HMI Badko Sulsel Desak DPRD Gelar RDP Terkait Tewasnya Pekerja di Proyek Bendungan Jenelata

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 13 Mei 2025 - 22:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anatomikata.co.id,Makassar-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Sulawesi Selatan menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tragis yang menewaskan seorang pekerja dalam proyek pembangunan Bendungan Jenelata, Kabupaten Gowa. Pekerja tersebut dilaporkan meninggal dunia setelah terlindas alat berat di lokasi proyek yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan HMI Badko Sulsel, Muhammad Rafly Tanda, menegaskan bahwa insiden ini mengindikasikan lemahnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh pihak pelaksana proyek.

Baca Juga :  Gubernur Sulteng Tegaskan Koperasi Tambang Rakyat Desa Bodi Harus Dilindungi dan Diperkuat

“Tragedi ini adalah bukti nyata bahwa pelaksanaan K3 di proyek ini sangat lemah. Padahal, K3 adalah hal paling mendasar dalam setiap pekerjaan konstruksi. Kami menuntut agar ada evaluasi menyeluruh terhadap manajemen keselamatan kerja dan investigasi atas insiden ini,” tegas Rafly.

Lebih lanjut, HMI Badko Sulsel mendesak Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang dan kontraktor pelaksana proyek, PT WIKON.

Baca Juga :  Proyek Dinas Perikanan dan Kelautan Senilai Rp16 Miliar Diduga Tidak Digunakan Sesuai Fungsi Pembangunan.

“Insiden ini tidak bisa dianggap sekadar kecelakaan kerja. Ini bentuk nyata kelalaian dalam melindungi hak-hak pekerja. Perlu ada keseriusan dalam mengevaluasi pelaksanaan prinsip safety first di lapangan,” tambah Rafly.

Hingga rilis ini disampaikan, belum ada pernyataan resmi dari PT WIKON terkait insiden tersebut maupun tanggapan atas kritik yang diarahkan terhadap lemahnya pengawasan K3 di proyek mereka. HMI Badko Sulsel menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai langkah awal mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang.

Berita Terkait

“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”
HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan
PENGADUAN RESMI APK INDONESIA DITERIMA KEMENKES RI, DESAK AUDIT INVESTIGATIF DAN EVALUASI MENYELURUH RSUD SYEKH YUSUF PASCA MENINGGALNYA BAYI MUHAMMAD ATTAR
Laporkan Dugaan Pemukulan oleh Oknum Satpol PP Kota Makassar, Korban Meminta Keadilan
SK GANDA DAN DUGAAN NEPOTISME DI DESA BUAKKANG: SOMASI DESA DESAK PENINDAKAN TEGAS
BEM FISEH UCM GELAR AKSI “MERAH PUTIH DALAM KRISIS: SELAMATKAN PENDIDIKAN, EKONOMI, DAN DEMOKRASI INDONESIA
REFORMASI JILID II: SULSEL GELAP, MAHASISWA BERGERAK; HMI TEGASKAN EVALUASI TOTAL PEMERINTAHAN PRABOWO–GIBRAN
Pedagang Kelapa Muda Benteng Rotterdam Dorong Menjadi Wisata Kuliner, DPRD: Tidak Ada Penggusuran dan SP 2 Keluar Selama Proses RDP

Berita Terkait

Senin, 22 Juni 2026 - 19:28 WIB

“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”

Senin, 22 Juni 2026 - 18:21 WIB

HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan

Kamis, 18 Juni 2026 - 17:25 WIB

PENGADUAN RESMI APK INDONESIA DITERIMA KEMENKES RI, DESAK AUDIT INVESTIGATIF DAN EVALUASI MENYELURUH RSUD SYEKH YUSUF PASCA MENINGGALNYA BAYI MUHAMMAD ATTAR

Kamis, 18 Juni 2026 - 17:14 WIB

Laporkan Dugaan Pemukulan oleh Oknum Satpol PP Kota Makassar, Korban Meminta Keadilan

Selasa, 16 Juni 2026 - 14:23 WIB

SK GANDA DAN DUGAAN NEPOTISME DI DESA BUAKKANG: SOMASI DESA DESAK PENINDAKAN TEGAS

Berita Terbaru