, 5 Agustus 2026 - 21:10 WIB

Aktivis Muda Makassar Kritik Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Soal Kebijakan Energi Kota Makassar

Selasa, 4 Agustus 2026 - 19:45 WIB

Milad ke-15 HIMJUSMAN Digelar di Benteng Somba Opu, Jadi Ruang Refleksi Lintas Generasi

Selasa, 4 Agustus 2026 - 13:17 WIB

HMK Makassar Kecam Pemanfaatan Jalan dan Pelabuhan Umum Kabaena untuk Aktivitas Tambang

Berita Terbaru