Gappembar Komisariat V Tanete Riaja Bersama Warga Tegas Menolak Kehadiran Tambang Sirtu yang Dinilai Merugikan Banyak Pihak

- Jurnalis

Rabu, 3 Desember 2025 - 16:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

anatomikata.co.id, Barru — aktivitas penambangan pasir dan batu (sirtu) di wilayah Sungai Botto-Botto, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, kembali menuai penolakan keras. Gappembar Komisariat V Tanete Riaja bersama masyarakat setempat secara tegas menyatakan tidak setuju atas kehadiran tambang yang dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak namun menghadirkan banyak risiko bagi warga, berimbas pada irigasi persawahan masyarakat.

Penolakan ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang digelar pihak perusahaan bersama pemerintahan desa. Dalam forum tersebut, masyarakat menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap potensi kerusakan lingkungan, meningkatnya risiko banjir, kerusakan akses jalan, degradasi kualitas air sungai, hingga terjadinya abrasi yang mengakibatkan terkikisnya kebun warga di pinggiran sungai yang selama ini menjadi tulang punggung untuk mencari kebutuhan sehari-hari.

aktivitas tambang di kawasan tersebut jelas tidak memiliki nilai manfaat langsung bagi masyarakat, justru menjadi ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan dan ruang hidup warga. “Kami berdiri bersama masyarakat. Tambang ini bukan solusi, tetapi sumber masalah. Banyak pihak akan dirugikan jika eksploitasi ini diteruskan,” tegas Fajrul insani jamal ketua Gappembar tanete riaja.

Baca Juga :  Permandian Kolam Renang Waterpark, Dengan Keamanan dan Kenyamanan Sebagai Prioritas Utama

“Penambangan pasir dan batu (sirtu) secara masif merusak kontur tanah, mempercepat erosi, dan mengganggu aliran sungai. Kami juga mengantongi tanda tangan penolakan warga atas kehadiran tambang pasir dan batu (sirtu)”. Sambungnya.

Warga juga mengaku minim menerima informasi terkait kajian AMDAL, mekanisme pengawasan, serta jaminan keselamatan lingkungan apabila tambang beroperasi. Kondisi ini memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penambangan tersebut.

Masyarakat menilai pemerintah daerah harus segera bertindak tegas dengan meninjau ulang dan menghentikan proses penambangan tersebut, sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar. “Tidak ada alasan untuk membiarkan tambang merusak wilayah yang menjadi tempat mata pencaharian kami. Pemerintah harus berpihak kepada masyarakat,” ujar salah satu warga.

Masyarakat dan Lembaga Gappembar, mendesak Pemkab Barru, untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas penambangan pasir dan batu (sirtu) hingga dilakukan evaluasi menyeluruh, audit izin Amdal secara transparansi, basmi tambang ilegal yang merusak lingkungan, harus melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait tata ruang dan eksploitasi sumber daya alam.

Baca Juga :  500 Pengurus KNPI Sulsel Bersama Vonny ameliani : "Penyatuan Pemuda Dari Timur, Kebanggaan Besar Bisa Bersama 3 Ketua Umum DPP KNPI dalam Satu Meja"

Mereka menegaskan bahwa masa depan lompo tengah tidak boleh dipertaruhkan hanya untuk kepentingan jangka pendek. Eksploitasi berlebihan tanpa kontrol hanya akan meninggalkan krisis ekologi, sementara keuntungan ekonomi tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi.

Penolakan terhadap penambangan pasir dan batu (sirtu) merupakan sikap kolektif masyarakat dan lembaga untuk menjaga kelestarian lingkungan, melindungi ekonomi lokal, dan memastikan bahwa pembangunan berjalan berkelanjutan serta berpihak pada rakyat, bukan segelintir pemilik modal. Gappembar menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini dan siap melakukan langkah-langkah lanjutan demi menjaga keselamatan lingkungan, sungai, dan masa depan generasi di Tanete Riaja.

Berita Terkait

Ketua PK KNPI Ujung Pandang Dukung Relokasi PKL demi Penataan Kota Makassar yang Berkeadilan
“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”
HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan
Siapa Di Balik Dominasi Tender? Dugaan Skema Terstruktur di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Dicopot Lewat Flyer Saja? Ketua Terpilih PK KNPI Wajo: Ini Bukan Organisasi, Tapi Main Tunjuk Semata!
ALIANSI MAHASISWA ANTI MAFIA HUKUM DESAK TRANSPARANSI HARTA KEKAYAAN KADIS PENDIDIKAN SULSEL
PENGADUAN RESMI APK INDONESIA DITERIMA KEMENKES RI, DESAK AUDIT INVESTIGATIF DAN EVALUASI MENYELURUH RSUD SYEKH YUSUF PASCA MENINGGALNYA BAYI MUHAMMAD ATTAR
Laporkan Dugaan Pemukulan oleh Oknum Satpol PP Kota Makassar, Korban Meminta Keadilan

Berita Terkait

Selasa, 23 Juni 2026 - 21:25 WIB

Ketua PK KNPI Ujung Pandang Dukung Relokasi PKL demi Penataan Kota Makassar yang Berkeadilan

Senin, 22 Juni 2026 - 19:28 WIB

“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”

Senin, 22 Juni 2026 - 18:21 WIB

HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan

Minggu, 21 Juni 2026 - 11:58 WIB

Siapa Di Balik Dominasi Tender? Dugaan Skema Terstruktur di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Jumat, 19 Juni 2026 - 19:05 WIB

Dicopot Lewat Flyer Saja? Ketua Terpilih PK KNPI Wajo: Ini Bukan Organisasi, Tapi Main Tunjuk Semata!

Berita Terbaru